Panglima TNI Berikan Pengarahan Kepada Pati dan Pamen di Lingkungan MA

Panglima TNI Berikan Pengarahan Kepada Pati dan Pamen di Lingkungan MA

Rabu, 4 November 2020 | 19:39 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan pengarahan kepada para Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) TNI di lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang dilaksanakan secara Virtual di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (4/11/2020).

Dalam pengarahannya Panglima TNI menyampaikan, TNI memiliki tugas pokok yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, bila prajurit TNI melakukan pelanggaran hukum, maka prajurit tersebut tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer. Penegakan hukum dan keadilan merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan peradilan.

Di sisi lain, para Pati dan Pamen TNI yang bertugas di lingkungan MA menjadi pelaksana amanah mulia untuk menegakkan keadilan bagi prajurit TNI. "Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keberadaan Peradilan Militer adalah dalam rangka mendukung keberhasilan Tugas Pokok TNI," kata Panglima TNI.

Panglima TNI menyampaikan, Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Menjadi kewajiban Hakim Militer untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

"Para Perwira harus mengimplementasikan secara konkret dan konsisten prinsip-prinsip moral tersebut, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya. Sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara," ujar Panglima.

Panglima TNI menjelaskan, hukum Disiplin Militer menyebutkan bahwa hukum Disiplin Militer berlaku bagi militer sehingga setiap prajurit TNI dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi hukum Disiplin Militer.

Sedangkan bagi Hakim Militer yang menjalankan tugas dan kewajibannya, maka berlaku aturan yang sangat berat karena selain harus menjaga kewibawaan serta martabat Lembaga Peradilan Militer, seorang Hakim Militer juga harus tetap menjaga nama baik dan muruah TNI.

Lebih lanjut Panglima TNI menjelaskan, penugasan dan pembinaan karier prajurit TNI di lingkungan Peradilan Militer tidak terlepas pula dari kewenangan Panglima TNI. Tentu saja dalam pelaksanaannya tetap bekerja sama dengan Mahkamah Agung.

Pembinaan teknis pengadilan, organisasi, administrasi, serta finansial dalam lingkungan peradilan militer dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan personel dilakukan oleh Panglima TNI.

"Intinya Hakim Militer adalah prajurit TNI yang menjadi hakim, sehingga semua ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI berlaku juga bagi Hakim Militer," kata Panglima TNI.

Panglima TNI juga menekankan personel TNI yang ditugaskan memiliki profesionalisme dan integritas tinggi, yaitu personel yang memiliki kemampuan teknis mumpuni yang didukung oleh kepribadian yang luhur, tidak tergoyahkan serta selalu patuh pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

"TNI akan terus berupaya meningkatkan profesionalisme prajurit. Salah satu bentuk profesionalisme itu adalah pemahaman dan ketaatan yang tinggi terhadap hukum nasional dan hukum internasional yang diratifikasi," ucapnya.

Panglima TNI mengingatkan peran para Perwira Korps Hukum TNI menjadi sangat strategis. Disamping itu, dalam pelaksanaan Tugas Pokok TNI sesuai Undang-Undang, semua tugas yang dilaksanakan TNI, baik dalam kerangka Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya berpesan kepada para Perwira sekalian, sebagai Perwira yang ditugaskan di lingkungan Mahkamah Agung, pegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Jati diri sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional yang tidak akan menggadaikan kehormatannya untuk mencederai hukum dan keadilan. “Law without justice is a wound without a cure”. Karena hukum tanpa keadilan adalah ibarat luka tanpa obat," harap Panglima TNI.

Panglima TNI juga menekankan agar para Perwira menanamkan, bahwa setiap prajurit memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam mendukung terlaksananya tugas TNI secara keseluruhan, yaitu demi tegaknya kedaulatan, utuhnya wilayah NKRI serta terjaminnya keselamatan bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Turut hadir dalam video conference yakni Aspers Panglima TNI Marsda TNI Diyah Yudanardi, Kababinkum TNI Laksda TNI Anwar Saadi, Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad, Kadilmiltama Mayjen TNI Agus Dhani Mandaladikari, Oditur Jenderal TNI Laksda TNI Guramad Sabirin dan Hakim Agung MA Brigjen TNI Sugeng Sutrisno.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Telkom University Jadi PTS Terbaik di Indonesia Versi THE WUR

Dari pemeringkatan THE WUR, Telkom University berhasil mendapatkan poin tertinggi untuk indikator citation atau kutipan.

NASIONAL | 4 November 2020

Ajakan Sweeping Produk Prancis, Polri Siapkan Pengamanan

Mabes Polri telah menyiapkan cadangan kekuatan untuk ditempatkan di tempat-tempat strategis terkait adanya sejumlah ajakan sweeping produk Prancis.

NASIONAL | 4 November 2020

UI Terbaik di Indonesia Versi US News & World Report

Untuk pertama kalinya, UI berhasil masuk ke dalam daftar Best Global University Ranking versi US News & World Report.

NASIONAL | 4 November 2020

Uang Suap Untuk Petinggi, Polri: Ada di BAP Tersangka Lain

Penyidik tidak mengejar pengakuan para tersangka namun membuktikan ada atau tidaknya aliran dana tersebut.

NASIONAL | 4 November 2020

Habib Rizieq Akan Pulang, Polri Imbau Pendukungnya Tertib

Rencananya imam besar FPI itu akan tiba bersama keluarganya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, pada Selasa 10/11/2020 di Bandara Soetta.

NASIONAL | 4 November 2020

Antisipasi Banjir, BPBD Jambi Siagakan 7 Kapal Evakuasi

BPBD Jambi juga telah mendirikan posko-posko banjir di tepian Sungai Batanghari.

NASIONAL | 4 November 2020

Nama Jaksa Agung dan Eks Ketua MA Disebut dalam Skandal Djoko Tjandra

Nama Burhanuddin dan Hatta Ali, tercantum dalam action plan pengurusan fatwa MA melalui Kejagung.

NASIONAL | 4 November 2020

Ada Salah Ketik, Yusril: UU Cipta Kerja Tetap Sah

Yusril berpandangan bahwa kesalahan ketik dalam UU Cipta Kerja tidak berpengaruh pada norma yang diatur dalam undang-undang tersebut.

NASIONAL | 4 November 2020

Penerbangan Rute Internasional di Bandara Soekarno-Hatta Makin Sibuk

PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II memperkirakan penerbangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta, akan semakin sibuk pada kuartal IV-2020.

NASIONAL | 4 November 2020

Ketua Baleg: Kesalahan Redaksional di UU Cipta Kerja Tidak Substansial

Kesalahan redaksional dalam UU Cipta Kerja tidak menyangkut substansi menyangkut pasal rujukan.

NASIONAL | 4 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS