Kuasa Hukum Sebut Perkara Suap Irjen Napoleon Rekayasa
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-4.16)   |   COMPOSITE 6289.65 (-83.65)   |   DBX 1346.19 (-24.1)   |   I-GRADE 181.205 (-2.01)   |   IDX30 507.3 (-6.33)   |   IDX80 137.13 (-2.24)   |   IDXBUMN20 404.453 (-7.79)   |   IDXESGL 139.923 (-1.71)   |   IDXG30 143.928 (-2.04)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-4.93)   |   IDXQ30 145.336 (-1.29)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-4.82)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-8.7)   |   IDXV30 137.088 (-3.6)   |   INFOBANK15 1041.31 (-1.87)   |   Investor33 435.377 (-3.85)   |   ISSI 184.679 (-3.13)   |   JII 634.506 (-12.53)   |   JII70 224.071 (-4.19)   |   KOMPAS100 1224.8 (-16.44)   |   LQ45 952.541 (-12.58)   |   MBX 1705.32 (-21.32)   |   MNC36 322.487 (-3.05)   |   PEFINDO25 325.966 (-3.53)   |   SMInfra18 310.375 (-6.77)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-3.26)   |  

Kuasa Hukum Sebut Perkara Suap Irjen Napoleon Rekayasa

Senin, 9 November 2020 | 16:43 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Tim kuasa hukum Irjen Napoleon Bonaparte membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebut mantan Kepala Divisi (Kadiv) Hubungan internasional (Hubinter) Polri itu telah menerima suap untuk pengurusan penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar red notice Polri. Kuasa hukum menyebut perkara yang menjerat Napoleon merupakan rekayasa. Hal itu disampaikan tim kuasa hukum Napoleon saat membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11/2020).

"Bahwa perkara pidana yang melibatkan klien kami, Irjen Napoleon Bonaparte dalam hal penerimaan uang sejumlah SGD 200.000 dan US$ 270.000 untuk pengurusan penghapusan red notice adalah merupakan rekayasa perkara palsu," kata salah seorang kuasa hukum Napoleon, Santrawan Paparang, saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11/2020).

Santrawan menjelaskan kuitansi atau bukti penerimaan uang dari Tjandra kepada pengusaha Tommy Sumardi tidak mencantum maksud penerimaan uang tersebut. Untuk itu, Santrawan menyebut penyidik atau jaksa seharusnya tidak dapat menyimpulkan uang tersebut akan diserahkan Tommy untuk keperluan penghapusan red notice Tjandra. Dikatakan, bukti soal penerimaan uang terhadap kliennya tak kuat lantaran hanya berdasarkan kesaksian dari satu orang, yakni keterangan dari Tommy Sumardi.

"Bahwa tidak ada keterangan kesaksian yang termuat di dalam keseluruhan berita acara pemeriksaan (BAP) dari saksi Joko Soegiarto Tjandra yang menerangkan keterlibatan langsung maupun tidak langsung Irjen Napoleon Bonaparte terhadap penyerahan dan penerimaan uang sebagaimana kwitansi tanda terima," katanya.

Dikatakan, kuitansi penerimaan uang oleh Tommy Sumardi dari Joko Tjandra berturut-turut pada 27 April 2020 sebesar SGD 100.000, 28 April sebesar SGD 200.000, 29 April sebesar US$ 100.000, 4 Mei 2020 sebesar US$ 150.000, 12 Mei sebesar US$ 100.000, dan 22 Mei 2020 sebesar US$ 50.000. Namun, kuitansi itu tak mencantum tujuan penerimaan uang. "Maka seharusnya demi hukum di dalam kuitansi tanda terima uang wajib dicatat maksud penerimaan uang yang diterima Tommy Sumardi dari Djoko Tjandra akan dipergunakan untuk kepentingan apa," katanya.

Tim kuasa hukum juga menjelaskan uang US$ 20.000 yang dijadikan barang bukti oleh penuntut umum bukan dari Tommy Sumardi, melainkan dari istri Brigjen Prasetijo Utomo. Uang itu diperuntukkan sebagai barang bukti yang diminta Propam Polri disiapkan oleh Prasetijo. "Bahwasanya uang US$ 20.000 adalah uang milik sah dari istri Brigjen Prasetijo Utomo dalam bentuk mata uang rupiah di mana ketika itu Divisi Propam Polri meminta kepada Brigjen Prasetijo Utomo agar menyiapkan barang bukti uang US$ 20.000, dan mengingat karena ia Brigjen Prasetijo tak memiliki uang, maka Brigjen Prasetijo menulis sepotong surat kepada istrinya dengan meminta uang sejumlah USD 20 ribu," paparnya.

Untuk itu, Santrawan mengklaim uang US$ 20.000 yang dijadikan barang bukti untuk kasus kliennya cacat hukum. "Bahwa dengan demikian, keberadaan barang bukti uang US$ 20.000 yang oleh penyidik Tipikor Bareskrim Polri dijadikan barang bukti dalam berkas perkara klien kami terdakwa Irjen Napoleon adalah melawan hukum, cacat hukum, tidak sah berkekuatan hukum dan batal demi hukum dengan segala akibatnya," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi Ingatkan Masyarakat Hati-hati Agunkan Sertifikat Tanah

Jokowi meminta agar masyarakat hati-hati dalam berhitung untuk meminjam modal.

NASIONAL | 9 November 2020

Berikan Rasa Keadilan, Imbauan Penerapan Pasal TPPU oleh Kejagung Diapresiasi

Kejaksaan Agung meminta seluruh Kejaksaan di daerah untuk tidak ragu mengenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap tersangka korupsi.

NASIONAL | 9 November 2020

Satgas Covid-19: Masyarakat Semakin Patuh Protokol Kesehatan

Masyarakat pada saat ini sudah mulai terbiasa melakukan kebiasaan baru yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat guna mencegah Covid-19.

NASIONAL | 9 November 2020

Ketua DPR Dijadwalkan Ikut KRI Semarang untuk Tabur Bunga Hari Pahlawan

Ketua DPR Puan Maharani dijadwalkan ikut di KRI Semarang untuk memimpin salah satu acara peringatan tabur bunga.

NASIONAL | 9 November 2020

Ganjar Tekankan Pentingnya Netralitas ASN dalam Pilkada

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta para aparatur sipil negara (ASN) untuk menahan diri dan tidak terlibat dalam kontestasi pilkada.

NASIONAL | 9 November 2020

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja, KPK Periksa Mantan Sekda Mimika

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa enam orang saksi kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.

NASIONAL | 9 November 2020

Puan: DPR Berkomitmen Awasi Penanganan Pandemi Covid-19

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan DPR berkomitmen melaksanakan fungsi pengawasan kinerja pemerintah, khususnya pada pada penanganan pandemi Covid-19.

NASIONAL | 9 November 2020

Puan Membeberkan Sejumlah RUU yang Jadi Agenda Strategis DPR

Ketua DPR Puan Maharani membeberkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi agenda strategis DPR pada masa sidang II tahun sidang 2020-2021.

NASIONAL | 9 November 2020

Puan Minta DPR Kawal Aturan Turunan UU Ciptaker

Pengawasan terhadap penyusunan aturan turunan, merupakan kesempatan untuk memberikan kejelasan manfaat UU Cipta Kerja bagi rakyat.

NASIONAL | 9 November 2020

Menteri PAN dan RB: Presiden Ingin Ada Kecepatan Pelayanan Publik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pelantikan pada 20 Oktober meminta agar dilakukan penyederhanaan birokrasi.

NASIONAL | 9 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS