Bengkulu, Beritasatu.com - Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hudoyo mengatakan 600.000 hektare dari 3,3 juta hutan mangrove atau hutan bakau yang tersebar di sejumlah daerah di Tanah Air saat kini dalam kondisi rusak berat.
"Hutan mangrove luasnya sekitar 3,3 juta hektare. Dari jumlah itu, sekitar 600.000 hektare dalam kondisi rusak berat dan perlu segera dilakukan rehabilitasi agar fungsi hutan bakau dapat berjalan baik," kata Hudoyo pada acara penanaman bersama mangrove sebagai rangkaian telah dilaksanakan program kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) PKPM di Provinsi Bengkulu, di Bengkulu, Senin (9/11/2020).
Acara penanaman bibit tanaman mangrove dihadiri Plt Gubernur Bengkulu Dedy Ermasyah, Kepala Dinas LHK Bengkulu Sorjum Ahyar, Kepala BPDASHL Ketahun Bengkulu Irpana Nur, Kepala BPBD Bengkulu Rusdi Bakar, dan anggota DPD dapil Bengkulu Riri Damayanti, dan undangan lainnya.
Hudoyo mengatakan, menyadari luasnya kerusakan hutan bakau tersebut, dan untuk mencegah terjadinya resesi di Tanah Air akibat dampak Covid-19 terlalu dalam, maka pemerintah mengelontorkan padat karya mangrove.
Program padat karya mangrove ini kata Hudoyo melibat petani langsung dan pembayaran upah kerja mereka langsung ke rekening kelompok masing-masing, dan tidak melibatkan birokrasi sama sekali.
"Jadi, upah kerja petani yang terlibat dalam program mangrove padat karya ini langsung dikirim relalui rekening kelompok tani di BRI, sehingga tidak melibatkan birokrasi sama sekali, dan alhamdulilah saya mendapat laporan tadi pembayaran sudah mencapai 50%," ujarnya.
Hudoyo mengatakan, kenapa program padat karya Mangrove di Bengkulu, hanya 50 hektare, karena luas hutan mangrove di daerah ini sedikit sekali masih di bawah 2.000 hektare.
Provinsi Bengkulu lebih banyak hutan pantai, sehingga nomenklatur padat karya ke depan, akan kita masukan padat karya penanaman hutan mangrove dan hutan pantai, supaya Bengkulu mendapat lebih dan meningkat dua kali lipat dari yang dilaksanakan sekarang.
"Tentunya hal ini tidak akan terjadi jika hutan mangrove di Bengkulu, cukup luas. Makanya ke depan akan dilakukan program padat karya rehabilitasi hutan pantai di Bengkulu," ujarnya.
Dirjen PDASHL itu menambahkan, karena program padat karya mangrove merupakan program pemerintah, pihaknya meminta Gubernur Bengkulu dan jajaranya untuk menyukeseskan program tersebut. Sebab, program ini merupakan bantuan langsung pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi rakyat di masa pandemi Covid-19.
"Jadi, sekali saya minta semua pihak di Bengkulu, untuk menjaga dan menyukseskan program padat karya mangrove, karena ini merupakan bantuan langsung dalam bentuk padat karya, dan saya kira program ini berdampak positif pada masyarakat," ujarnya.
Plt Gubernur Bengkulu, Dedy Ermansyah mengatakan, akibat dampak pandemi Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi daerah ini mengalami penurunan minus 1%. Hal ini terjadi karena berbagai aktivitas ekonomi masyarakat tidak berjalan secara optimal akibat wabah Covid-19.
Karena itu, Pemprov Bengkulu menyambut baik program padat karya mangrove seluas 50 hektare dengan melibatkan ribuan petani di beberapa kabupaten dan kota sebagai pelaksana penanaman pohon mangrove tersebut.
Dengan adanya kegiatan program padat karya ini, katanya akan menambahkan penghasilam masyarakat, khusunya bagi mereka yang dilibatkan dalam program tersebut.
"Kita berharap luas program padat karya Magrove di Bengkulu, tahun depan ditingkatkan menjadi 100 hektare, sehingga masyarakat yang terlibat dalam program ini lebih banyak lagi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPDASHL Ketahun, Irpana Nur mengatakan, kegiatan padat karya mangrove di Bengkulu seluas 50 hektare melibatkan empat kelompok tani di Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma dengan jumlah orang hari kerja sebanyak 4.432.
Dijelaksan Irpana, anggota kelompok penerima PEN di Provinsi Bengkulu, tercatat sebanyak 88 orang, dimana kelompok dan anggota kelompok tersebut masing-masing dibuatkan rekening khusus secara terpusat melalui Dirjen PDASHL Kementerian LHK bekerja sama dengan BRI Pusat, sehingga aliran dana seluruhnya melalui account to account langsung ke kelompok dan masyarakat penerima.
"Jadi, biaya kegiatan padat karya mangrove di Bengkulu, seluas 50 hektare langsung disalurkan oleh Kementerian LHK ke rekening masing-masing anggota kelompok penerima program PEN di daerah ini," ujarnya.
Sumber: BeritaSatu.com
