Kecil Kemungkinan Proyek "Jurassic Park" Pulau Komodo Dihentikan
Logo BeritaSatu

Kecil Kemungkinan Proyek "Jurassic Park" Pulau Komodo Dihentikan

Senin, 2 November 2020 | 19:44 WIB
Oleh : Muawwan Daelami / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo (TNK) yang mengusung konsep "Jurassic Park" sempat mengundang pro dan kontra masyarakat sepekan kemarin. Meski begitu, Pengamat Pariwisata Chusmeru menilai, mustahil pariwisata premium itu dibatalkan.

Ia menyebut tiga alasan yang membuat proyek ini dipastikan berlanjut. Pertama, karena proyek melibatkan beberapa lembaga negara atau kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kempupera, Kemko Maritim dan Investasi, serta Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pertimbangan kedua, karena pemerintah telah mengeluarkan banyak anggaran yang bersumber dari APBN untuk membangun infrastruktur di TNK. Melalui Kempupera misalnya, pemerintah telah melakukan penataan kawasan terpadu, pembangunan jalan, sarana air bersih, dan pengaman pantai.

Alasan ketiga, pemerintah melalui KLHK juga telah memberikan konsesi lahan kepada PT Komodo Wordlife Ecotourism (KWE) untuk mengelola kawasan konservasi di Pulau Padar dan Pulau Komodo, serta kepada PT Segara Komodo Lestari (SKL) di Pulau Rinca.

"Atas tiga alasan tersebut, mustahil proyek pariwisata premium dibatalkan. Kalaupun ditunda, lebih karena polemik yang khawatir proyek akan merusak lingkungan dan mengancam kehidupan sosial ekonomi di ketiga pulau," ucap Chusmeru yang juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Senin (2/10).

Padahal menurut dia, jika konsep pariwisata premium ini direncanakan dan digarap dengan baik, maka akan muncul potensi ekonomi yang dapat diperoleh pemerintah dan masyarakat sekitar terutama dari sektor jasa pariwisata. Mulai dari menjadi pemandu wisata, transportasi lokal, usaha kerajinan dan cinderamata, usaha kuliner, dan jasa penginapan. Tentu dengan catatan masyarakat sekitar dilibatkan sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek pariwisata.

"Jangan sampai investasi hanya dikuasai pebisnis besar dari luar NTT, sedangkan masayarakat sekitar hanya menjadi penonton," tandasnya.

Oleh sebab itu, pembangunan di TNK harus mengacu pada konsep pariwisata berkelanjutan, wisata edukasi, dan pariwisata yang berbasis komunitas. Pembangunan infrastuktur, baik jalan maupun pelabuhan juga sebaiknya tidak merusak lingkungan yang ada.

Mengingat, objek wisata di TNK bukan saja menyaksikan satwa Komodo, namun juga wisata bahari dan alam. Pembangunan jalan dan pelabuhan bisa saja merusak pemandangan (view) wisata bahari dan alam. Maka dari itu, pentingnya mempertimbangkan konsep pariwisata berkelanjutan dan wisata edukasi dalam proyek TNK yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai mitigasi terhadap keberlangsungan endemi satwa komodo.

Komodo Center
Selain itu, Chusmeru juga menambahkan, perlunya standard ketat bagi wisatawan untuk dapat menyaksikan satwa purba tersebut. Misalnya, wisatawan hanya dapat berinteraksi secara dekat dengan komodo jika untuk kepentingan eduwisata dan penelitian. Ia khawatir, jika sejumlah wisatawan berada dalam radius dekat setiap hari, maka akan menyebabkan komodo stres.

Untuk itu, Komodo Center atau semacamnya perlu dibuat untuk menjaga, melindungi, mengawasi, dan mempertahankan keberlangsungan hidup satwa komodo. Begitu pula dengan konsep investasi di sektor akomodasi yang harus mengacu pada konsep berkelanjutan.

Pembangunan hotel berbintang dalam jumlah banyak juga dikhawatirkan akan mengurangi nuansa alami kawasan TNK. Alternatifnya, kata dia, bisa diarahkan kepada investasi masyarakat sekitar untuk mengelola homestay bagi wisatawan yang ramah lingkungan.

Bagaimana pun dan di mana pun, proyek pembangunan pariwisata selalu menimbulkan pro dan kontra jika tidak direncanakan dan disosialisikan secara baik kepada masayarakat sekitar.

Sebab pembangunan pariwisata bukan hanya berimplikasi secara fisik pada hilangnya atau rusaknya lahan, tetapi juga hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar akibat lahan tergusur serta punahnya seni dan budaya setempat. Idealnya, pembangunan pariwisata dapat memanjakan wisatawan dan menyejahterakan masyarakat," tutupnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemprov Jambi Tidak Menaikkan UMP 2021

UMP 2021 di Jambi yang ditetapkan dewan pengupahan Jambi sebesar Rp 2.630.162/orang/bulan sama dengan UMP Jambi 2020.

NASIONAL | 2 November 2020

Gubernur Sumut Teken UMP Tahun 2021

Besaran upah pekerja pada tahun 2021 di Sumut dipastikan masih sama dengan UMP pada tahun 2020 sebesar Rp 2.499.500.

NASIONAL | 2 November 2020

Djoko Tjandra Juga Didakwa Suap Jaksa Pinangki

Suap itu diberikan Djoko Tjandra kepada Pinangki untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung.

NASIONAL | 2 November 2020

Kejagung Periksa 5 Saksi dan 1 Wakil Tersangka Korporasi Kasus Jiwasraya

Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan pemeriksaan lima orang saksi dan satu orang wakil tersangka korporasi.

NASIONAL | 2 November 2020

Djoko Tjandra Didakwa Suap 2 Jenderal Polisi

Joko Tjandra didakwa telah menyuap Napoleon Bonaparte dan Prasetijo Utomo guna menghapus namanya dalam daftar red notice.

NASIONAL | 2 November 2020

Tommy Sumardi Didakwa Jadi Perantara Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Selain itu, Tommy juga menjadi perantara suap Djoko Tjandra kepada Brigjen Prasetijo Utomo senilai USD 150.000

NASIONAL | 2 November 2020

Jokowi: Penerima Beasiswa LPDP Diminta Promosikan Wisata dan Investasi Indonesia

Promosikan Indonesia di masyarakat internasional untuk berwisata ke Indonesia, untuk berinvestasi di Indonesia, yang membawa kebaikan bagi masa depan Indonesia.

NASIONAL | 2 November 2020

Speed Boat Tenggelam, Cawabup Banggai Laut Ditemukan Meninggal

Asgar Badalia ditemukan meninggal dunia pasca tenggelamnya speed boat yang ditumpangi menuju Pulau Sonit, Kabupaten Banggai Laut, Senin (2/11/2020).

NASIONAL | 2 November 2020

Napoleon Minta Rp 7 M ke Djoko Tjandra untuk "Petinggi Kita"

Napoleon disebut meminta uang suap Rp 7 miliar dari Djoko Tjandra untuk pihak yang disebut sebagai "petinggi kita".

NASIONAL | 2 November 2020

Mendes PDTT Beberkan 18 SDGs Desa di Dialog ITU

Beberapa SDGs Desa di antaranya adalah mengentaskan kelaparan dan kemiskinan di desa.

NASIONAL | 2 November 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS