UU Ciptaker Dinilai Berdampak Positif untuk Kesejahteraan Petani
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (1.05)   |   COMPOSITE 6359.21 (17.55)   |   DBX 1342.2 (24.26)   |   I-GRADE 184.288 (0.11)   |   IDX30 516.126 (0.48)   |   IDX80 138.807 (-0.08)   |   IDXBUMN20 408.536 (-3.29)   |   IDXESGL 142.044 (0.1)   |   IDXG30 145.076 (0.68)   |   IDXHIDIV20 455.222 (0.52)   |   IDXQ30 147.857 (0.41)   |   IDXSMC-COM 298.089 (2.63)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (0.35)   |   IDXV30 136.649 (-0.61)   |   INFOBANK15 1071.96 (2.67)   |   Investor33 444.599 (0.34)   |   ISSI 184.85 (-0.65)   |   JII 633.797 (-1.86)   |   JII70 223.435 (-0.82)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.22)   |   LQ45 967.658 (0.56)   |   MBX 1728.33 (0.25)   |   MNC36 329.04 (0.52)   |   PEFINDO25 326.697 (1.93)   |   SMInfra18 315.108 (-1.3)   |   SRI-KEHATI 378.138 (0.23)   |  

UU Ciptaker Dinilai Berdampak Positif untuk Kesejahteraan Petani

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 13:42 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai berdampak positif untuk kesejahteraan petani. Sebab pemerintah diwajibkan untuk memprioritaskan hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional, baru kemudian impor pangan. Impor dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan nasional.

Demikian disampaikan ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara, Sabtu (31/10/2020). “Jadi bukan impor yang menjadi prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi produksi dalam negeri,” kata Surya.

Menurut Surya, kondisi ini tentu menjadikan petani sebagai tuan rumah di negaranya sendiri. Pasalnya hasil produksi petani akan mendapatkan pasar yang besar dan diproteksi dari serbuan impor dari luar negeri.

“Nah, ini artinya petani kemudian akan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, dimana Indonesia itu pasar yang besar dan akan ada jutaan orang yang mengkonsumsi produksi pertanian petani kita sendiri,” ujar Surya.

Surya juga menegaskan, pertanian tetap menjadi perhatian utama pemerintah melalui UU Ciptaker. Buktinya, beleid ini juga mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin terwujudnya keamanan pangan.

“Mulai dari mengutamakan produksi dalam negeri, lalu pemerintah pusat dan daerah juga wajib untuk membina dan mengawasi norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan. Ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap sektor pertanian,” imbuh Surya.

Menurut Surya, meski semangat utama UU Ciptaker itu penciptaan lapangan kerja, tetapi jika aktivitas harus mengubah peruntukan lahan pertanian, maka pemerintah wajib menggantinya.

“Demi kepentingan terbukanya lapangan pekerjaan, alih fungsi lahan pertanian itu mungkin saja terjadi. Tapi pemerintah tetap diikat oleh aturan, bahwa (pemerintah) bertanggung jawab pada produksi pangan dalam negeri,” ujar Surya.

“Secara tidak langsung itu mewajibkan pemerintah harus membuka lahan pertanian baru untuk mengganti lahan yang sudah dialihfungsikan tadi.”

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 31 UU Ciptaker yang mengubah Pasal 19 UU 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Kemudian Pasal 124 UU Ciptaker yang mengubah Pasal 44 UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dengan cara seperti itu, menurut Surya, maka penciptaan lapangan kerja dan perlindungan lahan pertanian dapat berjalan beriringan. Meskipun, harusnya pemerintah juga membuat masterplan antara mana kawasan pertanian dan mana kawasan industri.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Olly Teguhkan Komitmen Membangun Sulut

Calon Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey melakukan serangkaian kegiatan konsolidasi pemenangan di Bumi Nusa Utara.

NASIONAL | 30 Oktober 2020

KPK Harap Nota Kesepahaman Koordinasi dan Supervisi Segera Diteken

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil baik terbitnya Peraturan Presiden 102/2020 tentang Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

NASIONAL | 30 Oktober 2020

Didampingi Putrinya, Siti Fadilah Terima Keputusan Bebas Murni

Mantan Menteri Kesehatan (Menkes), Siti Fadilah Supari, didampingi putri pertamanya, Tia Nastiti Purwitasari, saat dinyatakan bebas murni.

NASIONAL | 31 Oktober 2020

Mantan Menkes Siti Fadilah Supari Bebas

Siti Fadilah Supari telah bebas murni usai menjalani hukuman selama 4 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) pada 2005.

NASIONAL | 31 Oktober 2020

Ini Berbagai Alasan San Diego Hills Layak Jadi Pilihan untuk Keluarga

San Diego Hills mengadopsi sistem pemakaman forest lawn di mana di dalamnya terdapat banyak sekali jenis-jenis pemakaman berdasarkan pada agama dan kepercayaan.

NASIONAL | 31 Oktober 2020

Karo Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah, Meninggal

Sempat dirawat di rumah sakit di Surabaya, sepekan terakhir.

NASIONAL | 31 Oktober 2020

Hadapi La Nina, PDIP Lakukan Gerakan Menanam Pohon

"Merawat alam termasuk menanam pohon akan menjadi salah satu indikator penilaian terhadap kinerja bagi kader yang duduk di eksekutif," kata Hasto.

NASIONAL | 31 Oktober 2020

Walhi Ingatkan Dampak Buruk BBM Oktan Rendah

BBM RON rendah berdampak buruk terhadap kesehatan paru-paru.

NASIONAL | 31 Oktober 2020

Di Tengah Pandemi Covid-19, Upacara Kebo Ketan Digelar secara Virtual

Karena wabah pula, Kraton Ngiyom memutuskan untuk tidak memakai dana pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Ngawi maupun pemerintah pusat.

NASIONAL | 31 Oktober 2020

Libur Panjang, Antrean Kendaraan Penuhi Akses Keluar Bandung

Antrean menuju ke sisi utara yang merupakan akses ke kawasan wisata Lembang, Punclut, dan wilayah Ciburial di Dago atas.

NASIONAL | 30 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS