Komjak Minta Kejagung Serahkan Berkas Skandal Djoko Tjandra ke KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komjak Minta Kejagung Serahkan Berkas Skandal Djoko Tjandra ke KPK

Kamis, 12 November 2020 | 14:17 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Kejaksaan (KPK) mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) memenuhi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan dokumen dan berkas perkara skandal Djoko Tjandra. Komjak memastikan akan membantu lembaga antikorupsi jika menghadapi kendala untuk mendapat berkas tersebut dari Kejagung.

"Kalau memang ada hambatan begitu, tentu kita (Komjak) memiliki kewajiban untuk mengingatkan dan segera diserahkan," kata Ketua Komjak, Barita Simanjuntak saat dimintai dikonfirmasi, Kamis (12/11/2020).

Barita menegaskan, Komjak bakal menyurati Kejagung jika tak kunjung menyerahkan berkas Djoko Tjandra ke KPK. Hal ini semata untuk memudahkan proses supervisi yang dilakukan KPK terhadap penanganan skandal Djoko Tjandra.

"Tapi sekiranya dalam waktu kedepan juga belum, menurut batasan yang wajar, tentu Komisi akan menyurati agar segera membantu tugas-tugas itu," kata Barita.

Barita menilai, tidak ada kendala yang membuat Kejagung belum menyerahkan berkas Djoko Tjandra ke KPK. Barita menduga, belum diserahkannya berkas Djoko Tjandra lebih disebabkan adanya proses administratif.

"Soal waktu saja yang saya kira, sebab tidak ada kendala untuk Kejaksaan untuk menyerahkan dokumen itu, karena itu juga merupakan bagian dari lembaga penegak hukum, saya kira Kejaksaan cukup terbuka untuk itu (menyerahkan dokumen)," katanya.

KPK melalui tim supervisi diketahui telah dua kali meminta Bareksrim Polri dan Kejagung untuk mengirimkan berkas dan dokumen skandal Djoko Soegiarto Tjandra. Permintaan itu disampaikan KPK melalui surat pada 22 September 2020 dan 8 Oktober 2020. Namun, hingga saat ini, permintaan KPK tersebut belum juga dipenuhi Kepolisian dan Kejaksaan.

"Benar, tim supervisi telah dua kali meminta dikirimkan salinan berkas, dokumen" dari perkara tersebut, baik dari Bareskrim maupun Kejagung, tapi hingga saat ini belum kami peroleh," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2020).

Berkas dan dokumen dari Polri dan Kejagung penting bagi KPK untuk mendalami penanganan skandal Djoko Tjandra. Apalagi, KPK telah mengantongi sejumlah dokumen terkait skandal Djoko Tjandra dari masyarakat, termasuk dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).

"Berkas dan dokumen-dokumen tersebut diperlukan tim supervisi untuk digabungkan dengan dokumen-dokumen yang diperoleh dari masyarakat untuk selanjutnya ditelaah," kata Nawawi.

Dari telaah tersebut, tak tertutup kemungkinan KPK bakal membuka penyelidikan baru. Termasuk menyelidiki keterlibatan pihak lain yang hingga saat ini belum disentuh.

"Sehingga dapat dipertimbangkan kemungkinan KPK melakukan penyelidikan baru terhadap kluster-kluster yang belum tersentuh," katanya.

KPK diketahui telah menerbitkan surat perintah supervisi skandal Djoko Tjandra yang ditangani Bareksrim Polri dan Kejagung. Supervisi ini berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 10A UU 19/2019 tentang KPK. Supervisi yang dilakukan KPK semakin kuat dengan terbitnya Peraturan Presiden 102/2020 tentang Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Bukan KPK yang minta dihargai, tapi supervisi adalah tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang. Aturan hukum itulah yang harus dihargai semua pihak," tegas Nawawi.

Diketahui, skandal Djoko Tjandra yang ditangani kepolisian dan kejaksaan saat ini sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kejagung menangani kasus dugaan suap dan pemufakatan jahat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) yang menjerat mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung, Pinangki Sirna Malasari; mantan politikus Nasdem Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra. Sementara Polri menangani kasus dugaan suap penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar red notice Polri yang menjerat mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte; mantan Kabiro Kordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo; serta pengusaha Tommy Sumardi. Selain itu, Polri juga menangani kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Prasetijo, Djoko Tjandra dan mantan pengacaranya Anita Kolopaking. Kasus tersebut sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Namun, dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, mencuat sejumlah pihak yang diduga turut terlibat dan belum diproses hukum. Untuk itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan untuk turut mengusut rentetan skandal Joko Tjandra.

"ICW beranggapan KPK harus segera bertindak dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan terhadap perkara ini. Sebab, ICW meyakini masih banyak peran dari pihak-pihak lain yang belum terungkap secara terang benderang," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (10/11/2020).

ICW pun mendesak KPK mencermati setiap fakta-fakta yang muncul dalam proses persidangan skandal Djoko Tjandra, termasuk dalam perkara dugaan suap dan pemufakatan jahat permintaan fatwa ke MA melalui Kejagung. Hal ini penting untuk melihat potensi keterlibatan pihak lain dalam perkara suap pengurusan fatwa Kejagung ke Mahkamah Agung. Salah satu fakta penting yang sepatutnya dicermati KPK, yakni mengenai keterangan Rahmat yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Pinangki pada Senin (9/11/2020) kemarin.

Rahmat yang disebut sebagai pihak yang memperkenalkan Pinangki kepada Djoko Tjandra membenarkan adanya pernyataan Pinangki mengenai sosok 'king maker' yang akan 'mengurus' agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi. Selain itu, Rahmat juga sempat menyinggung atasan Pinangki yang disebutnya akan mengkondisikan saat dirinya dipanggil untuk diperiksa Jamwas Kejagung.

"KPK dapat memulai dengan pengakuan dari saksi Rahmat yang menyebutkan bahwa Pinangki sempat mengatakan bahwa atasannya sudah mengkondisikan perkara ini. Pertanyaan lanjutannya Siapa atasan yang dimaksud? Apakah atasan dari institusi tempat dimana Pinangki selama ini bekerja?," kata Kurnia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Habib Luthfi: Indonesia Raya Bukan Sekadar Lagu, tetapi Ikrar

Dengan mengetahui dan mengenal sejarah maka masyarakat akan paham bagaimana para pendahulu bangsa ini berjuang dan bagaimana mereka mencintai bangsanya.

NASIONAL | 28 September 2021

Ini Upaya Sub PB PON Klaster Mimika Tertibkan Penonton PON di Papua

Jumlah tiket yang dijual saat ini sebagian besar atau 60% dijual melalui aplikasi di atas dan sisanya sebanyak 40% melalui offline.

NASIONAL | 27 September 2021

Hunian Kamar Hotel di Sumut Sudah Capai 50%

Kenaikan hunian hotel di Sumut terjadi secara bertahap sejak 24 Agustus 2021.

NASIONAL | 27 September 2021

Akhiri Masa Jabatan di APJII, Ini Catatan Kesuksesan Jamalul Izza

Ketua Umum APJII, Jamalul Izza menyebut pengurus yang dipimpinnya telah merealisasikan 94 persen amanat Munas tahun 2018.

NASIONAL | 27 September 2021

Banjir Bandang Hantam Puluhan Rumah Warga di Sumsel

Tidak ada korban jiwa untuk warga yang rumahnya rusak berat.

NASIONAL | 27 September 2021

Ini Para Sesepuh yang Memutuskan Siapa Pengganti Mangkunegara IX

Penentuan penerus takhta Mangkunegaran Solo kemungkinan setelah 100 hari wafatnya Mangkunegara IX atau sekitar akhir November.

NASIONAL | 27 September 2021

Menag: Insentif Guru Bukan PNS Madrasah Segera Cair

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, insentif ini secara bertahap akan segera cair

NASIONAL | 27 September 2021


Fahri Hamzah Apresiasi Kinerja Kejagung dalam Pemberantasan Korupsi

Fahri Hamzah mengapresiasi kinerja Kejgung dalam pemberantasan korupsi. Tolak ukurnya, penyelamatan uang negara sebesar Rp 26,1 triliun.

NASIONAL | 27 September 2021

Tepis Isu Jagung Langka, Mentan Cek Stok Pabrik Pakan

Mentan Syahrul Yasin Limpo berkunjung ke pabrik pakan ternak (feedmill) milik PT. Japfa Comfeed Indonesia di Serang, Banten.

NASIONAL | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Piala Sudirman 2021: Indonesia Tundukkan Kanada 3-2

Piala Sudirman 2021: Indonesia Tundukkan Kanada 3-2

OLAHRAGA | 16 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings