Djoko Tjandra Mengaku Tolak Action Plan Fatwa MA
Logo BeritaSatu

Djoko Tjandra Mengaku Tolak Action Plan Fatwa MA

Selasa, 10 November 2020 | 10:21 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra, menyebut action plan atau rencana aksi yang diajukan mantan politisi Partai Nasdem Andi Irfan Jaya dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sangat tidak masuk akal. Action plan itu berisi 10 tahapan untuk meminta fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi untuk menjalani 2 tahun pidana penjara sebagaimana putusan Peninjauan Kembali (PK) pada 2009 terkait perkara cessie Bank Bali.

"Action plan yang diajukan Andi Irfan tidak masuk akal kareana tercantum adanya PNS di situ oleh karena itu saya tidak bersedia," kata Djoko Tjandra saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat dengan terdakwa Pinangki di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11/2020).

Dalam surat dakwaan Pinangki, Djoko Tjandra disebut meminta Pinangki yang merupakan mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung membuat action plan dan membuat surat ke Kejaksaang Agung untuk menanyakan status hukumnya. Dalam pertemuan pada 25 November 2019 di kantor Djoko Tjandra yang berada di The Exchange 106, Kuala Lumpur, Malaysia, Pinangki bersama advokat Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan menjelaskan mengenai action plan yang telah disusunnya kepada Djoko Tjandra. Terdapat sejumlah inisial yang disebut dalam action plan itu, termasuk inisial HA yang diduga merujuk pada mantan Ketua MA Hatta Ali dan inisial BR yang diduga merujuk pada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pinangki menyebut untuk menjalankan action plan membutuhkan biaya USD 100 juta. Namun, Djoko Tjandra hanya menyanggupi USD 10 juta.

Dalam kesaksiannya, Djoko Tjandra mengklaim tak setuju dengan action plan tersebut. Salah satunya lantaran Pinangki merupakan aparat penegak hukum.

"Dalam action plan adanya Pinangki juga ada di situ saya tidak bersedia," tegas Djoko Tjandra

"Karena tidak mau berurusan dengan PNS? " tanya Jaksa Penuntut Umum, KMS Roni.

"Iya," jawab Djoko Tjandra.

Jaksa Penuntut Umum kemudian mengonfirmasi Djoko Tjandra mengenai apakah ada poin yang tercantum dalam action plan yang telah terlaksana. Selain itu, Jaksa juga mencecar Djoko Tjandra apakah terbantu dengan action plan tersebut atau justru merasa tertipu oleh Jaksa Pinangki. Menjawab hal tersebut, Djoko mengaku tak bersedia melanjutkan action plan.

"Saya rasa saat Desember saya hubungi ke Anita action plan sama sekali tidak bisa diterima dan tidak bersedia untuk melanjutkan," jawab Djoko.

Jaksa kemudian mencecar mengenai uang USD 500.000 yang diduga diberikan Djoko Tjandra kepada Pinangki melalui Andi Irfan. Uang itu diduga merupakan bagian dari USD 1 juta yang dijanjikan Djoko Tjandra kepada Pinangki terkait pengurusan fatwa ke MA.

"Tapi kan sudah bayar USD 500.000? " tanya Jaksa.

"Uang itu sebelum saya terima action plan, tapi action plan diberikan setelah mereka (Pinangki, Anita, Andi Irfan) kembali dari Kuala Lumpur 26 November 2019," kata Djoko.

"Seketika itu saya bilang tidak terima action plan karena ada unsur Pinangki makanya saya taruh 'no' di situ, yang memberikan action plan itu Andi Irfan melalui WhatsApp ke saya," kata Djoko Tjandra.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

I2E 2020, Kemristek Pamerkan Hasil Inovasi Karya Anak Bangsa

Kemristek/BRIN memamerkan hasil inovasi karya anak bangsa di pameran virtual Inovasi Indonesia Expo (I2E) 2020.

NASIONAL | 10 November 2020

Presiden Jokowi Jadi Inspektur Upacara Hari Pahlawan

Jokowi pimpin upcara Hari Pahlawan di Kalibata.

NASIONAL | 10 November 2020

Djoko Tjandra Klaim Tidak Pernah Memberikan Uang kepada Pinangki

Djoko Tjandra mengklaim tidak pernah memberikan uang sepeser pun kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk mengurus permintaan fatwa MA melalui Kejagung.

NASIONAL | 10 November 2020

Ini Alasan Jokowi Suka Bagikan Sertifikat Tanah Langsung kepada Masyarakat

Selama lima tahun terakhir ini, total sertifikat yang sudah dibagikannya langsung ada 2,4 juta lembar.

NASIONAL | 10 November 2020

Djoko Tjandra Takut Ungkap Inisial HA dalam Action Plan

Inisial HA diduga merujuk pada mantan Ketua MA Hatta Ali. Selain itu, tercantum pula inisial BR yang diduga merujuk pada Jaksa Agung ST Burhanuddin.

NASIONAL | 10 November 2020

Alex Noerdin Laporkan Wagub Sumsel ke Polda soal Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wagub Sumsel menyebut adanya dugaan penggunaan dana bansos di era Alex Noerdin. Sehingga mengakibatkan 3-4 orang masuk penjara.

NASIONAL | 10 November 2020

BPK Temukan 13.567 Permasalahan Senilai Rp 8,97 T Selama Semester I 2020

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 13.567 permasalahan senilai Rp 8,97 triliun selama pemeriksaan pengelolaan keuangan negara semester I-2020.

NASIONAL | 10 November 2020

Fraksi PKB DPR Desak Pemerintah Beri Atensi Kelangkaan Pupuk Subsidi Petani

Para petani di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat menjerit membeli pupuk Rp 250.000 dari sebelumnya hanya Rp 90.000/karung.

NASIONAL | 10 November 2020

Kemunduran Demokrasi Berdampak Buruk Pada Lingkungan

Menurut riset, provinsi-provinsi yang rendah indeks demokrasinya ternyata juga rendah tingkat kelestarian alamnya.

NASIONAL | 10 November 2020

Petugas Siaga, Penjagaan Bandara Soetta Diperketat

PT Angkasa Pura II tidak menambah fasilitas khusus.

NASIONAL | 10 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS