Napoleon Minta Rp 7 M ke Djoko Tjandra untuk "Petinggi Kita"
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Napoleon Minta Rp 7 M ke Djoko Tjandra untuk "Petinggi Kita"

Senin, 2 November 2020 | 18:23 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte didakwa menerima suap dari terpidana dan buronan perkara korupsi cessie Bank Bali DDjoko Soegiarto Tjandra untuk mengurus penghapusan nama DDjoko Tjandra dari Datar Pencanan Orang (DPO) yang dicatatkan pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Dalam proses tersebut, Napoleon disebut meminta tambahan uang suap dari Djoko Tjandra untuk pihak yang disebut sebagai "petinggi kita". Napoleon meminta nominal senilai Rp 7 miliar dengan alasan untuk diberikan kepada "petinggi kita" tersebut.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Napoleon yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/11/2020).

Dibeberkan Jaksa, uang suap dari Djoko Tjandra untuk menghapus namanya di Daftar Pencarian Orang (DPO) dilakukan melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi. Mulanya, Djoko Tjandra yang berada di Kuala Lumpur Malaysia menghubungi Tommy Sumardi melalui sambungan telepon dan menyampaikan maksudnya untuk masuk ke wilayah Indonesia dan mengurus upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas perkara korupsi cessie Bank Bali.

Djoko Tjandra meminta Tommy Sumardi menanyakan status Interpol Red Notice Djoko Tjandra di NCB Interpol Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri. Hal ini lantaran Djoko Tjandra mengaku mendapat informasi bahwa red notice atas namanya sudah dibuka oleh Interpol Pusat di Lyon, Prancis.

"Agar Djoko Soegiarto Tjandra dapat masuk ke Indonesia, maka Djoko Soegiarto Tjandra bersedia memberikan uang sebesar Rp 10 miliar melalui H Tommy Sumardi untuk diberikan kepada pihak-pihak yang turut mengurus kepentingan Djoko Soegiarto Tjandra masuk ke Indonesia terutama kepada pejabat di NCB Interpol Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri," kata Jaksa saat membacakan surat dakwaan terhadap Napoleon di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/11/2020).

Tommy lantas meminta bantuan kepada Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kabiro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bareskrim Polri untuk memeriksa status Interpol Red Notice Djoko Tjandra. Kemudian, Prasetijo mengenalkan Tommy Sumardi kepada Napoleon selaku Kadiv Hubinter Polri saat itu.

Dibeberkan Jaksa, pada 16 April 2020, Tommy dengan membawa paper bag warna gelap (merah tua) tiba di ruangan Napoleon yang berada di Gedung TNCC Mabes Polri. Dalam pertemuan itu, Tommy menanyakan kepada Napoleon mengenai status interpol Red Notice Djoko. Lalu, Napoleon mengaku akan memeriksanya dan meminta Tommy untuk datang kembali keesokan harinya.

Dalam pertemuan keesokan harinya, Napoleon menyampaikan red notice Djoko bisa dibuka, karena kantor pusat Interpol di Lyon yang membuka.

Dalam pertemuan itu, Napoleon mengaku bisa membantu menghapus red notice di Indonesia asal dibayar Rp 3 miliar. Namun dalam pertemuan berikutnya, Napoleon meminta nominal yang lebih besar yakni senilai Rp 7 miliar dengan alasan untuk diberikan kepada "petinggi kita" yang disebutnya telah menempatkannya di posisinya saat itu.

"Terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte tidak mau menerima uang dengan nominal tersebut dengan mengatakan, 'ini apaan nih segini, enggak mau saya. Naik ji (Tommy Sumardi) jadi 7 (miliar) Ji, soalnya kan buat depan juga, bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau, dan berkata "petinggi kita ini"," kata jaksa menirukan pernyataan Napoleon.

Tommy kemudian menyerahkan uang sekitar Rp 6 miliar secara bertahap kepada Napoleon di ruang kerjanya. Secara total, uang suap dari Djoko Tjandra yang diberikan Tommy kepada Napoleon berjumlah SGD 200.000 dan USD 270.000.

"Terdakwa lrjen Pol Napoleon Bonaparte menerima uang sejumah SGD 200.000 dan sejumlah USD 270.000 dari Djoko Soegiarto Tjandra melalui Tommy Sumardi dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya," kata Jaksa Penuntut, Wartono saat membacakan surat dakwaan terhadap Napoleon di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/11/2020).

Perbuatan Napoleon dilakukan bersama-sama dengan Brigjen Prasetijo Utomo. Dalam surat dakwaan, Brigjen Prasetijo turut menerima aliran uang senilai USD 150.000 dari Djoko Tjandra melalui Tommy Sumardi.

Setelah menerima uang tersebut, Napoleon memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan lInternasional Polri Nomor B/1036/V/2020/NCB- Div HI tanggal 05 Mei 2020, perihal Penyampaian Penghapusan Interpol Red Notices, yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemkumham Up. Dinwasdakim. Surat tersebut kemudian ditandatangani Sekretaris NCB Interpol lndonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo atas nama Kadiv Hubinter Polri.

"Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa Interpol Red Notice a.n. Djoko Soegiarto Tjandra, Control No.: A-1897/7-2009 telah terhapus dari sistem basis data interpol sejak tahun 2014 setelah 5 tahun," kata Jaksa.

Akibat permintaan dari Divhubinter Polri kepada kepada Ditjen Imigrasi Kemkumham Up. Dirwasdakim melalui Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, perihal Pembaharuan Data Interpol Notices dan Surat Divhubinter Polri Nomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan Interpol Red Notice, maka pada tanggal 13 Mei 2020, Ferry Tri Ardhiansyan selaku Kepala Seksi Pencegahan Subdit Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi setelah mendapatkan disposisi dari Sandi Andaryadi selaku Kepala Sub Direktorat Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Inigrasi melakukan penghapusan status DPO atas nama Djoko Soegiarto Tjandra dari sistem ECS pada SIMKIM Ditjen Imigrasi.

"Dan digunakan oleh Djoko Soegiarto Tjandra untuk masuk wilayah Indonesia dan mengajukan Peninjauan Kembali pada bulan Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Jaksa.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Irjen Napoleon didakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Sah, Komisi VIII Setujui Anggaran 2022 Kementerian Sosial Rp 78,25 Triliun

DPR mendukung program dan kebijakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang konsisten berpihak pada kepentingan masyarakat pra-sejahtera.

NASIONAL | 20 September 2021

Cegah Fraud, Kejagung Gelar Forum Koordinasi dengan Himbara

Kejagung menyelenggarakan Forum Koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk membahas pentingnya mencegah terjadinya fraud.

NASIONAL | 20 September 2021

Setara Institute Serukan Hentikan Kekerasan dan Lindungi Penduduk Sipil di Papua

Setara Institute menyerukan seluruh pihak untuk menghentikan kekerasan serta melindungi objek dan penduduk sipil di Papua.

NASIONAL | 20 September 2021

Kepala BNPT Ingin Mitra Deradikalisasi Ciptakan Kerukunan

Kepala BNPT Boy Rafli Amar meminta mitra deradikalisasi agar senantiasa menjaga kerukunan.

NASIONAL | 20 September 2021

Sidang Kode Etik Napoleon Bonaparte Tunggu Kasusnya Inkrah

Komisi Kode Etik Polri sudah menyiapkan sidang bagi Napoleon Bonaparte, namun pelaksanaannya menunggu inkrah putusan persidangan suap Djoko Tjandra

NASIONAL | 20 September 2021

Menteri Bintang: Siapkan Generasi Berkualitas, Pendidikan Karakter Penting bagi Anak

Pendidikan karakter bagi anak dinilai penting guna mempersiapkan generasi mendatang yang berkualitas menuju Indonesia layak anak 2030 dan Indonesia Emas 2045

NASIONAL | 20 September 2021

Besok, KPK Jadwalkan Periksa Anies dan Prasetio Edi Soal Korupsi Tanah Munjul

Tim penyiik KPK menjadwalkan memeriksa Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi terkait kasus dugaan korupsi tanah di Munjul.

NASIONAL | 20 September 2021


BNPT Silaturahmi Kebangsaan ke Suku Badui

BNPT silaturahmi kebangsaan dan bakti sosial ke Suku Badui Dalam dan Badui Luar di Bojong Menteng, Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu-Minggu (18-19/9/2021).

NASIONAL | 20 September 2021

Hakim Bacakan Surat Pencabutan Permohonan Praperadilan Yahya Waloni

Hakim pada persidangan meminta klarifikasi dari tim pengacara yang mengatasnamakan diri sebagai kuasa hukum Yahya Waloni terkait surat pencabutan permohonan itu

NASIONAL | 20 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Sah, Komisi VIII Setujui Anggaran 2022 Kementerian Sosial Rp 78,25 Triliun

Sah, Komisi VIII Setujui Anggaran 2022 Kementerian Sosial Rp 78,25 Triliun

NASIONAL | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings