DPR: Sikap Presiden Jokowi ke Macron Mewakili Muslim Indonesia
Logo BeritaSatu

DPR: Sikap Presiden Jokowi ke Macron Mewakili Muslim Indonesia

Kamis, 5 November 2020 | 07:43 WIB
Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah menunggu langkah strategis Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), usai mengeluarkan pernyataan keras atas sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menurut DPR, posisi Jokowi sebagai presiden negara Muslim terbesar di dunia, memungkinkan untuk berperan lebih sebelum diambil alih oleh negara-negara lain yang jumlah penduduk Muslimnya tidak sebanyak Indonesia.

“Kalau Indonesia bereaksi, akan jauh lebih dipertimbangkan daripada negara-negara Arab atau Afrika yang lain. Jangan sampai peran ini diambil oleh mereka. Apalagi selama ini hubungan Indonesia dengan Prancis baik-baik saja maka nasihat Presiden Indonesia akan dianggap sebagai masukan sportif tanpa tendensi apapun,” ujar KH. Bukhori Yusuf, anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di Jakarta, dalam siaran pers Rabu (4/11).

Bukhori menambahkan, langkah strategis Jokowi sebagai pemimpin Negara Muslim terbesar di dunia akan sangat didengar oleh negara-negara di Eropa, khususnya Prancis. Oleh karena itu, ia sangat berharap presiden menindaklanjuti pernyataannya dengan langkah nyata.

“Misalnya dengan memanggil duta besar kita di Prancis atau mengutus menteri luar negeri untuk menyampaikan satu memo khusus kepada Pemerintah negara Prancis. Kalau Presiden Indonesia yang bicara, saya kira akan sangat didengar,” tambahnya.

Sebelumnya dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (31/10) lalu, menyampaikan sikap Presiden Jokowi yang menyatakan Indonesia mengecam keras pernyataan presiden Prancis yang menghina agama Islam dan melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan perwakilan organisasi-organisasi keagamaan, Jokowi menilai penyataan Macron bisa memecah belah persatuan antar umat beragama. Padahal, menurut Jokowi, saat ini seluruh dunia memerlukan persatuan untuk menangani pandemi Covid-19.

Sikap presiden RI dan Pemerintah Indonesia tersebut, dikatakan oleh Tb. Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar, secara diplomatik sangat tepat dan mewakili sikap pemerintah maupun Muslim Indonesia.

Menurut Ace, sikap presiden tersebut setidaknya merupakan langkah protes atas pernyataannya yang tidak sensitif terhadap agama Islam. Dia menyebut, Emmanuel Macron mestinya lebih sensitif terhadap pernyataannya terkait dengan karikatur Nabi Muhammad SAW.

“Kita tahu bahwa kebebasan pers itu sangat dijunjung tinggi dalam negara demokrasi, apalagi di Prancis yang sudah dikenal memiliki ideologi negara yang sangat sekuler. Namun kebebasan itu juga ada batas-batas tertentu yang seharusnya tidak boleh menyinggung hal yang sangat dihormati dalam ajaran Islam, yaitu menghormati Nabi Muhammad SAW, dan menjaga sakralitas agama yang kami yakini,” ujarnya.

Pernyataan Macron soal Islam, lanjut Ace, terkesan mengeneralisasi ajaran Islam yang pada prinsipnya mengajarkan rahmatan lil alamin. Karena Islam, jelasnya, juga memiliki sikap yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan kekerasan atas nama agama.

“Tentu saya pun mengecam tindakan main hakim sendiri atas nama agama dalam kasus pemenggalan guru yang memperagakan kartun Nabi Muhammad SAW. Tindakan tersebut juga tidak boleh dilakukan dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum,” tambahnya.

Akan halnya seruan pemboikotan terhadap produk-produk Prancis yang beredar di masyarakat, Ace mengembalikan kepada masyarakat sendiri. Namun soal aksi turun ke jalan, menurutnya tidak perlu dilakukan di masa pandemi Covid-19 saat ini karena dikhawatirkan menimbulkan kerumunan dan menjadi klaster penularan Covid-19 yang lebih banyak madharatnya.

Boikot Selesai dengan Minta Maaf

Di sisi lain, terkait boikot produk-produk Prancis sebagai respon atas pernyataan penghinaan Macron terhadap agama Islam, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menjelaskan bahwa seruan itu bertujuan menyadarkan Macron dan masyarakat Prancis bahwa pandangan mereka terhadap agama Islam adalah salah.

“Memang dalam ajaran agama, keburukan dibalas dengan kebaikan agar mereka berubah. Tapi kenyataannya mereka tidak berubah, malah semakin melunjak. Kalau sudah sombong seperti itu, mesti dilawan dengan kesombongan karena itu justru sedekah. Imam as-Syafii mengatakan, ‘Bersikaplah sombong dua kali bagi orang yang sombong.’ Jadi ini tujuannya bukan untuk kesombongan, tapi untuk mengubah orang tersebut,” papar Anwar.

Dan kalau pada akhirnya Prancis mengakui kesalahan mereka, lanjut dia, maka aksi boikot tidak boleh dilanjutkan. Karena kalau boikot dilanjutkan, hal itu sudah keluar garis.

Anwar yang ikut hadir dalam penyataan sikap presiden di Istana Negara dalam posisinya sebagai PP Muhammadiyah menyatakan kegembiraan atas ketegasan pemerintah dalam menyikapi persoalan ini.

“Presiden sudah mengecam keras, pakai kata keras, itu saya setuju sekali. Sebagai negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia, dan negara berpenduduk Muslim terbesar memang sudah seharusnya presiden berbicara lebih keras dan lebih lantang ke dunia internasional. Ini momen bagi Indonesia untuk tampil membela kebenaran seperti halnya dulu Pak Karno juga tampil memimpin dunia di Gerakan Non Blok,” katanya.

Kendati Prancis menganut paham sekularisme, menurut Anwar, sikap dan pandangan mereka yang menjunjung tinggi kebebasan absolut untuk berekspresi dengan menghina agama/kelompok lain tidak bisa diterima. Karena pada dasarnya, fitrah manusia adalah tidak mau dihina.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DPR: Kesalahan Ketik Lakukan Legislative Review

Polemik UU Cipta Kerja masih berlanjut.

NASIONAL | 4 November 2020

Kejaksaan Tangkap Buronan Kasus Penyalahgunaan Anggaran Kanwil Departemen Agama Sulsel

Kejaksaan berhasil mengamankan terpidana yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atas nama Ahmad Rasyidi yang telah buron selama empat tahun.

NASIONAL | 4 November 2020

Ganjar Tak Ingin Terapkan PSBB

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak mau melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya.

NASIONAL | 4 November 2020

Zudan: Ada Tata Nilai Baru dari Jokowi

Ada tata nilai baru yang dilahirkan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

NASIONAL | 4 November 2020

Prabowo Disebut Menteri Jokowi Paling Berkinerja Bagus

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dinilai sebagai menteri yang memiliki kinerja paling baik di pemerintahan Presiden Joko Widodo

NASIONAL | 4 November 2020

6 Tahun Pemerintahan Jokowi, Dukungan di Sektor Pertahanan Belum Maksimal

Enam tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), sudah ada cukup banyak kemajuan yang diperoleh.

NASIONAL | 4 November 2020

Kunjungi Sekolah di Palu, Mendikbud Disambut Curhat Guru

PJJ bukan kebijakan yang diinginkan, namun kebijakan ini terpaksa dilakukan untuk menjaga keselamatan semua pihak.

NASIONAL | 4 November 2020

Survei Indo Barometer: Mayoritas Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi

Mayoritas masyarakat Indonesia mengaku merasa puas dengan setahun kinerja Presiden Joko Widodo pada periode kedua.

NASIONAL | 4 November 2020

PSI: Jadikan Kasus Djoko Tjandra sebagai Momentum Bersih-bersih Penegak Hukum

Kasus korupsi yang melibatkan Djoko Tjandra sangat menyedihkan dan mencoreng kinerja penegakan hukum.

NASIONAL | 4 November 2020

Jumlah Pemeriksan Spesimen PCR di Jabar, Turun Drastis

Secara rata-rata spesimen yang diperiksa Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jabar pada Oktober 2020 mencapai 5.223 spesimen per hari.

NASIONAL | 4 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS