Konflik Bersenjata di Papua Tidak Disebabkan Faktor Tunggal
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Konflik Bersenjata di Papua Tidak Disebabkan Faktor Tunggal

Kamis, 29 Oktober 2020 | 19:19 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Aksi kekerasan di Papua masih saja terjadi, tidak hanya baku tembak antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata, warga sipil juga kerap menjadi korban. Otonomi khusus dengan anggaran triliunan rupiah dari pemerintah setiap tahun bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan orang Papua sehingga kekerasan terhenti. Namun, tujuan itu masih jauh dari harapan.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang juga Koordinator Jaringan Damai Papua di Jakarta, Adriana Elizabeth, menjelaskan, konflik bersenjata yang terjadi di Papua tidak disebabkan oleh satu faktor.

"Jadi itu (konflik bersenjata) tidak single factor. Jadi ada konflik bersenjata, tetapi juga ada daerah yang kaya sumber daya alam," kata Adriana Elizabeth, di Jakarta, Kamis (29/10/2020).

Dijelaskan Adriana, konflik bersenjata yang terjadi tidak berlangsung di seluruh wilayah Papua. Namun yang terjadi belakangan ini dan eskalasinya terus meningkat terkonsentrasi di wilayah pegunungan tengah.

"Dari kasus 2018 ada konflik bersenjata di Kabupaten Nduga kemudian 2019 di Kabupaten Mimika, Tembagapura dan terakhir di Intan Jaya. Itu basisnya kelompok bersenjata di tempat itu dan menjadi salah satu sumber persoalan," ucapnya.

Menurutnya, konflik bersenjata yang terjadi di Papua sumbernya memang karena ada gerakan separatis bersenjata. Namun dibalik itu biasanya juga ada faktor lain mengapa eskalasi konflik bersenjata terus meningkat.

"Makanya pemerintah mengatasinya juga dengan pendekatan keamanan. Sumber soal lain juga ada persoalan lainnya. Persoalan Papua itu juga persoalan sumber daya alam. Jadi saya mengamatinya tidak sepenuhnya persoalan separatis," ujar Adriana.

Oleh karena itu, berdasarkan pengalamannya mengamati dan terjun langsung ke dalam persoalan Papua, biasanya memang ada kepentingan praktis di balik meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di Papua.

"Itu ada kepentingan praktis juga karena ada SDA. Pegunungan Tengah itu kantong yang sangat potensial. Terkait persoalan SDA, coba cek dokumen yang ditandatangani Gubernur Papua pada Juli 2020 ini tentang pembukaan blok baru. Itu adanya di kabupaten Intan Jaya," ungkap Adriana.

Menurutnya, kepala daerah di Papua selama ini terkesan acuh tak acuh dengan konflik yang terjadi. Berbagai informasi dan penanganan konflik bersenjata yang terjadi justru datang dari TNI, Kepolisian, hingga pihak Gereja.

"Kepala daerahnya pada ke mana ketika terjadi persoalan. Kepala daerah jangan diam saja ketika terjadi persoalan. SDA ada di seluruh Papua. Dari Papua Barat sampai Papua perbatasan. Kalau bicara konflik bersenjata itu saat ini di wilayah pegunungan tengah," ucap Adriana.

Terkait dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, dijelaskan Adriana, bukan tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap penggunaan dana. Evaluasi pernah dilakukan, namun antara pemerintah pusat dengan daerah berjalan sendiri-sendiri sehingga terkesan tidak transparan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Banten Tak Berikan Sanksi Bagi Warga Tolak Vaksinasi Covid-19

Pemprov Banten belum membuat Perda yang mengatur sanksi bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Libur Panjang, Okupansi Hotel di Samosir Capai 90%

Kawasan Danau Toba ramai dikunjungi wisatawan yang menikmati masa liburan panjang.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Terseret Arus, Dua Anggota TNI AU Tewas di Biak

Dua personel TNI AU Lanud Manuhua, Biak Numfor tewas tenggelam setelah terseret arus di Pantai Sawado.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Libur Panjang, Pemkot Semarang Gelar Razia Masker di Lokasi Wisata

Pengunjung lokasi wisata diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Napi Gembong Narkoba Rekrut Polisi Khusus Lapas Jual Sabu

Sugeng merekrut oknum Wandi Polsuspas Lapas Pekanbaru untuk membantu berdagang berbagai jenis narkoba.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Nangkula Park di Desa Kendalbulur Tuai Pujian Mendes PDTT

Mendes PDTT menilai Kendalbulur kreatif dalam memanfaatkan dana desa melalui Nangkula Park sehingga bermanfaat kepada warganya secara luas.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

BMKG: Hujan Ekstrem Berpotensi Terjadi di Jawa Tengah Bagian Selatan

Hujan lebat hingga ekstrem masih berpotensi terjadi di wilayah Jawa Tengah bagian selatan, khususnya Kabupaten Cilacap dan sekitarnya.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

50 Wisatawan di Puncak Reaktif Covid-19

Puluhan para pelancong itu diminta tidak melanjutkan berlibur dan melakukan isolasi mandiri.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Gandeng PWI, Misbakhun Sosialisasikan UU Cipta Kerja di Pasuruan

Sosialisasi UU Cipta Kerja yang mempunyai tujuan baik merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan DPR.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Vonis Seumur Hidup dan Uang Pengganti 2 Terdakwa Jiwasraya Diapresiasi

Vonis bagi Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dinilai telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

NASIONAL | 29 Oktober 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS