Jaksa Minta Hakim Tak Terima Eksepsi Andi Irfan Jaya
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-6.57)   |   COMPOSITE 6413.89 (-96.03)   |   DBX 1221.71 (-8.94)   |   I-GRADE 188.988 (-2.83)   |   IDX30 542.994 (-7.75)   |   IDX80 145.925 (-2.72)   |   IDXBUMN20 438.706 (-11.38)   |   IDXESGL 150.111 (-2.61)   |   IDXG30 148.081 (-2.77)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-6.51)   |   IDXQ30 153.853 (-1.98)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.45)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-13.77)   |   IDXV30 149.364 (-4.09)   |   INFOBANK15 1084.54 (-7.91)   |   Investor33 464.502 (-5.91)   |   ISSI 189.074 (-3.65)   |   JII 668.709 (-15.05)   |   JII70 233.837 (-5.53)   |   KOMPAS100 1296.34 (-22.05)   |   LQ45 1011.21 (-16.87)   |   MBX 1772.39 (-28.61)   |   MNC36 342.942 (-4.37)   |   PEFINDO25 336.865 (-10.34)   |   SMInfra18 332.042 (-8.38)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-4.44)   |  

Jaksa Minta Hakim Tak Terima Eksepsi Andi Irfan Jaya

Rabu, 11 November 2020 | 15:43 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tidak menerima eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang disampaikan terdakwa kasus dugaan suap dan pemufakatan pengurusan fatwa MA melalui Kejagung, Andi Irfan Jaya dan tim kuasa hukumnya.

Andi Irfan Jaya yang merupakan mantan politikus Partai Nasdem didakwa menjadi perantara suap antara terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra kepada Pinangki Sirna Malasari selaku mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung.

Selain itu, Andi Irfan Jaya juga didakwa telah bermufakat jahat bersama Pinangki dan Djoko Tjandra terkait permintaan fatwa ke MA melalui Kejagung agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

"Kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Andi Irfan Jaya berkenan untuk menolak keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Andi Irfan Jaya," kata Jaksa Penuntut Umum, Eriyanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Jaksa membeberkan alasannya meminta Majelis Hakim tidak menerima eksepsi Andi Irfan Jaya. Jaksa menyatakan, pernyataan tim penasihat hukum Andi Irfan dalam eksepsi yang menyebut dakwaan tidak jelas dan kurang lengkap sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menurut Jaksa, dakwaan sudah disusun sedemikian rupa sesuai KUHP. Jaksa juga mengklaim surat dakwaan telah menguraikan secara rinci waktu dan tempat Andi Irfan Jaya menerima uang dari Djoko Tjandra. Jaksa menyatakan, uraian lebih rinci mengenai hal tersebut akan diungkap dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara.

"Pernyataan penasihat hukum terdakwa Andi Irfan Jaya, dakwaan tidak lengkap menjelaskan locus dan tempus delicti sangat tidak beralasan. Karena hal tersebut sudah kami uraikan secara cermat, jelas, dan lengkap secara umum dan telah memenuhi unsur pasal tindak pidana korupsi yang kami dakwakan," kata Jaksa.

Dalam eksepsinya, tim penasihat hukum Andi Irfan Jaya keberatan atas dakwaan terkait pemufakatan jahat lantaran Andi Irfan bukan seorang penyelenggara negara, melainkan pihak swasta. Menanggapi keberatan itu, Jaksa menyatakan, dalam surat dakwaan menyebutkan Andi Irfan Jaya melakukan permufakatan jahat bersama-sama Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Soegiarto Tjandra untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberikan atau menjanjikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri.

Dengan demikian, surat dakwaan memosisikan Andi Irfan Jaya bersama Pinangki, Djoko Tjandra sebagai pihak pemberi kepada pegawai negeri dan bukan dalam kualifikasi sebagai penerima.

"Sehingga dengan demikian, satu kualifikasi dalam permufakatan jahat adalah kualifikasi yang sama sebagai pemberi dan tidak ada yang mensyaratkan bahwa pelaku haruslah sama-sama sebagai seorang pegawai negeri atau sama sama pejabat negara atau sama sama pihak swasta," kata Jaksa.

Untuk itu, Jaksa meminta Majelis Hakim tidak menerima keberatan Andi Irfan Jaya dan kuasa hukumnya. Jaksa meminta
Maka dari itu, Jaksa meminta Pengadilan Tipikor Jakarta melanjutkan proses persidangan dengan menghadirkan dan memeriksa para saksi.

"Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara atas nama terdakwa Andi Irfan Jaya dilanjutkan," kata Jaksa.

Diberitakan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa pengusaha Andi Irfan Jaya menjadi perantara suap dari terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra kepada Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung.

Andi Irfan Jaya yang juga mantan politikus Partai Nasdem disebut menerima uang sejumlah US$ 500.000 dari yang dijanjikan Djoko Tjandra sebesar US$ 1 juta. Uang itu kemudian diserahkan Andi Irfan Jaya kepada Pinangki Sirna Malasari. Selain itu, Jaksa juga mendakwa Andi Irfan Jaya telah bermufakat jahat bersama-sama Pinangki dan Djoko Tjandra untuk memberikan suap sebesar US$ 10 juta kepada Pejabat Kejagung dan MA.

Suap tersebut rencananya sebagai bagian memuluskan permintaan fatwa MA melalui Kejagung agar pidana yang dijatuhkan kepada Djoko Soegiarto Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi, sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Kebakaran Gedung Kejagung, Penyidik Periksa Konsultan Perencana Pengadaan ACP

Penyidik Polri telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung.

NASIONAL | 11 November 2020

Damai Hari Lubis: Ganti Kerusakan Ditolak Bandara

Ketua Aliansi Anak Bangsa yang juga mujahid 212 Damai Hari Lubis angkat bicara terkait kerusakan sejumlah fasilitas di Bandara Soekarno-Hatta

NASIONAL | 11 November 2020

Jadi Tersangka Penerima Suap Rp 100 Juta, Irgan Ditahan 20 Hari

Irgan diduga menerima suap sebesar Rp 100 juta dari Bupati Labuhan Batuutara, Khairuddin Syah Sitorus.

NASIONAL | 11 November 2020

KPK Pastikan Cermati Persidangan Skandal Djoko Tjandra

KPK memastikan terus memantau dan mencermati jalannya proses persidangan yang terkait skandal Djoko Tjandra yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

NASIONAL | 11 November 2020

Muhadjir Effendy Dianugerahi Bintang Mahaputra Adipradana

Ia menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana atas jasa-jasanya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode 2016-2019.

NASIONAL | 11 November 2020

Suami Ungkap Anita Kolopaking Murung Usai Terima USD 50.000 dari Pinangki

Wyasa Santosa Kolopaking, suami Anita Kolopaking mengungkapkan hal tersebut dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/11/2020).

NASIONAL | 11 November 2020

KPK Tersangkakan Mantan Anggota DPR Irgan Chairul Mahfiz

Irgan dijerat dalam kasus korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

NASIONAL | 11 November 2020

Ketum TP PKK Sosialisasikan Protokol Kesehatan di Batam

Ketum PKK Tri Tito Karnavian mendatangi beberapa rumah warga di Batam untuk mensosialisasikan protokol kesehatan.

NASIONAL | 11 November 2020

Cak Imin: Lepi Layak Dicalonkan sebagai Bupati Cianjur

Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar percaya pada kapasitas Lepi Ali Firmansyah untuk Calon Bupati Cianjur.

NASIONAL | 11 November 2020

DPR: Resesi, Pemerintah RI Harus Jadi Pelaku Ekonomi

DPR sudah meminta kepada Pemerintah Indonesia agar mengeksekusi program-program yang sudah disetujui dengan baik.

NASIONAL | 11 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS