DPR: Kesalahan Ketik Lakukan Legislative Review
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

UU Cipta Kerja

DPR: Kesalahan Ketik Lakukan Legislative Review

Rabu, 4 November 2020 | 22:53 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Polemik terkait Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law) yang telah diteken
Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 terus berlanjut. Kali ini, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut diwarnai salah ketik atau typo pada sejumlah beberapa pasal.

Meskipun demikian, Anggota Badan Legislatif (Baleg) dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, menjelaskan,
kesalahan pengetikan ini masih dapat diperbaiki.

Menurutnya, DPR dapat melakukan legislative review terhadap UU Cipta Kerja. “DPR bisa melakukan legislative review sesuai ketentuan yang diatur perundang-undangan, misal melalui revisi terbatas. Harus dicari solusi yang elegan,” kata Hendrawan kepada wartawan, Rabu (4/11/2020).

Karena sifatnya yang bukan substansial, maka salah ketik atau kesalahan minor ini tidak perlu hingga ke Mahkamah Konstitusi.
Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Habiburokhman.

Dia mengatakan, kesalahan teknis pengetikan atau typo masih bisa diperbaiki meski undang-undang sudah ditandatangani Presiden. “Kalau salah ketik, tinggal diperbaiki dan cek di Baleg yang sudah disepakati seperti apa,” ujarnya kepada wartawan.

Habiburokhman yang juga anggota Komisi III DPR Bidang hukum, menjelaskan dalam hukum ada asas substance over form, dipastikan jangan ada substansi yang berubah. “Bila hanya salah ketik masih bisa dilakukan perbaikan dan quot, yang substansi iya nggak bisa, tapi kalau typo kan bukan produk kesepakatan DPR dan
pemerintah,” kata dia.

Seperti diketahui, setidaknya ada dua kesalahan pengetikan dalam UU Cipta Kerja yang telah diteken Presiden Jokowi. Pertama, terdapat di halaman 6. Di halaman itu Pasal 6 berbunyi,”Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan
Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Padahal dalam UU Cipta Kerja, Pasal 5 ayat 1 huruf a tidak ada. Sebab, Pasal 5 adalah pasal
berdiri sendiri tanpa ayat. Pasal 5 berbunyi: ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

Selain itu, di halaman 757 pada Pasal 53, yaitu: (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan keputusan dan/atau
tindakan sebagai keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang.

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Ayat (5) di atas seharusnya berbunyi (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam
Peraturan Presiden.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sudah mengakui ada kekeliruan pada naskah UU Ciptaker. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja.

Ia pun menegaskan kekeliruan teknis tersebut menjadi catatan dan masukan bagi pihaknya untuk menyempurnakan kembali kualitas UU yang hendak diundangkan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kejaksaan Tangkap Buronan Kasus Penyalahgunaan Anggaran Kanwil Departemen Agama Sulsel

Kejaksaan berhasil mengamankan terpidana yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atas nama Ahmad Rasyidi yang telah buron selama empat tahun.

NASIONAL | 4 November 2020

Ganjar Tak Ingin Terapkan PSBB

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak mau melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya.

NASIONAL | 4 November 2020

Zudan: Ada Tata Nilai Baru dari Jokowi

Ada tata nilai baru yang dilahirkan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

NASIONAL | 4 November 2020

Prabowo Disebut Menteri Jokowi Paling Berkinerja Bagus

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dinilai sebagai menteri yang memiliki kinerja paling baik di pemerintahan Presiden Joko Widodo

NASIONAL | 4 November 2020

6 Tahun Pemerintahan Jokowi, Dukungan di Sektor Pertahanan Belum Maksimal

Enam tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), sudah ada cukup banyak kemajuan yang diperoleh.

NASIONAL | 4 November 2020

Kunjungi Sekolah di Palu, Mendikbud Disambut Curhat Guru

PJJ bukan kebijakan yang diinginkan, namun kebijakan ini terpaksa dilakukan untuk menjaga keselamatan semua pihak.

NASIONAL | 4 November 2020

Survei Indo Barometer: Mayoritas Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi

Mayoritas masyarakat Indonesia mengaku merasa puas dengan setahun kinerja Presiden Joko Widodo pada periode kedua.

NASIONAL | 4 November 2020

PSI: Jadikan Kasus Djoko Tjandra sebagai Momentum Bersih-bersih Penegak Hukum

Kasus korupsi yang melibatkan Djoko Tjandra sangat menyedihkan dan mencoreng kinerja penegakan hukum.

NASIONAL | 4 November 2020

Jumlah Pemeriksan Spesimen PCR di Jabar, Turun Drastis

Secara rata-rata spesimen yang diperiksa Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jabar pada Oktober 2020 mencapai 5.223 spesimen per hari.

NASIONAL | 4 November 2020

Panglima TNI: Penanganan Pandemi Covid-19 Sudah Lebih Baik

Disiplin menjadi kunci agar masyarakat dapat tetap produktif dalam kegiatannya sehari-hari namun tetap aman dari Covid-19.

NASIONAL | 4 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS