Jakarta, Beritasatu.com - Menjelang akhir tahun 2020, penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam rangka Jaring Pengaman Sosial (JPS) pandemi Covid-19 telah memasuki tahap penyaluran ke-4 (kuartal IV). Pemerintah memastikan sejumlah bansos reguler akan dilanjutkan tahun 2021.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, beberapa program bansos reguler rencananya akan tetap dilaksanakan pada tahun 2021 seperti sebelumnya.
Program tersebut antara lain, program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan program sembako/bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk 18,8 juta KPM.
Sementara itu, untuk bansos non reguler yang akan diberikan adalah bantuan sosial tunai (BST) yang jumlahnya ditingkatkan semula 9 juta KPM pada tahun 2020 menjadi 10 juta KPM di tahun 2021.
"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penyaluran bansos akan tetap diteruskan pada tahun 2021. Tentu saja dengan ada beberapa perubahan, baik perubahan alokasi perubahan kuota atau sistem penyaluran,” kata Muhadjir pada rapat tingkat menteri secara daring, Kamis (5/11/2020).
Untuk penyaluran bansos pada 2021 tetap disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemsos) dan Kementerian Desa dengan anggaran yang telah disepakati. Prioritas tambahan anggaran bansos 2021 adalah wilayah DKI diusulkan tetap diberikan bansos sembako dengan cakupan 1,3 juta KPM seperti semula dengan besar bantuan Rp 300.000 per KPM per bulan.
Selain itu, alokasi anggaran untuk mempertahankan nilai indeks BST kepada 10 Juta KPM di luar DKI Jakarta akan sama seperti tahun 2020, yaitu sebesar Rp 300.000 per KPM per bulan.
Dalam rakor tingkat menteri ini, para menteri juga melakukan evaluasi terhadap realisasi berbagai bansos. Mulai dari Program Sembako, PKH, BST, Bansos Jabodetabek, Bansos beras KPM PKH, dan Bansos tunai KPM sembako telah tersalur Rp112,9 triliun atau 88,81 persen dari total Rp 127,2 triliun.
Namun masih perlu penguatan penyaluran pemenuhan pagu program sembako hingga 20 juta KPM dan BST hingga 9 juta KPM sampai akhir tahun 2020. Kemudian, untuk bansos beras bagi 10 juta KPM PKH, menurut Muhadjir, akan kembali dipertimbangkan penyalurannya pada tahun 2021.
“Bansos beras bagi 10 juta KPM PKH berlanjut atau tidaknya mempertimbangkan kondisi stok beras pada Bulog, dan pelaksanaannya tetap menunggu arahan presiden,” kata Muhadjir.
Terhadap penyesuaian anggaran bansos, Muhadjir mengatakan, nantinya akan dibawa ke Rapat Kabinet Terbatas dan keputusan penyesuaian anggaran akan diputuskan oleh Presiden Jokowi. Diharapkan awal November ini akan segera dirapatkan, sehingga akhir bulan sudah bisa dibawa ke Rapat Terbatas dengan Presiden.
"Dengan demikian, persiapan perencanaan bansos 2021 bisa dimulai sedini mungkin. Pemerintah menargetkan paling lambat awal Januari sudah bisa disalurkan," kata Muhadjir.
Muhadjir menambahkan, kunci keberhasilan bansos adalah data tepat sasaran. Kemsos akan memutahirkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) besar-besaran pada tahun 2021. Menko PMK mengarahkan cakupan dan fungsi DTKS diperluas agar mencakup seluruh aspek pembangunan manusia dan kebudayaan.
“Sehingga bisa digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait, khususnya kementerian yang dibawah koordinasi Kemenko PMK. Ini harus disegerakan koordinasinya agar seluruh variabel yang dibutuhkan tercakup dalam DTKS,” ucap Muhadjir.
Sumber: BeritaSatu.com
