Pemerintah Respons Positif Tuntutan Perpanjangan Dana Otsus Aceh
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Respons Positif Tuntutan Perpanjangan Dana Otsus Aceh

Jumat, 6 November 2020 | 06:42 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah merespons positif tuntutan perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) Aceh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Akmal Malik memberikan apresiasi dan atensi terhadap usulan yang disampaikan masyarakat Aceh melalui DPR Aceh (DPRA). Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan sebuah langkah antisipatif yang sangat penting bagi kemajuan Aceh di masa depan.

“Aspirasi ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk komunikasi yang konstruktif antara pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi asimetris yang perlu dan harus terus dikembangkan,” katanya dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Sebelumnya, Ketua DPRA Dahlan Djamaluddin secara resmi meminta pemerintah untuk memperpanjang alokasi dana otsus yang akan berakhir pada 2027. Dahlan menyampaikan itu dalam Rapat Paripurna Penetapan Nova Iriyanto sebagai gubernur Aceh Sisa Masa Jabatan 2017-2022.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang (UU) 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, sejak 2007-2022, Aceh mendapatkan kucuran dana otsus sebesar 2% dari total dana alokasi umum (DAU) nasional. Kemudian pada 2023-2027, jumlah dana otsus akan berkurang menjadi 1% dari total DAU Nasional. Merujuk pada ketentuan ini, maka pada 2028 Pemerintah Aceh tidak akan mendapatkan lagi kucuran dana otsus. Dana tersebut sejatinya sangat berperan bagi pembiayaan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRA. “Kami memandang sangat perlu untuk menyampaikan dan mengingatkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri,” kata Dahlan.

Dia pun menyebut, “Terkait otonomi khusus yang akan berakhir 2027 mendatang, kami mengharapkan agar dana tersebut dapat diperpanjang. Karena dana otsus sangat dibutuhkan untuk pembangunan, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan di Aceh.”

Dia menjelaskan dana otsus yang telah dikucurkan pemerintah pusat, membuktikan kehadiran negara untuk memenuhi hak dasar, dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. “Maka dari itu kami meminta Pemerintah Aceh dapat terus mengadvokasi agar dana otsus dapat terus berlangsung di Aceh,” katanya.

Akmal mengatakan kebijakan desentralisasi asimetris yang dilaksanakan dalam bentuk otsus, harus dibangun dengan intensitas komunikasi yang konstruktif dan produktif.

“Antara pemerintah pusat yang memberikan kewenangan khusus, dengan pemerintah daerah yang sangat berkepentingan dengan kewenangan khusus untuk membangun daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” katanya.

Dia menyatakan komunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat selama ini berjalan dengan sangat baik. Walaupun ada perbedaan kepentingan, lanjutnya, cara pandang serta penafsiran terhadap berbagai regulasi dalam implementasi otsus dapat diselesaikan melalui mediasi.

Dikatakan, model penyampaian aspirasi dan tuntutan yang dilakukan Pemerintah Aceh, seperti tuntutan perpanjangan dana otsus akan menjadi perhatian pemerintah pusat. “Kita masih punya waktu yang cukup lega untuk mendiskusikan tuntutan perpanjangan dana otsus untuk Aceh dalam beberapa tahun ke depan,” kata Akmal.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sahroni: UU ITE Harusnya Lindungi Rakyat

Undang-Undang (UU) 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (ITE) seharusnya melindungi rakyat.

NASIONAL | 6 November 2020

Mendikbud: Besaran Dana BOS Tidak Akan Turun

Sebaliknya, sekolah-sekolah yang dulu mendapatkan dana BOS sedikit, kini akan mengalami peningkatan dramatis.

NASIONAL | 5 November 2020

Pemerintah Pastikan Vaksin Aman dan Lolos Uji Klinis

Pemerintah memastikan akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai rekomendasi dari WHO.

NASIONAL | 5 November 2020

Produk Pertanian Korea Digelar Online Sebulan Penuh

Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation (aT Center Jakarta) akan mengadakan acara "K-Food Fair Online Jakarta 2020" mulai 18 November-6 Desember 2020.

NASIONAL | 5 November 2020

6 Lembaga Kembangkan Vaksin Covid-19

saat ini ada enam lembaga penelitian dan pergurun tinggi di Indonesia yang dilibatkan untuk melakukan pengembangan vaksin Merah Putih dengan berbagai platform

NASIONAL | 5 November 2020

Ditlantas Polda Banten Juara II Lomba Pelayanan Regident

Ditlantas Polda Banten berhasil meraih juara kedua lomba pelayanan registrasi dan identifikasi.

NASIONAL | 5 November 2020

Langgar Protokol Kesehatan, 4.500 Orang Ditindak di Medan

Pemerintah Kota (Pemkot) Medan sudah menindak 4.500 orang yang melanggar protokol kesehatan.

NASIONAL | 5 November 2020

KLHK Pastikan Distribusi Perhutanan Sosial Terapkan Protokol Kesehatan

Hingga awal November 2020, realisasi perhutanan sosial sudah mencapai 4,4 juta hektare.

NASIONAL | 5 November 2020

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Empat Orang Saksi

Kejaksaan Agung memeriksa empat orang saksi baik sebagai pengurus maupun sebagai karyawan koorporasi atau perusahaan manager investasi.

NASIONAL | 5 November 2020

Libur Panjang, Satgas Covid-19: Angka Kepatuhan di Tempat Wisata Menurun

Angka kepatuhan menerapkan protokol kesehatan di tempat wisata cenderung menurun.

NASIONAL | 5 November 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS