Penegakan Hukum Jalan Terus, Tetapi Tetap Kedepankan Aspek Ekonomi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Penegakan Hukum Jalan Terus, Tetapi Tetap Kedepankan Aspek Ekonomi

Jumat, 6 November 2020 | 19:12 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung harus tetap berjalan pada masa pandemi Covid-19. Hanya saja, penegakan hukum jangan dilakukan secara sembarangan saat kondisi perekonomian tengah merosot, seperti saat ini.

“Aspek ekonomi harus dikedepankan. Selain upaya menegakkan keadilan, penegakan hukum di sektor ekonomi harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan sehingga tidak timbul kegaduhan,” ujar pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Achmad dalam webinar bertema “Urgensi Penegakan Hukum kasus Perbankan vs Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional” yang digelar di Jakarta, Jumat (6/11/2020).

Dalam penegakan hukum di sektor perbankan, ujar Suparji, harus dilakukan secara lebih hati-hati dan cermat. Pasalnya, perbankan merupakan bisnis yang menyangkut kepercayaan.

“Jangan sampai penegakan hukum justru mengganggu perekonomian. Ada pegawai bank saja yang ditangkap, itu sudah pasti merusak citra bank itu,” terangnya.

Dia mencontohkan kasus gratifikasi yang baru-baru ini terjadi pada salah satu bank BUMN. Salah satu mantan dirut bank plat merah itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung. Suparji menilai, langkah Kejagung yang memproses mantan dirut saat yang bersangkutan sudah pensiun dari perbankan sudah tepat.

"Kita tidak tahu apakah memang tindakan (menetapkan tersangka) itu karena pertimbangan apa, tetapi ini menunjukkan bahwa Kejaksaan melakukan penegakan hukum dengan mempertimbangkan agar tidak ada kegaduhan yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merosot," ujarnya.

Dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) itu dia berharap penegak hukum mampu mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, alih-alih mengedepankan aspek pemidanaan. “Seharusnya, upaya-upaya penyelesaian di luar pengadilan dikedepankan,” kata Suparji.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) Ibnu Mazjah menambahkan, penegakan hukum dan ekonomi harus mampu berjalan selaras pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan laporan yang diterima Komjak dari Lapdumas Kejaksaan, kata Ibnu, memang dugaan pelanggaran dalam penanganan kasus perbankan tidak terlalu signifikan.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi indikator bahwa tugas-tugas pelaksanaan penegakan hukum di sektor perbankan sudah benar (memperhatikan) aspek ekonomi,” terang Ibnu.

Kendati begitu, Ibnu mengingatkan agar Kejaksaan bisa mengedepankan aspek pencegahan dalam penegakan hukum di sektor perbankan. Cara ini bisa meningkatkan kepercayaan di sektor perbankan yang notabene menjadi salah satu pendukung perekonomian Indonesia.

“Pemidanaan itu adalah upaya terakhir. Yang harus ditekankan dalam pemberantasan korupsi adalah penyelamatan aset,” kata Ibnu.

Dia tidak mempermasalahkan jika Kejaksaan melakukan upaya pemidanaan dalam penegakan hukum di sektor perbankan. Syaratnya, harus terbukti unsur mens rea (niat jahat) terlebih dahulu, bukan hanya berdasarkan pada perbuatan formil.

“Kalau memang tidak ada mens rea, sebaiknya seluruh persoalan-persoalan hukum itu diselesaikan secara win-win solution,” jelas Ibnu

Jika ada perusahaan jasa keuangan jatuh karena pandemi, misalnya, menurut Ibnu sebaiknya Kejaksaan melakukan pendekatan yang lebih persuasif dengan melibatkan institusi pemerintah terkait guna merevitalisasi perusahaan tersebut, alih-alih langsung melakukan eksekusi aset.

“Dengan begitu, perusahaan jasa keuangan yang collaps itu bisa hidup kembali dan bisa mendukung perekonomian,” terang Ibnu. Kalau langkah seperti itu yang dilakukan, Ibnu yakin tidak akan menimbulkan kesan angker terhadap Kejaksaan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Saksi Tersangka Korporasi

Kejagung kembali melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi yang terkait dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Asuransi Jiwasraya.

NASIONAL | 6 November 2020

Pengadaan Vaksin Covid-19 Jadi Prioritas Pemerintah di Akhir Tahun

Pemerintah menegaskan prioritas utama di akhir 2020 adalah pengadaan vaksin Covid-19. Mekanisme pengadaannya sendiri adalah melalui kerja sama internasional dan produksi dalam negeri

NASIONAL | 6 November 2020

Gubernur Ajak Bupati dan Wali Kota Simpan Kas Umum Daerah di Bank Banten

Gubernur Banten Wahidin Halim mengajak seluruh bupati dan wali kota menanam sahamnya di Bank Banten termasuk menyimpan kas umum daerah ke bank itu.

NASIONAL | 6 November 2020

Ini Sosok Anton Sudanto, Pembela Hukum John Kei

Anton Sudanto dijuluki monster persidangan berkat sepak terjangnya di meja hijau.

NASIONAL | 6 November 2020

Kemdes PDTT Terbitkan Panduan Desa Damai Berkeadilan

Mendes PDTT berharap penyusunan panduan desa damai berkeadilan bisa membantu desa menjamin kesetaraan akses keadilan bagi masyarakat desa.

NASIONAL | 6 November 2020

Di Tengah Pandemi, Desainer Merdi Sihombing Konsisten Terhadap Lingkungan dan UMKM

Desainer Merdi Sihombing tetap peduli terhadap lingkungan sekaligus berupaya menghidupkan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

NASIONAL | 6 November 2020

Enam Tokoh Akan Dapatkan Gelar Pahlawan Nasional

Enam tokoh ini sudah melewati tahapan seleksi ketat yang dilakukan dewan gelar dari 20 tokoh yang diusulkan.

NASIONAL | 6 November 2020

198 Santri dan Pengasuh Ponpes Krapyak Positif Covid-19

Terdata sebanyak 198 santri dan pengasuh Pondok Pesantren Krapyak terinfeksi virus corona.

NASIONAL | 6 November 2020

54 Tahun Universitas Pancasila Hasilkan Lulusan yang Apik

Universitas Pancasila terus berupaya semakin maju untuk menghasilkan lulusan yang Apik (Adaptif-Produktif-Inovatif-Kontibutif).

NASIONAL | 6 November 2020

6 Tokoh Ini Akan Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Keenam tokoh yang akan diberi gelar Pahlawan Nasional ini berasal dari berbagai latar belakang dan wilayah di Indonesia.

NASIONAL | 6 November 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS