Terbukti Berdampak Positif, KLHK Percepat Distribusi Perhutanan Sosial untuk Tingkatkan Perekonomian Rakyat
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Terbukti Berdampak Positif, KLHK Percepat Distribusi Perhutanan Sosial untuk Tingkatkan Perekonomian Rakyat

Jumat, 6 November 2020 | 10:45 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Perhutanan Sosial (hutsos) yang menjadi program andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terbukti memberi dampak positif bagi masyarakat. Karena itu, memasuki periode pemerintahan kedua ini, KLHK telah menyiapkan berbagai strategi baru dalam bentuk penyusunan peta jalan atau roadmap, untuk mempercepat distribusi akses masyarakat terhadap hutsos.

''Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Jokowi, Saya telah menugaskan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Bambang Supriyanto serta jajaran terkait lainnya, menyiapkan roadmap mengejar target percepatan dengan sisa waktu empat tahun ke depan,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Hingga 2024 mendatang, target perhutanan sosial 12,7 juta hektare (ha). Akhir Desember 2020 ditargetkan realisasi yang telah didistribusikan adalah 4,7 juta ha. Ada 8 juta ha yang perlu didistribusikan hingga 4 tahun ke depan. Ada pun upaya percepatan kuantitas dan peningkatan kualitas hutsos, disiapkan dari praizin melalui program kerja bersama "jemput bola", dan program coaching atau tim terpadu vertek bersama sampai ke tingkat tapak. Sampai upaya pada output berupa naiknya nilai tambah dan daya saing melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan produkfitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Siti Nurbaya mengatakan, saat ini telah terbentuk 7.408 KUPS. Dengan berbagai strategi percepatan, katanya, diperkirakan pada akhir tahun 2024 nanti bisa mencapai 45.500 KUPS.

"Selain distribusi akses dan pembentukan KUPS, tantangan juga pada program kenaikan kelas KUPS pada setiap tahunnya,'' jelas Siti Nurbaya.

Presiden Jokowi, katanya, telah meminta dibuatkan KUPS percontohan untuk direplikasi pada KUPS lainnya agar naik kelas. Untuk itu, KLHK telah menyusun roadmap percepatan distribusi akses hutsos 2020-2024 dan menerapkan sejumlah strategi akselerasi distribusi akses dan kenaikan kelas KUPS.

Menyikapi situasi pandemi Covid-19, KLHK terus bekerja dengan memodifikasi kegiatan berbasis lapangan yang ditunjang dengan kerja bersama kelompok dan program coaching kepada kelompok tani di tingkat tapak secara virtual.

''Bapak Presiden juga meminta pascaizin terus diperlukan pendampingan kelompok tani hutan, agar izin benar-benar bisa memberikan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat. Pada saat ini di 6.725 lokasi perhutanan sosial, telah memiliki 1.250 pendamping. Ke depan kita arahkan satu lokasi satu pendamping hutsos,'' tegas Siti Nurbaya.

Semua ini, lanjut Menteri LHK, tentunya akan ditunjang kebijakan dari semua kementerian dan lembaga (K/L) antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Pertanian (Kemtan), Kementerian KKP, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan (Kemdag) serta offtaker klaster komoditi KUPS baik BUMN maupun BUMS.

Dari berbagai komoditas hutsos, lanjut Siti Nurbaya, terbuktidapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan nasional. Di antaranya untuk komoditas buah-buahan berkontribusi 55,27%, kayu-kayuan 9,63%, tanaman pangan 6,28%, gula aren 6,28%, kopi 4,67%, dan madu 2,95%.

Bahkan beberapa komoditi sudah bisa melakukan ekspor, seperti minyak kayu putih ke Singapura, gula semut (aren) ke Eropa, gaharu dan madu ke timur tengah dan ASEAN, serta masih banyak komoditi lainnya seperti kayu manis, pala (rempah-rempah) dan kopi.

''Dengan kerja bersama semua pihak, program hutsos dapat menjadi penggerak lahirnya titik ekonomi baru yang menyejahterakan rakyat. Hutan lestari, rakyat sejahtera,'' tegas Siti Nurbaya.

Berdasarkan survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC), perhutanan sosial terbukti telah berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Survei ini dilakukan terhadap 210 orang ketua dan pengurus dari 103 kelompok usaha perhutanan sosial.

Pendapatan Meningkat

Sementara itu, dengan berbagai pertanyaan dan indikator survei yang diberikan, sebesar 98% responden mengatakan pendapatannya meningkat sejak bergabung dalam KUPS. Sekitar 46% responden menjawab pendapatannya naik dua kali lipat, 25,8% menjawab pendapatannya naik tak sampai 2 kali lipat dan 25,8% lain menjawab pendapatan mereka naik 2-3 kali lipat.

"Ada pula 2,4% responden yang menjawab pendapatannya meningkat lebih dari 3 kali lipat," kata Direktur Riset Katadata Insight Center, Mulya Amri dalam webinar Katadata Regional Summit 2020.

Peningkatan pendapatan tersebut berasal dari komoditas perhutanan bukan kayu. Lalu dari sisi kondisi lingkungan, 87,6% responden menjawab kualitas tanah membaik sejak status perhutanan sosial diperoleh.

Berikutnya, 86,2% responden menjawab hutan yang semula hampir gundul mulai menghijau, 66,2% menjawab kualitas mata air membaik dan mulai muncul dan 20% menjawab beragam satwa liar yang semula hilang kini kembali muncul.

Perhutanan sosial, katanya, merupakan sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Pemberian izin pengelolaan untuk kelompok rakyat kecil ini berjalan dengan baik di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sebagai gambaran, sebelum 2015 rakyat hanya menguasai sekitar 4% saja dari izin pengelolaan hutan. Namun saat ini realisasi Perhutanan Sosial sudah mencapai 4,2 juta ha dan lahan hutan untuk masyarakat sudah sekitar 2,6 juta ha, kira-kira menjadi 13% sampao 16% perizinan untuk rakyat kecil dari sebelumnya yang hanya 4%.

Komposisi untuk rakyat juga akan terus naik, karena secara ideal nanti dengan target 12,7 juta ha hutan sosial dan TORA, maka akan dicapai izin untuk rakyat kecil hingga 30-35 %.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sulteng Bergerak Minta Isu Penanganan Bencana Jadi Prioritas Debat Calon Wali Kota Palu

Isu pemulihan korban bencana penting menjadi prioritas untuk memberikan kepercayaan politik kepada penyintas.

NASIONAL | 6 November 2020

Gubernur Babel: Program Penanaman Mangrove di Belitung Timur Tingkatkan Perekonomian Masyarakat

Gubernur Erzaldi Roesman berharap program ini memberikan suata harapan dan motivasi kepada masyarakat untuk terus menanam.

NASIONAL | 6 November 2020

Bobby Nasution Prihatin Kehidupan Lansia Kurang Perhatian dari Pemkot Medan

Ada sumur, tapi Nek Salmiyah tak lagi mampu menimba air karena kondisinya yang sudah tua.

NASIONAL | 6 November 2020

Tangani Covid-19, Banten Tetap Siapkan Perda untuk Menjamin Kepastian Hukum dan Edukasi Masyarakat

"Perda tidak mencantumkan sanksi karena tujuannya untuk mengedukasi masyarakat," ujar Wahidin.

NASIONAL | 6 November 2020

Hakim PTTUN Meninggal Dunia dalam Sidang

Hakim Mula Haposan Sirait diduga memiliki riwayat sakit gula dan tensi yang tinggi.

NASIONAL | 6 November 2020

Bobby Nasution: Keberagaman Etnis Kekuatan Besar Membangun Kota Medan

Keberagaman dari etnis dan budaya di Medan, merupakan kekuatan besar untuk mempercepat pembangunan.

NASIONAL | 6 November 2020

Kecombrang dan Rusa Timor sebagai Ikon Puspa dan Satwa Nasional 2020

Kecombrang merupakan jenis bunga yang dapat dikonsumsi

NASIONAL | 6 November 2020

Bobby Perlihatkan Kartu UMKM untuk Warga Medan

Bobby Nasution-Aulia Rachman, menyiapkan bantuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk masyarakat di Kota Medan.

NASIONAL | 6 November 2020

Formappi Soroti Kinerja Legislasi DPR

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kinerja legislasi DPR.

NASIONAL | 6 November 2020

Olly-Steven Kuasai Materi Debat Pertama Pilgub Sulut

Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey-Steven Kandouw tampak menguasai materi debat pertama Pilgub Sulut.

NASIONAL | 6 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS