Dirjen PSLB3 KLHK : Limbah dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dilarang Dibuang di TPA
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dirjen PSLB3 KLHK : Limbah dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dilarang Dibuang di TPA

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 21:33 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) melarang keras limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) atau limbah medis dibuang di Tempat Pemroses Akhir (TPA) sampah rumah tangga atau sejenis sampah rumah tangga.

"Untuk itu kepada para gubernur, wali kota, dan bupati agar memastikan bahwa limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan di masa pandemi ini terdata dan dilaporkan pengelolaannya kepada Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK," tegas
Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3), KLHK, , dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2020).

Sebelumnya Dirjen PSLB3 Rosa Vivien Ratnawati telah mengeluarkan surat Nomor S.401/PSLB3/PS/PLB.0/10/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Surat tersebut diterbitkan terkait adanya sejumlah pemberitaan yang menyebutkan banyak limbah medis Covid-19 yang dibuang di TPA sampah rumah tangga.

Dalam point pertama surat Dirjen PSLB3 menyatakan, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau limbah medis, wajib dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Untuk memutus mata rantai penularannya pada masa darurat pandemi Covid-19 ini, limbah infeksi Covid-19 diatur dalam Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.2/MenLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Covid-19

“TPA Sampah Rumah Tangga atau sejenis sampah rumah tangga, tidak diperbolehkan sebagai tempat pembuangan limbah medis (limbah infeksius Covid 19),” kata Rosa Vivien dalam surat yang ditembuskan ke menteri LHK, wakil menteri LHK, sekjen LHK, inspektur jenderal KLHK, dan dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, KLHK

Dikatakan, mengenai penanganan limbah infeksius atau B3 medis khusus Covid-19, diatur khusus dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tahun 2020. Aturan ini mengenai Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Covid-19.

Penanganan Covid-19, kata Vivien, diperlukan sarana kesehatan seperti alat pelindung diri (APD) dan sampel laboatorium. Setelah digunakan, sarana kesehatan ini menjadi limbah B3 dengan kategori limbah infeksius sehingga perlu dikelola seperti limbah B3.

Aturan ini secara umum mengatur pengelolaan limbah infeksius yang berasal dari fasyankes untuk penyimpanan dalam kemasan tertutup maksimal dua hari sejak dihasilkan. "Mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengolahan LB3 menggunakan fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800°C atau otoklaf yang dilengkapi dengan pencacah," katanya.

Rosa Vivien mengatakan, surat edaran tersebut memastikan bahwa petugas kebersihan atau pengelola persampahan terlindungi dari sebaran penularan Covid-19. "Bagaimana pun, mereka adalah termasuk garda penting di lapangan dan memiliki risiko yang tinggi. Sehingga surat edaran tersebut memastikan bahwa petugas-petugas dan pengelola persampahan tersebut menggunakan alat pelindung diri dalam bekerja sehari-hari di lapangan," katanya.

Rosa Vivien mengimbau pemerintah daerah untuk aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah infeksius yang bersumber dari masyarakat.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Untar Mengukuhkan Naniek Widayati sebagai Guru Besar Ilmu Arsitektur

Sidang Terbuka Senat Untar yang dipimpin Rektor Agustinus Purna Irawan mengukuhkan Naniek Widayati Priyomarsono sebagai Guru Besar Ilmu Arsitektur Untar.

NASIONAL | 27 September 2021

Kemendikbudristek Beri Dana Pembinaan untuk Program Penggabungan PTS

Penggabungan diharapkan menghasilkan PTS yang sehat dan melahirkan SDM yang unggul seperti yang dicita-citakan.

NASIONAL | 27 September 2021

Intani Apresiasi KPED Jabar Tingkatkan Produksi Pangan dengan Teknologi

Penerapan teknologi berupa suplemen penyubur tanah dan tanaman itu sudah diaplikasikan di sejumlah demplot di beberapa kabupaten di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Sumedang

NASIONAL | 27 September 2021

Penyidik Polda Papua Segera Minta Keterangan Nakes Gerald Sokoy

Setelah diserahkan pihak KKB ke Pemda Pegunungan Bintang, Sabtu (25/9/2021) tenaga kesehatan Gerald Sokoy akan dimintai keterangan oleh penyidik Polda Papua.

NASIONAL | 26 September 2021

Lamongan Dipilih Jadi Pilot Project Penanganan Kemiskinan Ekstrem Nasional

“Desa-desa mandiri lainnya juga punya potensi beragam yang akan segera ditangani demi Lamongan Megilan dan Desa Berjaya,” tandas Yuhronur.

NASIONAL | 26 September 2021

KY Ungkap 150 Hakim di Jatim Dilaporkan atas Dugaan Pelanggaran Etik

Ketua KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan pihakna menerima aduan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh sedikitnya 150 hakim di Jawa Timur.

NASIONAL | 26 September 2021

Menko Polhukam Diminta Bentuk Tim Investigasi Terkait Polemik Ijazah Jaksa Agung

Menko Polhukam Mahfud MD diminta membentuk tim investigasi terkait polemik latar pendidikan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

NASIONAL | 26 September 2021

Kini Sekolah Jaringan IDN Bisa Bayar SPP Lewat Shopee

2.522 lembaga pendidikan yang tergabung di Jaringan IDN berupa sekolah, kampus, pesantren, PKBM, dan bimbel bisa melakukan pembayaran pendidikan melalui Shopee.

NASIONAL | 26 September 2021

Dua Ormas Bentrok di Perbatasan Cianjur-Sukabumi, Satu Tewas

Bentrokan antar ormas di perbatasan Cianjur-Sukabumi menyebabkan satu orang tewas.

NASIONAL | 26 September 2021



TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Mitrabara Adiperdana Akan Bagikan Dividen Interim Rp 414 Miliar

Mitrabara Adiperdana Akan Bagikan Dividen Interim Rp 414 Miliar

EKONOMI | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings