Mendikbud: Besaran Dana BOS Tidak Akan Turun
Logo BeritaSatu

Mendikbud: Besaran Dana BOS Tidak Akan Turun

Kamis, 5 November 2020 | 18:41 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Palu, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memastikan, perubahan kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak akan menyebabkan pengurangan besaran dana pada sejumlah sekolah. Sebaliknya, sekolah-sekolah yang dulu mendapatkan dana BOS sedikit, kini akan mengalami peningkatan dramatis.

“Kita akan pastikan enggak ada dana BOS yang turun. Namun untuk teman-teman di sekolah-sekolah kecil daerah terluar dan tertinggal itu, dana BOS akan meningkat secara dramatis. Ini yang namanya pro afirmasi dan pro rakyat yang membutuhkan, itu yang sebenarnya,” terang Nadiem saat berdiskusi dengan para guru, pengawas sekolah, dan para pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) di SDN 15 Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (5/11/2020).

Pada 2021 mendatang, Kemdikbud akan mengubah skema pemberian dana BOS, yakni akan lebih pro kepada sekolah kecil dan sekolah di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Dengan demikian, perhitungan dana BOS untuk sekolah tersebut akan meningkat secara signifikan.

Dana BOS kini bukan hanya dihitung berdasarkan jumlah siswa, tetapi menggunakan dua variabel, yakni indeks kemahalan konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk setiap kabupaten dan indeks besaran peserta didik (IPD), yaitu indeks jumlah peserta didik per sekolah di suatu daerah.

“Jadinya tahun depan, perhitungan satuan dana BOS per anaknya di daerah 3T dan untuk sekolah yang kecil itu akan jauh lebih tinggi,” kata Nadiem.

Nadiem menuturkan, kebijakan ini dilakukan untuk merespons keluhan dari sekolah kecil maupun sekolah di daerah 3T yang membutuhkan bantuan pemerintah. Nadiem menegaskan, meskipun ada kenaikan dana BOS untuk sekolah kecil dan daerah 3T, ia menjamin perubahan kebijakan ini tidak akan merugikan sekolah yang mapan. Pasalnya, tidak akan ada penurunan dana BOS.

Selanjutnya, ia juga menuturkan, penggunaan dana BOS ini 100% merupakan diskresi dari kepala sekolah. Kemdikbud memberikan hak penuh kepada sekolah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Kemdikbud tidak bisa lagi memberikan pagu spesifik yang sama kepada setiap kepala sekolah sebab kebutuhan setiap kepala sekolah di berbagai daerah itu tidak mungkin sama. Misalnya saja ada sekolah di pulau Jawa yang memerlukan laptop, tetapi sekolah yang berada di Papua membutuhkan fasilitas transportasi anak antar pulau.

Selain itu, dana BOS juga dapat digunakan untuk membantu guru honorer serta membeli peralatan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ), pulsa untuk guru, dan lainnya yang dibutuhkan sekolah.

Belum Sinkron
Sementara itu, Dirjen Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD, Dikdasmen), Jumeri mengatakan, distribusi dana BOS tahap tiga belum semua disalurkan. Pasalnya, masih ada sekolah yang belum memasukkan data secara benar ke data pokok pendidikan (Dapodik) Kemdikbud.

“Kira-kira ada 3.000 sekolah yang datanya belum sinkron sehingga sampai sekarang belum menerima uang BOS tahap tiga. Kenapa terjadi, karena sekolah belum melakukan sinkronisasi data sampai 31 Agustus,” kata Jumeri.

Kendala lainnya, sekolah belum melaporkan penerimaan dana BOS tahap satu, serta ada sekolah yang rekeningnya bermasalah atau masa berlakunya habis.

“Itu rekening untuk menerima uang tetapi mungkin mati rekeningnya. Ada juga yang mencantumkan rekening, tapi bukan rekening lembaga melainkan rekening pribadi,” paparnya.

Untuk menyelesaikan masalah penyaluran dana BOS ini, Jumeri menuturkan, ia akan segera mengundang dinas pendidikan untuk mencari informasi apa menjadi kendala sekolah.

Dalam kunjungan kerja yang berlangsung pada Rabu (4/11/2020) hingga Kamis (5/11/2020), Nadiem dan staf Kemdikbud mendatangi sejumlah sekolah untuk melakukan dialog dan meninjau langsung tahap pemulihan sekolah pascagempa 2018.

Ada pun sekolah yang didatangi Nadiem selama dua hari di Palu adalah SMKN 8 Palu, SMKN 7 Palu, TK Al-Khairaat, dan SDN 15 Palu. Pada setiap kesempatan, selain mensosialisasikan perubahan dana BOS, Nadiem juga menyampaikan program prioritas lainnya seperti digitalisasi sekolah yang akan dilakukan pada 2021.

Digitalisasi sekolah ini berupa pengadaan laptop dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi lainnya untuk sekolah. Digitalisasi sekolah ini, lanjut Nadiem, akan akan fokus ke daerah 3T.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah Pastikan Vaksin Aman dan Lolos Uji Klinis

Pemerintah memastikan akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai rekomendasi dari WHO.

NASIONAL | 5 November 2020

Produk Pertanian Korea Digelar Online Sebulan Penuh

Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation (aT Center Jakarta) akan mengadakan acara "K-Food Fair Online Jakarta 2020" mulai 18 November-6 Desember 2020.

NASIONAL | 5 November 2020

6 Lembaga Kembangkan Vaksin Covid-19

saat ini ada enam lembaga penelitian dan pergurun tinggi di Indonesia yang dilibatkan untuk melakukan pengembangan vaksin Merah Putih dengan berbagai platform

NASIONAL | 5 November 2020

Ditlantas Polda Banten Juara II Lomba Pelayanan Regident

Ditlantas Polda Banten berhasil meraih juara kedua lomba pelayanan registrasi dan identifikasi.

NASIONAL | 5 November 2020

Langgar Protokol Kesehatan, 4.500 Orang Ditindak di Medan

Pemerintah Kota (Pemkot) Medan sudah menindak 4.500 orang yang melanggar protokol kesehatan.

NASIONAL | 5 November 2020

KLHK Pastikan Distribusi Perhutanan Sosial Terapkan Protokol Kesehatan

Hingga awal November 2020, realisasi perhutanan sosial sudah mencapai 4,4 juta hektare.

NASIONAL | 5 November 2020

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Empat Orang Saksi

Kejaksaan Agung memeriksa empat orang saksi baik sebagai pengurus maupun sebagai karyawan koorporasi atau perusahaan manager investasi.

NASIONAL | 5 November 2020

Libur Panjang, Satgas Covid-19: Angka Kepatuhan di Tempat Wisata Menurun

Angka kepatuhan menerapkan protokol kesehatan di tempat wisata cenderung menurun.

NASIONAL | 5 November 2020

MAKI Minta KPK Jadikan Uang Sin$ 100.000 sebagai Hadiah Pemburu Harun Masiku

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman diminta keterangannya oleh KPK terkait uang Sin$ 100.000 yang dilaporkannya beberapa waktu lalu.

NASIONAL | 5 November 2020

Rekening Tabungan Dibobol, Korban Ngaku Rugi Rp 20 Miliar

Winda cukup terkejut ketika memeriksa saldo tabungan tidak sampai Rp 500.000

NASIONAL | 5 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS