KPK Pastikan Bantu Inggris Usut Dugaan Suap Bombardier-Garuda
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

KPK Pastikan Bantu Inggris Usut Dugaan Suap Bombardier-Garuda

Sabtu, 7 November 2020 | 10:33 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan membantu lembaga antikorupsi Inggris atau Serious Fraud Office (SFO) yang sedang menyelidiki dugaan suap terkait kontrak penjualan pesawat antara produsen pesawat asal Kanada, Bombardier dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kerja sama antara KPK dan SFO sudah terjalin dalam penanganan sejumlah kasus, termasuk kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) periode 2004-2015 yang telah menjerat mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar dan mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada Garuda, Hadinoto Soedigno serta pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) sekaligus Beneficial Owner Connaught International Pte.ltd Soetikno Soedarjo.

"Tentu kerja sama ini akan terus dilakukan. KPK juga akan membantu pihak SFO yang sedang melakukan penyelidikan terkait kasus Garuda ini," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Sabtu (7/11/2020).

Ali mengatakan, dalam menangani kasus korupsi lintas negara, KPK sudah lama menjalin kerja sama dengan otoritas sejumlah negara baik secara agent to agent atau antarlembaga maupun melalui perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) antarnegara. Salah satunya, KPK bekerja sama dengan SFO dan lembaga antikorupsi Singapura atau Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) sejak awal penanganan kasus suap Garuda Indonesia yang menjerat Emirsyah Satar dan Hadinoto serta Soetikno.

Kerja sama ini dilakukan lantaran SFO saat itu sudah rampung menginvestigasi kasus suap yang dilakukan Rolls-Royce terhadap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia. Investigasi ini membuat perusahaan manufaktur terutama mobil dan mesin pesawat asal Inggris itu membayar denda sebesar 497,25 juta euro atas perilaku korup yang mencakup tiga dekade, tujuh yurisdiksi dan tiga bisnis.

Tak hanya Rolls-Royce, SFO juga sudah menuntaskan investigasi dugaan pemberian suap yang dilakukan oleh Airbus kepada pejabat-pejabat yang ada di lima yurisdiksi, yakni Undonesia, Sri Lanka, Malaysia, Taiwan, dan Ghana pada kurun waktu 2011-2015. Investigasi itu membuat Airbus menyepakati Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau penundanaan proses penuntutan dengan syarat Airbus bersedia bekerja sama penuh dengan penegak hukum dengan mengakui perbuatan, membayar denda, dan melakukan program reformasi dan tata kelola perusahaan. Dalam DPA disebutkan Airbus SE bersedia membayar denda sejumlah 991 juta Euro kepada Pemerintah Inggris sebagai bagian dari kesepakatan global sebesar 3,6 miliar Euro yang akan dibayarkan Airbus kepada Pemerintah Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat.

Informasi dan data dari SFO memperkuat penyidikan yang dilakukan KPK dalam menangani kasus korupsi Garuda hingga Emirsyah Satar dan Soetikno divonis bersalah atas perkara suap dan pencucian uang. "Sejak awal menangani perkara dugaan suap terkait dengan pengadaan mesin pesawat PT Garuda Indonesia, KPK telah bekerja sama dengan otoritas penegak hukum di beberapa negara terkait, di antaranya SFO Inggris dan CPIB Singapura. Satu diantaranya dengan pihak SFO dalam bentuk tukar menukar data dan informasi, utamanya saat KPK sedang menangani perkara suap yang melibatkan Direktur Utama Garuda Indonesia dan kawan-kawan tersebut," kata Ali.

Ali mengatakan, dari investigasi yang dilakukan SFO tak tertutup kemungkinan terbukanya kerja sama antara KPK dan otoritas sejumlah negara lain, seperti Kanada atau Amerika Serikat. Hal ini mengingat Bombardier merupakan produsen pesawat asal Kanada, sementara, Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau United States Departement of Justice (DOJ) berwenang menangani tindak pidana yang menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat. "Dugaan pemberian suap yang dilakukan oleh Airbus SE kepada pejabat-pejabat yang ada di lima yurisdiksi, yaitu Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Taiwan, dan Ghana pada kurun waktu 2011-2015. Oleh karenanya sangat dimungkinkan kedua negara tersebut akan menjalin kerjasama dengan KPK mengingat selama ini otoritas negara lain juga sangat percaya dengan KPK," kata Ali.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta diketahui menjatuhkan hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda Rp 2 miliar subsider 3 bulan kurungan terhadap Emirsyah karena terbukti menerima suap senilai Rp 49,3 miliar dan pencucian uang senilai sekitar Rp 87,464 miliar. Emirsyah selaku Dirut Garuda 2005-2014 juga dihukum membayar uang pengganti sebesar SGD 2.117.315. Sedangkan Soetikno divonis 6 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan atas kasus suap kepada Emirsyah dan pencucian uang.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pertempuran 10 November 1945 Merupakan Seruan Jihad NU

NU ikut berjuang berdirinya NKRI.

NASIONAL | 7 November 2020

TPNPB-OPM Klaim Tembak Prajurit TNI di Intan Jaya

Pratu Firdaus akhirnya meninggal dunia setelah diserang di Intan Jaya.

NASIONAL | 7 November 2020

Cerita Penyandang Lupus Kembangkan UMKM-nya Saat Pandemi

Siska menggarap bisnis handmade accessories.

NASIONAL | 7 November 2020

Konferensi Virtual The Bridge Bangkitkan Kepercayaan Diri Kaum Muda

The Bridge 2020 hadir untuk memperluas ekosistem kolaboratif antara people, private, and public sectors.

NASIONAL | 7 November 2020

Pengamat: BJPSDA penting untuk Konservasi dan Ketahanan Air

Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) berperan penting dalam upaya konservasi untuk menjaga ketahanan dan keberlanjutan SDA.

NASIONAL | 6 November 2020

Aliansi Peduli NTT Duga Ada Kepentingan Pebisnis di Balik Pembangunan TN Komodo

Aliansi meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat serta penggiat lingkungan duduk bersama mendengar aspirasi terkait pembangunan.

NASIONAL | 6 November 2020

Kopassus Rotasi 2 Jabatan Strategis

Pergantian kepemimpinan dilakukan di jajaran Komando Pasukan Khusus (Kopassus)

NASIONAL | 6 November 2020

HMI Minta BPK Lebih Ketat Awasi Anggaran Covid-19 dan Dana Desa

BPK Diharap bekerja secara profesional, transparan dan tidak tebang pilih di daerah yang sedang mengikuti pilkada serentak 9 Desember mendatang.

NASIONAL | 6 November 2020

Moeldoko: DPRD Harus Perkuat Fungsi Pengawasan saat Pandemi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam penanganan pandemi Covid-19.

NASIONAL | 6 November 2020

Musa Rajekshah Nahkodai DPD Golkar Sumut

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah atau Ijeck terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara periode 2020-2025

NASIONAL | 6 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS