Perpres Terbit, KPK Yakin Tugas Supervisi Bisa Optimal
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perpres Terbit, KPK Yakin Tugas Supervisi Bisa Optimal

Rabu, 28 Oktober 2020 | 16:24 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyambut baik terbitnya Peraturan Presidan (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perpres tersebut sudah dinantikan lembaga antikorupsi setahun lamanya atau sejak berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Akhirnya setelah setahun terlewati," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Rabu (28/10/2020).

Diketahui, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 Ayat 1 dan 2 beleid ini menyebutkan lembaga antikorupsi berwenang melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara pada ayat 2 dijelaskan Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia.

Perpres ini juga mengatur pengambilalihan penanganan kasus yang ditangani Polri dan Kejaksaan oleh KPK. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan, "Berdasarkan hasil supervisi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia."

Sedangkan Pasal 9 ayat (2) menyatakan, "Dalam melakukan pengambilalihan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik dan/atau penuntut umum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi."

Nawawi meyakini dengan adanya Perpres ini, KPK bakal lebih optimal dalam menjalankan fungsi supervisi. "Kini pelaksanaan tugas supervisi sudah dapat dioptimalkan," katanya.

Menurutnya, selama ini banyak perkara tindak pidana korupsi yang ditangani aparat penegak hukum lain belum disupervisi secara optimal oleh KPK. Hal ini, lantaran belum adanya instrumen mekanisme supervisi.

"Karena terkendala belum adanya instrumen mekanismenya yang sebagaimana diatur dalam perpres ini," katanya.

Ditegaskan, dengan adanya Perpres Supervisi ini, aparat penegak hukum (APH) lain tidak memiliki alasan untuk tidak bekerja sama dengan KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

"Dengan adanya perpres supervisi ini maka tidak ada alasan lagi bagi pihak APH lainnya untuk tidak bekerja sama dengan KPK dalam penanganan perkara yang telah ditetapkan disupervisi oleh KPK," katanya.

Hal senada dikatakan Plt Jubir KPK Ali Fikri. Dikatakan, UU Nomor 19 Tahun 2019 memberikan tugas pokok kepada KPK untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.

"KPK tentu menyambut baik dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 20 Oktober 2020 tersebut," katanya.

Dikatakan, KPK berhadap koordinasi dan supervisi antara KPK dan aparat penegak hukum lain akan semakin kuat dengan hadirnya Perpres tersebut. Dengan demikian, upaya memberantas korupsi dapat semakin maksimal.

"KPK berharap ke depan koordinasi dan supervisi KPK dengan aparat penegak hukum lainnya semakin kuat dan bersinergi dalam bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Jenazah Gabriela Belum Berhasil Dievakuasi dari Jurang di Kiwirok

Jenazah Gabriella belum bisa dievakuasi karena sejak pagi kawasan itu dilanda hujan dan berkabut sehingga menyulitkan untuk melakukan evakuasi.

NASIONAL | 16 September 2021

Dukung PTM, Pemda Diminta Percepat Penuntasan Vaksinasi Pendidik

Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 untuk pendidik dan tenaga kependidikan.

NASIONAL | 16 September 2021

Pemerintah Mulai Longgarkan Larangan Orang Asing Masuk Indonesia

Pemerintah mulai melonggarkan larangan orang asing masuk ke Indonesia dengan diterbitkannya Permenkumham 34/2021

NASIONAL | 16 September 2021

Tinjau PTM Terbatas di Banten, Wapres Sampaikan Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal

Wapres menyatakan, PTM terbatas sangat penting dilakukan karena tidak optimalnya pembelajaran jarak jauh (PJJ)

NASIONAL | 16 September 2021

Dampingi Wapres Tinjau PTM Terbatas, Mendikbudristek Minta Sekolah Terapkan Prokes Ketat

Dalam kunjungan tersebut, Nadiem meminta agar pelaksanaan PTM terbatas menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

NASIONAL | 16 September 2021

Langganan Banjir, Risma Minta Pemda di Kalimantan Siapkan Kebijakan Komprehensif

Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah (Pemda) mewaspadai dampak bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim

NASIONAL | 16 September 2021

Kementerian Sosial Tegaskan Sudah Perbarui Data DTKS

74.420.345 data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan telah diperbarui dan mengintegrasikannya dengan DTKS serta dipadankan dengan Dukcapil.

NASIONAL | 16 September 2021

Gubernur Sumsel Doakan Alex Noerdin Tabah Jalani Proses Hukum

Menurut Herman Daru, Alex Noerdin merupakan salah seorang sosok yang memberikan pengaruh positif terhadap dirinya secara pribadi.

NASIONAL | 16 September 2021

Perubahan Iklim Bisa Berdampak pada Tenggelamnya Pesisir Utara Jawa

Edvin mengatakan, kenaikan air laut tak lepas dari fenomena mencairnya es di kutub bumi dan pemuaian air laut karena pemanasan global.

NASIONAL | 16 September 2021

KPK Tetapkan Kadis PU Hulu Sungai Utara Tersangka Dugaan Suap Proyek

KPK menetapkan Kepala Dinas PU Hulu Sungai Utara, Maliki sebagai tersangka kasus dugaan suap.

NASIONAL | 16 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Kemdikbudristek Siap Produksi 10 Proposal Film Pendek

Kemdikbudristek Siap Produksi 10 Proposal Film Pendek

HIBURAN | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings