Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Talaud Dipersoalkan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.662 (-1.24)   |   COMPOSITE 6338.51 (-5.53)   |   DBX 1329.17 (4.38)   |   I-GRADE 184.48 (-0.62)   |   IDX30 515.715 (-0.76)   |   IDX80 138.838 (-0.35)   |   IDXBUMN20 409.612 (-1.56)   |   IDXESGL 142.422 (-0.71)   |   IDXG30 145.816 (-0.78)   |   IDXHIDIV20 454.583 (-0.64)   |   IDXQ30 147.765 (-0.2)   |   IDXSMC-COM 298.595 (-0.49)   |   IDXSMC-LIQ 365.651 (-2.56)   |   IDXV30 136.758 (-0.54)   |   INFOBANK15 1078.32 (-6.3)   |   Investor33 444.53 (-0.83)   |   ISSI 183.756 (0.28)   |   JII 631.17 (-1.36)   |   JII70 223.177 (-0.64)   |   KOMPAS100 1240.03 (-4.21)   |   LQ45 967.718 (-2.3)   |   MBX 1724.61 (-2.72)   |   MNC36 328.799 (-1.23)   |   PEFINDO25 328.487 (-3.14)   |   SMInfra18 313.342 (0.75)   |   SRI-KEHATI 378.358 (-0.94)   |  

Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Talaud Dipersoalkan

Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:54 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / JEM

Manado, Beritasatu.com - Aliansi Masyarakat Perbatasan Pro Supremasi Hukum (Amparah) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (27/10/2020). Aksi tersebut dipimpin Merdianto Bungangu dan Yance Barhamba.

“Aksi ini dalam rangka menolak kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Elly Lasut dan Moktar A Parapaga. Kami masyarakat perbatasan ingin keadilan ditegakkan,” kata Merdianto, Rabu (28/10/2020).

Menurut Merdianto, pihaknya berharap agar DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud menggunakan hak intervensi. Selain itu, lanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

“Kami berharap Bapak Presiden perintahkan Mendagri agar segera laksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 584/K/TUN/2019 tertanggal 6 desember 2019 yang sudah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Sementara itu, Yance mengatakan pihaknya tidak mengakui pemerintahan Elly-Moktar. Sebab jabatan yang diemban, melanggar konstitusi dan Undang-Undang (UU) 32/2004 sebagaimana diubah dengan UU 23/2014 dan UU 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kami juga mendesak Elly Lasut dan Moktar A Parupaga untuk segera mundur dari jabatan sebagai bupati dan wakil bupati. Kami harap Bapak Presiden untuk bertindak secara tegas terhadap para pelaku maladministrasi di Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri),” kata Yance.

Sekadar diketahui, Elly-Moktar dilantik oleh Mendagri M Tito Karnavian pada 26 Februari 2020, di kantor Kemdagri, Jakarta. Pelantikan itu mengacu Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.71-2750 tahun 2019 dan Nomor 132.71.2751 tahun 2019.

Elly-Moktar terpilih pada Pilkada Talaud 2018. Agenda pelantikan sedianya dilaksanakan pada 21 Juli 2019. Persoalannya yakni terkait periodisasi Elly menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yang dianggap sudah tiga periode.

Sesuai Putusan MA Nomor 584/K/TUN/2019, Elly dianggap menjalani jabatan untuk tiga periode. Sebab sebelumnya Elly pernah menjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2004-2009 dan 2009-2014.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Manfaatkan Limbah Dapur, Tanah Menjadi Subur

Di saat semua kegiatan harus dikerjakan dari rumah karena pandemi, terjadi keterbatasan ruang gerak untuk melakukan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Peringati Sumpah Pemuda, Bandara YIA Jadi Tempat Konser Virtual

Bandara YIA dipilih karena Yogyakarta merepresentasikan keragaman budaya di Indonesia.

NASIONAL | 28 Oktober 2020

Gubernur Banten Tegaskan Ekonomi Harus Tetap Jalan di Tengah Pandemi Covid-19

APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 diproyeksi mencapai Rp 15,55 triliun.

NASIONAL | 28 Oktober 2020

DPN Peradi Umumkan Susunan Pengurus Pusat

DPN Peradi di bawah kepemimpinan Otto Hasibuan menunjuk sejumlah nama yang menjabat pucuk pimpinan di kepengurusan pusat.

NASIONAL | 28 Oktober 2020

Korupsi Dinilai Harus Dijadikan Musuh Bersama

Korupsi merupakan musuh bersama yang dapat menghancurkan segala sendi kehidupan dan tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

NASIONAL | 28 Oktober 2020

Pelabuhan Merak Siap Layani Penumpang Saat Libur Panjang

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Hasan Lessy mengatakan pihaknya menyiagakan 55 kapal dari total 72 roll on roll off (roro).

NASIONAL | 28 Oktober 2020

DPD: Implementasi UU Otsus Tidak Tepat

UU Otonomi Khusus (otsus) tentang Papua memiliki konsep yang sangat baik.

NASIONAL | 28 Oktober 2020

BNPT Dinilai Harus Tindak Intoleransi

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dinilai telah menjalankan kerjanya dengan baik.

NASIONAL | 28 Oktober 2020

Penceramah Agama Diusulkan Mendapat Penataran Kebangsaan

Paham radikalisme yang menjadi awal mula terjadinya aksi terorisme masih menjadi bahaya laten di Indonesia.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

DPR Segera Minta Penjelasan Pemerintah soal Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggota Komisi IX DPR Darul Siska menegaskan pihaknya akan segera meminta keterangan pemerintah terkait pengadaan vaksin Covid-19.

NASIONAL | 28 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS