KPK Turun ke NTB Urus Aset Bermasalah
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Turun ke NTB Urus Aset Bermasalah

Selasa, 10 November 2020 | 21:49 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera menemui Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkiflimansyah dan jajarannya. Kehadiran KPK di NTB yang dipastikan pada bulan ini untuk menyelesaikan aset-aset bermasalah di NTB, termasuk di Gili Trawangan.

"Betul. Tim akan melakukan monev (monitoring dan evaluasi) bulan ini," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati, Selasa (10/11/2020).

Dari kegiatan monitoring evaluasi berkala yang dilakukan tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di NTB sebelumnya, tercatat 7.848 bidang tanah atau sekitar 46% dari total 15.355 bidang tanah yang dimiliki pemda masih belum bersertifikat. Salah satunya aset Pemprov di Gili Trawangan.

Menurut Ipi, dalam proses pendampingan tata kelola pemerintahan daerah, KPK tak hanya mendampingi Pemprov NTB. KPK bahkan menemukan hampir di setiap daerah terdapat aset bermasalah, seperti aset yang belum disertifikasi, dalam penguasaan pihak ketiga, atau bahkan dalam proses hukum dengan pihak ketiga.

Selain itu, terdapat juga aset pemekaran yang belum diserahkan, kemudian belum diserahterimakannya prasarana, sarana dan ultilitas (PSU) oleh pengembang kepada pemda, dan lain sebagainya. Lembaga antikorupsi mendorong dilakukannya penertiban dengan melakukan legalisasi dan penguasaan oleh negara atau daerah. Pemulihan aset-aset tersebut untuk menghindari potensi kerugian negara atau daerah.

"Demikian juga terkait pemanfaatan aset, KPK menemukan beberapa kontrak dan kerja sama dalam pemanfaatan aset negara perlu ditinjau ulang terkait optimalisasi kontribusi untuk penerimaan negara," kata Ipi.

Terpisah, Kabiro Hukum Setda NTB Ruslan Abdul Gani mengatakan Surat Kuasa Khusus (SKK) terkait pengelolaan aset di Gili Trawangan, tak kunjung diberikan Pemprov NTB kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Menurutnya, upaya memperjelas aset pemprov yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) baru sebatas pemberian somasi yang telah dua kali dilayangkan Pemprov NTB. Dikatakan, Pemprov NTB sudah membuat rancangan SKK dan tinggal diajukan ke Kejati NTB. Namun, saat ini, pihaknya masih menunggu draf SKK dari kejaksaan yang nantinya dikombinasikan dengan draf milik pemprov.

"Kita mau rumuskan seperti apa model SKK. Kalau draft dari kejaksaan sudah ada, nanti tinggal kita bahas lagi," katanya.

Di sisi lain, belum adanya SKK, membuat Kejati NTB tak dapat berbuat banyak. Sejauh ini baru ada legal opinion (LO) kepada Pemprov NTB, yang dibuat Kejati pada tahun lalu terkait perjanjian kerja sama dengan PT GTI yang dinilai melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto sebelumnya mengatakan, perjanjian Pemprov NTB dan PT GTI harus ditinjau ulang. Hanya saja, mereka belum bisa memberikan keterangan lebih detail mengenai persoalan perjanjian. Karena belum menerima SKK.

"Makanya, kita tunggu dulu SKK resmi dari pemerintah seperti apa," katanya.

Selain aset yang belum bersertifikat, KPK juga memfasilitasi proses penyelesaian aset bermasalah sebagai akibat dari pemekaran wilayah dan pencatatan administratif yang tidak tertib. Beberapa aset berupa tanah dan bangunan menjadi sumber konflik beberapa tahun terakhir di antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Aset yang menjadi sengketa tersebut berupa lapangan Malomba, lapangan pacuan kuda Selagalas, pasar ACC Ampenan, bangunan tempat pelelangan ikan di lingkungan Bugis Ampenan, bangunan kantor BPP Bertais, tanah kebun bibit, pusat perbelanjaan Mataram, serta fasum dan fasos perum perumnas di Kelurahan Tanjung Karang.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Diyakini Mampu Cegah Korupsi, Kemdikbud Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIPLah

Penggunaan aplikasi SIPLah untuk pembelian barang-barang kebutuhan satuan pendidikan didukung Kejaksaan Agung.

NASIONAL | 10 November 2020

Menteri BUMN Beri Beasiswa Anak Berprestasi Anggota TNI dan Polri

Menteri BUMN Beri Beasiswa untuk Anak Berprestasi Anggota TNI dan Polri dan 607 anak dari anggota Polri menerima beasiswa sebesar Rp 5 juta per anak.

NASIONAL | 10 November 2020

Kasus Dugaan Korupsi di PT Asabri Masuk Tahap Penyidikan

Penyidik menemukan adanya tindak pidana berupa penyimpangan tata kelola investasi di tubuh PT Asabri.

NASIONAL | 10 November 2020

Puan Ajak Masyarakat Kenang Jasa Pahlawan

Ketua DPR Puan Maharani memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di atas KRI di perairan Teluk Jakarta.

NASIONAL | 10 November 2020

Megawati Sarankan Milenial Kunjungi TMP dan Renungi Makam Pahlawan Tanpa Nama

Megawati Soekarnoputri mengajak agar orang muda Indonesia merenungkan keberadaan makam tanpa nama di taman makam pahlawan (TMP) di wilayahnya masing-masing.

NASIONAL | 10 November 2020

Hasto Dorong Akademisi Indonesia Gaungkan Pemikiran Positif

Hasto Kristiyanto mendorong akademisi Indonesia menggaungkan pemikiran positif untuk kemajuan bangsa di kancah internasional.

NASIONAL | 10 November 2020

Polda Banten Ungkap Sindikat Madu Palsu Beromzet Miliaran Rupiah

Madu palsu yang diproduksi para tersangka dijual secara online maupun secara langsung dengan harga Rp 150.000 - Rp 200.000/botol.

NASIONAL | 10 November 2020

Makna Hari Pahlawan bagi Ben Bahat

Hari Pahlawan dimaknai sebagai semangat perjuangan untuk memajukan bangsa.

NASIONAL | 10 November 2020

Megawati Tak Mau Hari Pahlawan Sekadar Simbol

Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri tidak mau peringatan Hari Pahlawan hanya menjadi sekadar simbol.

NASIONAL | 10 November 2020

Jadwal Vaksinasi di Provinsi Banten Tunggu dari Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Kesehatan mengatakan bahwa Provinsi Banten mendapat jatah 8.131.798 vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat.

NASIONAL | 10 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS