Logo BeritaSatu

Situasi Geopolitik Papua Dipengaruhi Isu Berakhirnya Dana Otsus

Kamis, 29 Oktober 2020 | 20:27 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Konflik bersenjata di Papua belakangan itu terus terjadi dan telah menimbulkan banyak korban. Tidak hanya dari TNI dan Kepolisian, konflik bersenjata yang terjadi di Papua juga telah banyak memakan korban dari masyarakat sipil.

Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas NH Kertopati, menjelaskan, konflik bersenjata yang terjadi di Papua hanya terjadi di sejumlah titik rawan. Di sebagian besar wilayah lainnnya, situasi Papua masih kondusif dan terjaga dengan aman dan baik.

"Sesungguhnya tidak semua wilayah di Papua merupakan titik rawan. Masih ada daerah yang aman damai," kata wanita yang akrab disapa Nuning itu, di Jakarta, Kamis (29/10/2020).

Menurutnya, situasi geopolitik di Papua saat ini juga banyak dipengaruhi isu hangat berakhirnya jangka waktu penerimaan dana dalam rangka otonomi khusus (Otsus) seperti tertulis di UU 21/2001 pasal 34 ayat 6 yang berlaku selama 20 tahun. Kondisi ini dinarasikan oleh kelompok pendukung separatisme Papua sebagai berakhirnya masa berlaku undang-undang Otsus.

"Hal ini menimbulkan pertentangan baru di kalangan masyarakat papua tentang apakah Otsus perlu dilanjutkan atau tidak," ujar Nuning.

Dirinya mengingatkan, dalam hal menjaga keamanan di Papua tentu Pemda harus turut berperan bukan lalu hanya bergantung kepada TNI dan Polri saja. Kiranya keterlibatan Pemda tersebut mampu menghasilkan suatu kebijakan penanganan keamanan dengan tanpa mendorong reproduksi kekerasan di Papua.

"Alangkah baiknya bila ancaman diselesaikan secara damai sesuai aturan dan tanpa kekerasan. Dialog pada setiap wilayah adat dengan model keterwakilan berbasis suku," ujarnya.

Dikatakan Nuning, meski Presiden Jokowi sering ke Papua tetapi masalah akan tetap muncul bila pemahaman Geopolitik dan Etnografi pihak pelaksana lapangan masih sangat kurang.

Belum lagi terkait situasi kondisi menjelang Pemilu Desember 2020, asesmen terhadap isu-isu yang dimainkan oleh para kandidat, khususnya isu ekonomi, isu pengangguran dan PHK yang berpontesi menimbulkan kemarahan sekelompok orang terhadap pemerintah pusat, atau terhadap sistem pemerintahan demokrasi.

"Disamping itu, isu-isu primer seperti langkanya harga pupuk, turunnya harga jual pangan juga perlu dimonitor karena berpotensi dieksploitasi untuk menciptakan instabilitas saat pilkada Desember 2020," ungkapnya.

Saat ini, pemerintah pusat maupun daerah perlu melakukan profiling peta kerawanan daerah yang akan melakukan pilkada pada Desember 2020. Khususnya adalah daerah dengan proyeksi resiko tinggi seperti di daerah-daerah di propinsi Papua dan Papua Barat.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Biden: Amerika Tak Bakal Takut Ocehan Putin

Biden juga menjamin bahwa Amerika tidak akan pernah mengakui wilayah pencaplokan di Ukraina sebagai bagian dari Rusia.

NEWS | 1 Oktober 2022

Resolusi PBB Bela Ukraina Langsung Diveto Rusia

Meskipun hanya Rusia yang menentang, tetapi dia adalah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan yang punya hak veto.

NEWS | 1 Oktober 2022

Zelensky Minta Jalur Prioritas Jadi Anggota NATO

Jika Ukraina menjadi anggota NATO, maka negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat bisa membelanya dalam perang melawan Rusia saat ini.

NEWS | 1 Oktober 2022

Poin-poin Pidato Putin Soal Pencaplokan 4 Wilayah Ukraina

Dalam pidatonya Putin menegaskan bahwa pencaplokan itu sudah permanen dan tidak bisa dinegosiasikan.

NEWS | 1 Oktober 2022

PKB dan Gerindra Tunggu Hari Baik Umumkan Capres-Cawapres

PKB dan Gerindra tinggal menunggu hari baik untuk mengumumkan capres dan cawapres yang akan mereka usung di Pilpres 2024.

NEWS | 1 Oktober 2022

Jumat Berkah, Sahabat Ganjar Salurkan Paket Sembako

Sahabat Ganjar, relawan Ganjar Pranowo, menggelar Jumat Berkah dengan menyalurkan bantuan di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Soppeng.

NEWS | 1 Oktober 2022

Ketua MA Sebut Kasus Hakim Sudrajad Dimyati Momentum Perbaiki Kinerja Peradilan

Ketua Mahkamah Agung (MA), M Syarifuddin menyatakan kasus Sudrajad Dimyati yang dijerat KPK menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja peradilan.

NEWS | 30 September 2022

Alasan Bawaslu Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Baswedan

Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan alasan pihaknya menghentikan laporan dugaan pelanggaran kampanye Anies Baswedan terkait tabloid KBA Newspaper.

NEWS | 30 September 2022

KPK Ungkap Ada Pihak yang Bangun Opini agar Lukas Enembe Hindari Pemeriksaan

KPK mengungkapkan adanya pihak yang membangun opini agar Gubernur Papua, Lukas Enembe menghindari pemeriksaan sebagai tersangka. 

NEWS | 30 September 2022

Fadel Muhammad Akhirnya Laporkan La Nyalla ke Badan Kehormatan DPD

Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fadel Muhammad akhirnya melaporkan Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalliti ke BK DPD.

NEWS | 30 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Biden: Amerika Tak Bakal Takut Ocehan Putin

Biden: Amerika Tak Bakal Takut Ocehan Putin

NEWS | 1 jam yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings