BPIP Tegaskan Kepala Daerah Wajib Tegakkan Protokol Kesehatan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

BPIP Tegaskan Kepala Daerah Wajib Tegakkan Protokol Kesehatan

Senin, 16 November 2020 | 21:48 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan kepala daerah wajib menegakkan protokol kesehatan untuk keselamatan dan keamanan masyarakat dari penularan virus Covid-19.

Staf Khusus (Stafsus) Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo menegaskan ditengah upaya tenaga kesehatan dan masyarakat menghentikan penyebaran Covid-19, ternyata masih ada saja sekelompok masyarakat yang enggan mematuhi protokol kesehatan.

Selain itu, ada oknum kepala daerah yang kurang tegas dalam menindak pelanggaran protokol kesehatan. Karena itu, BPIP meminta kepala daerah wajib menegakan protokol kesehatan.

"Kewajiban kepala daerah untuk menegakkan aturan protokol kesehatan dengan konsisten dan tidak diskriminasi dalam penegakan hukum," kata Antonius Benny Susetyo dalam keterangannya, Senin (16/11/2020).

Benny mengatakan, jika kepala daerah tidak tegas dan cenderung mengabaikan penegakan protokol kesehatan, maka akan berakibat buruk bagi publik untuk mentaati protokol kesehatan.

"Penegakan hukum mentaati protokol kesehatan tidak konsisten, akan menimbulkan apatisme publik," ujar Antonius Benny Susetyo.

Menurut rohaniwan yang akrab disapa Romo Benny Susetyo ini, kedisiplinan dalam meningkatkan ketaatan protokol kesehatan untuk mengatasi Covid-19 ini akan terjadi bila ada keteladanan dan kewibawaan dari kepala daerah untuk menegakkan aturan protokol kesehatan.

Apalagi, masyarakat masih membutuhkan keteladanan para kepala daerah, dalam menegakkan aturan main yang konsisten dan berpihak kepentingan publik.

Romo Benny menegaskan kebijakan kepala daerah yang tidak konsisten menegakkan aturan protokol kesehatan, maka ketaatan publik sulit di tegakkan. Karena itu, BPIP mengharapkan kepala daerah, BNPB, dan kepolisian dapat bersinergi menegaskan protokol kesehatan tanpa diskriminatif dan memberikan keistimewaan pihak tertentu.

"Hukum harusnya ditegakkan tanpa pilih kasih," tegas Romo Benny.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wamenag: Ulama Harus Beri Contoh Baik pada Pengikutnya

Zainut menuturkan, ulama sebagai pewaris Nabi harus mencontoh akhlak Nabi yang selalu menghormati dan memuliakan orang lain

NASIONAL | 16 November 2020

Pemerintah Terus Berupaya Bangkitkan Sektor UMKM

Pemerintah terus berupaya membangkitkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19

NASIONAL | 16 November 2020

Sinabung Kembali Luncurkan Awan Panas Sejauh 2.000 Meter

Guguran awan panas merusak lahan pertanian warga.

NASIONAL | 16 November 2020

KSP: Pendaftar Kartu Prakerja Membeludak

Hanya dalam tempo tujuh bulan, sudah 43, 3 juta orang yang mendaftar.

NASIONAL | 16 November 2020

Pinangki Habiskan Rp 74 Juta Sebulan untuk Keperluan Rumah Tangga

Pengeluaran yang besar ini tidak seimbang dengan pemasukannya sebagai jaksa dengan jabatan terakhir Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II.

NASIONAL | 16 November 2020

2 Juta Tenaga Pendidik Dapat Subsidi Bantuan Upah Rp 1,8 Juta

Kemdikbud akan menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 2 juta orang tenaga pendidik non PNS di seluruh Indonesia sebesar Rp 1,8 juta.

NASIONAL | 16 November 2020

Bantah Dukung Acara Rizieq, Doni Monardo: Saya Hanya Ingin Selamatkan Rakyat

'Solus Populi Suprema Lex', keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

NASIONAL | 16 November 2020

IPW Nilai Pencopotan Kapolda Metro Karena Kecerobohan dan "Persaingan" Calon Kapolri

Pencopotan Kapolda Metro dan Kapolda Jabar ini diharapkan menjadi pelajaran bagi para Kapolda lain untuk bersikap tegas menindak pelanggar protokol kesehatan.

NASIONAL | 16 November 2020

Ma'ruf Amin Apresiasi Indomaret Tingkatkan Kualitas Pendidikan Rp 3,8 Miliar

Kerja sama dengan IDF MUI merupakan kedua kalinya, setelah tahun 2018 lalu membangun laboratorium multimedia di 10 lembaga pendidikan.

NASIONAL | 16 November 2020

Menkumham Sebut RUU Minuman Beralkohol Baru Sebatas Usulan DPR

Menurut Yasonna, pemerintah memilih menunggu dan melihat perkembangan wacana tersebut.

NASIONAL | 16 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS