Pemerintah Lanjutkan Penyaluran Bansos di 2021
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Pemerintah Lanjutkan Penyaluran Bansos di 2021

Kamis, 5 November 2020 | 19:16 WIB
Oleh : Dina Manafe / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menjelang akhir tahun 2020, penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam rangka Jaring Pengaman Sosial (JPS) pandemi Covid-19 telah memasuki tahap penyaluran ke-4 (kuartal IV). Pemerintah memastikan sejumlah bansos reguler akan dilanjutkan tahun 2021.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, beberapa program bansos reguler rencananya akan tetap dilaksanakan pada tahun 2021 seperti sebelumnya.

Program tersebut antara lain, program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan program sembako/bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk 18,8 juta KPM.

Sementara itu, untuk bansos non reguler yang akan diberikan adalah bantuan sosial tunai (BST) yang jumlahnya ditingkatkan semula 9 juta KPM pada tahun 2020 menjadi 10 juta KPM di tahun 2021.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penyaluran bansos akan tetap diteruskan pada tahun 2021. Tentu saja dengan ada beberapa perubahan, baik perubahan alokasi perubahan kuota atau sistem penyaluran,” kata Muhadjir pada rapat tingkat menteri secara daring, Kamis (5/11/2020).

Untuk penyaluran bansos pada 2021 tetap disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemsos) dan Kementerian Desa dengan anggaran yang telah disepakati. Prioritas tambahan anggaran bansos 2021 adalah wilayah DKI diusulkan tetap diberikan bansos sembako dengan cakupan 1,3 juta KPM seperti semula dengan besar bantuan Rp 300.000 per KPM per bulan.

Selain itu, alokasi anggaran untuk mempertahankan nilai indeks BST kepada 10 Juta KPM di luar DKI Jakarta akan sama seperti tahun 2020, yaitu sebesar Rp 300.000 per KPM per bulan.

Dalam rakor tingkat menteri ini, para menteri juga melakukan evaluasi terhadap realisasi berbagai bansos. Mulai dari Program Sembako, PKH, BST, Bansos Jabodetabek, Bansos beras KPM PKH, dan Bansos tunai KPM sembako telah tersalur Rp112,9 triliun atau 88,81 persen dari total Rp 127,2 triliun.

Namun masih perlu penguatan penyaluran pemenuhan pagu program sembako hingga 20 juta KPM dan BST hingga 9 juta KPM sampai akhir tahun 2020. Kemudian, untuk bansos beras bagi 10 juta KPM PKH, menurut Muhadjir, akan kembali dipertimbangkan penyalurannya pada tahun 2021.

“Bansos beras bagi 10 juta KPM PKH berlanjut atau tidaknya mempertimbangkan kondisi stok beras pada Bulog, dan pelaksanaannya tetap menunggu arahan presiden,” kata Muhadjir.

Terhadap penyesuaian anggaran bansos, Muhadjir mengatakan, nantinya akan dibawa ke Rapat Kabinet Terbatas dan keputusan penyesuaian anggaran akan diputuskan oleh Presiden Jokowi. Diharapkan awal November ini akan segera dirapatkan, sehingga akhir bulan sudah bisa dibawa ke Rapat Terbatas dengan Presiden.

"Dengan demikian, persiapan perencanaan bansos 2021 bisa dimulai sedini mungkin. Pemerintah menargetkan paling lambat awal Januari sudah bisa disalurkan," kata Muhadjir.

Muhadjir menambahkan, kunci keberhasilan bansos adalah data tepat sasaran. Kemsos akan memutahirkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) besar-besaran pada tahun 2021. Menko PMK mengarahkan cakupan dan fungsi DTKS diperluas agar mencakup seluruh aspek pembangunan manusia dan kebudayaan.

“Sehingga bisa digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait, khususnya kementerian yang dibawah koordinasi Kemenko PMK. Ini harus disegerakan koordinasinya agar seluruh variabel yang dibutuhkan tercakup dalam DTKS,” ucap Muhadjir.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendes dan Mensos Tinjau Penyaluran Bantuan Tunai di Subang

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar bersama Mensos Juliari P Batubara meninjau penyaluran bantuan tunai di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

NASIONAL | 5 November 2020

Antipasi Demo Anti Prancis, Polri Gandeng TNI

Polri akan menggandeng TNI dan pihak terkait untuk mengamankan pusat perbelanjaan atau toko yang menjual produk asal Prancis.

NASIONAL | 5 November 2020

Fungsi Check and Balance Belum Maksimal

Fungsi check and balance di negara demokrasi harus terus dijaga agar tidak terjadi ketimpangan dan kesalahan dalam pengambilan sebuah kebijakan

NASIONAL | 5 November 2020

Tampung Persoalan UU Cipta Kerja, Mahfud Akan Bentuk Tim Kerja

Mahfud MD akan membentuk tim kerja independen untuk menampung masalah-masalah yang muncul dari UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 5 November 2020

Kejagung Tangkap DPO Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Dermaga

Tim Tabur Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil mengamankan buronan kasus korupsi pengadaan tanah dermaga, I Gusti Ayu Ardani.

NASIONAL | 5 November 2020

Tito Karnavian Lantik Gubernur Aceh Nova Iriansyah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah melantik Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

NASIONAL | 5 November 2020

Pelaku Usaha Wisata Selam Patut Terapkan CHSE di Masa Pandemi

Diharapkan para pemandu wisata bisa memberikan pemahaman kepada pelaku industri wisata selam untuk memahami wisata ini di masa pandemi.

NASIONAL | 5 November 2020

KPK Selisik Dugaan Korupsi Cakada di NTB

KPK memastikan bakal terus mengawasi setiap tahapan Pilkada 2020 agar tidak ternodai praktik korupsi, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB)

NASIONAL | 5 November 2020

Indonesia Konsisten Kembangkan Dialog dan Kolaborasi dalam Diplomasi Internasional

Hal yang mengemuka dalam diskusi Balitbang Golkar yang rutin digelar dua bulan sekali yakni soal pemilihan Presiden AS dan Keamanan Laut China Selatan.

NASIONAL | 5 November 2020

Status Siaga Merapi, Ganjar Minta Warga Tidak Panik

BPBD dan tim kebencanaan lain diminta terus memantau perkembangan Gunung Merapi agar bisa memberikan informasi sedini mungkin pada masyarakat.

NASIONAL | 5 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS