Jaksa Minta Hakim Tak Terima Eksepsi Andi Irfan Jaya
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jaksa Minta Hakim Tak Terima Eksepsi Andi Irfan Jaya

Rabu, 11 November 2020 | 15:43 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tidak menerima eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang disampaikan terdakwa kasus dugaan suap dan pemufakatan pengurusan fatwa MA melalui Kejagung, Andi Irfan Jaya dan tim kuasa hukumnya.

Andi Irfan Jaya yang merupakan mantan politikus Partai Nasdem didakwa menjadi perantara suap antara terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra kepada Pinangki Sirna Malasari selaku mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung.

Selain itu, Andi Irfan Jaya juga didakwa telah bermufakat jahat bersama Pinangki dan Djoko Tjandra terkait permintaan fatwa ke MA melalui Kejagung agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

"Kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Andi Irfan Jaya berkenan untuk menolak keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Andi Irfan Jaya," kata Jaksa Penuntut Umum, Eriyanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Jaksa membeberkan alasannya meminta Majelis Hakim tidak menerima eksepsi Andi Irfan Jaya. Jaksa menyatakan, pernyataan tim penasihat hukum Andi Irfan dalam eksepsi yang menyebut dakwaan tidak jelas dan kurang lengkap sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menurut Jaksa, dakwaan sudah disusun sedemikian rupa sesuai KUHP. Jaksa juga mengklaim surat dakwaan telah menguraikan secara rinci waktu dan tempat Andi Irfan Jaya menerima uang dari Djoko Tjandra. Jaksa menyatakan, uraian lebih rinci mengenai hal tersebut akan diungkap dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara.

"Pernyataan penasihat hukum terdakwa Andi Irfan Jaya, dakwaan tidak lengkap menjelaskan locus dan tempus delicti sangat tidak beralasan. Karena hal tersebut sudah kami uraikan secara cermat, jelas, dan lengkap secara umum dan telah memenuhi unsur pasal tindak pidana korupsi yang kami dakwakan," kata Jaksa.

Dalam eksepsinya, tim penasihat hukum Andi Irfan Jaya keberatan atas dakwaan terkait pemufakatan jahat lantaran Andi Irfan bukan seorang penyelenggara negara, melainkan pihak swasta. Menanggapi keberatan itu, Jaksa menyatakan, dalam surat dakwaan menyebutkan Andi Irfan Jaya melakukan permufakatan jahat bersama-sama Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Soegiarto Tjandra untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberikan atau menjanjikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri.

Dengan demikian, surat dakwaan memosisikan Andi Irfan Jaya bersama Pinangki, Djoko Tjandra sebagai pihak pemberi kepada pegawai negeri dan bukan dalam kualifikasi sebagai penerima.

"Sehingga dengan demikian, satu kualifikasi dalam permufakatan jahat adalah kualifikasi yang sama sebagai pemberi dan tidak ada yang mensyaratkan bahwa pelaku haruslah sama-sama sebagai seorang pegawai negeri atau sama sama pejabat negara atau sama sama pihak swasta," kata Jaksa.

Untuk itu, Jaksa meminta Majelis Hakim tidak menerima keberatan Andi Irfan Jaya dan kuasa hukumnya. Jaksa meminta
Maka dari itu, Jaksa meminta Pengadilan Tipikor Jakarta melanjutkan proses persidangan dengan menghadirkan dan memeriksa para saksi.

"Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara atas nama terdakwa Andi Irfan Jaya dilanjutkan," kata Jaksa.

Diberitakan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa pengusaha Andi Irfan Jaya menjadi perantara suap dari terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra kepada Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung.

Andi Irfan Jaya yang juga mantan politikus Partai Nasdem disebut menerima uang sejumlah US$ 500.000 dari yang dijanjikan Djoko Tjandra sebesar US$ 1 juta. Uang itu kemudian diserahkan Andi Irfan Jaya kepada Pinangki Sirna Malasari. Selain itu, Jaksa juga mendakwa Andi Irfan Jaya telah bermufakat jahat bersama-sama Pinangki dan Djoko Tjandra untuk memberikan suap sebesar US$ 10 juta kepada Pejabat Kejagung dan MA.

Suap tersebut rencananya sebagai bagian memuluskan permintaan fatwa MA melalui Kejagung agar pidana yang dijatuhkan kepada Djoko Soegiarto Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi, sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Dibawa KPK ke Jakarta

KPK membawa Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra ke Jakarta, Rabu (20/10/2021).

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Tangkap 2 Kader Golkar, KPK Tegaskan Tak Berpolitik

Penegasan tak berpolitik disampaikan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar saat dikonfirmasi mengenai langkah KPK menetapkan Bupati Kuansing Andi Putra.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Jokowi: Daerah Harus Fokus pada Produk Unggulan, Jangan Latah

Ketika ada daerah lain yang menanam karet, maka semua daerah ramai-ramai menanam karet.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Antisipasi Penyebaran Covid-19, Jokowi Minta Bupati Kontrol Lapangan di Sekolah dan RS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta para bupati di seluruh Indonesia terus-menerus melakukan kontrol lapangan terutama di sekolah dan di rumah sakit.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Video: Ribuan Burung Pipit Mati Mendadak Diduga Akibat Cuaca Ekstrem

Belum lama ini, masyarakat dihebohkan dengan matinya burung pipit yang berjatuhan di kawasan Gianyar Bali. Kejadian serupa terjadi di lingkungan Pemkot Cirebon.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Hari Santri, Kemenag Gelar Wayang Virtual Semar Bangun Pesantren

Gelaran ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi santri dan masyarakat umum dalam memperkuat harmoni antara agama dan budaya.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Terima Audiensi Apkasi, BPK Bahas Pengelolaan Keuangan Negara

BPK menekankan, tidak menjadi alasan bagi siapapun baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melanggar ketentuan perundang-undangan.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

BMKG: Sejumlah Daerah di Indonesia Berpotensi Hujan Lebat

BMKG memprakirakan sejumlah daerah di Indonesia mengalami hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Jateng Terapkan Aplikasi “Mangan Mendoane Rini” Cegah Praktik Korupsi Obat di RS

Inovasi "Mangan Mendoane Rini" diterapkan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Banyumas, Purwokerto untuk menghilangkan praktik kolusi dan korupsi pengadaan obat.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Masuk PKPU, Perusahaan Pengembang Apartemen Gayanti

Pengadilan Niaga pada PN Jakpus telah menjatuhkan status PKPU terhadap perusahaan pengembang apartemen Gayanti, PT BPI.

NASIONAL | 20 Oktober 2021


TAG POPULER

# Malala Yousafzai


# Tes PCR


# Pinjol Ilegal


# Molnupiravir


# Liga Champions



TERKINI
Hari Libur, Pengunjung Mal PIK Avenue Meningkat 50%

Hari Libur, Pengunjung Mal PIK Avenue Meningkat 50%

MEGAPOLITAN | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings