Pjs Gubernur Kepri Dorong Gerakan Pilkada Sehat
INDEX

BISNIS-27 541.037 (-2.19)   |   COMPOSITE 6389.83 (-67.98)   |   DBX 1207.48 (-6.95)   |   I-GRADE 186.044 (-1.8)   |   IDX30 536.499 (-4.06)   |   IDX80 144.214 (-1.63)   |   IDXBUMN20 435.358 (-10.84)   |   IDXESGL 149.259 (-0.62)   |   IDXG30 145.988 (-1.78)   |   IDXHIDIV20 471.745 (-3.45)   |   IDXQ30 152.642 (-1.01)   |   IDXSMC-COM 293.915 (-4.87)   |   IDXSMC-LIQ 367.505 (-7.32)   |   IDXV30 148.997 (-3.22)   |   INFOBANK15 1075.9 (-4.86)   |   Investor33 460.647 (-2.84)   |   ISSI 189.211 (-2.58)   |   JII 668.85 (-10.91)   |   JII70 234.095 (-3.95)   |   KOMPAS100 1287.09 (-14.11)   |   LQ45 998.257 (-9.21)   |   MBX 1767.88 (-20.12)   |   MNC36 340.661 (-2.42)   |   PEFINDO25 338.558 (0.19)   |   SMInfra18 329.085 (-4.86)   |   SRI-KEHATI 393.501 (-2.17)   |  

Pjs Gubernur Kepri Dorong Gerakan Pilkada Sehat

Senin, 16 November 2020 | 23:19 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Tanjungpinang, Beritasatu.com - Pjs. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Bahtiar Baharuddin mengatakan Pilkada 2020 harus tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Hal ini disampaikan Bahtiar saat membuka Rapat Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Rangka Mendukung Sukses Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19 di Tanjungpinang, Senin (16/11/2020).

“Sebagai manusia yang diberikan kemampuan berpikir, seharusnya kita juga mampu untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini. Pilkada tetap bisa dilakukan di tengah pandemi, karena saat ini orang tetap bisa ke kantor, bisa ke pasar bisa kemanapun, masa Pilkada tidak bisa? Kuncinya adalah protokol kesehatan,” kata Bahtiar.

Jika ada anggapan bahwa Pilkada tidak bisa dilakukan di masa pandemi, lanjut Bahtiar, maka hal ini menjadi tugas bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menjelaskan urgensi Pilkada. Juga skenario-skenario penerapan protokol kesehatan yang telah disusun pemerintah dan penyelenggara Pilkada.

“Semua tahapan Pilkada mulai dari pendaftaran, pengambilan nomor urut, kampanye hingga saat pencoblosan sudah diatur sedemikian rupa mematuhi protokol kesehatan. Ini yang harus kita beri pengertian kepada masyarakat,” kata Bahtiar.

Bahtiar menekankan sosialisasi Pilkada Sehat harus terus dilakukan.

Sebab, lanjutnya, kegiatan lima tahunan ini merupakan ajang untuk memilih pemimpin yang bisa mengelola pemerintahan, pembangunan, masyarakat, ekonomi maupun sistem kehidupan kenegaraan di tengah pandemi. Masyarakat juga harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memilih pemimpin yang bisa membantu pemulihan ekonomi.

“Masyarakat harus tahu arti pentingya memilih di situasi Covid-19. Kesbang harus sebagai lembaga terdepan yang menyampaikan ini. Harapannya jika pemilih paham arti penting memilih maka target nasional tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada ini sebesar 77,5% bisa tercapai,” kata Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan, sejak dilantik sebagai Pjs. Gubernur Kepri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dirinya ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan Pilkada sekaligus menekan penyebaran Covid-19.

“Bagaimana menggerakan Pilkada dan orang tidak tertular Covid-19, maka saya cetuskan sebuah gerakan yang namanya Gerakan Pilkada Sehat, yang saat ini telah diadopsi oleh Kemdagri untuk diterapkan di berbagai daerah yang menyelengarakan Pilkada,” jelasnya.

Pada rakor tersebut, Bahtiar menjelaskan secara rinci terkait Pilkada Sehat dan langkah-langkah pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Bahtiar berharap peserta rakor bisa menerapkan ilmu yang didapat di daerah masing-masing sehingga Pilkada lancar dan Covid-19 bisa ditekan penyebarannya.

Menurut Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemdagri Imran, rakor ini digelar guna memperkuat koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup bidang politik dan pemerintahan umum dan kesatuan bangsa baik di pusat maupun di daerah.

“Melalaui rakor ini, setiap daerah akan belajar best practice terkait penarapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada. Hadir perwakilan dari Badan Kesbangpol Linmas Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia,” kata Imran.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sambut MotoGP 2021, Menpora Tumbuhkan Minat Berwirausaha Pemuda Mandalika

Menurut Menpora, menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda Mandalika penting dalam rangka menyambut perhelatan MotoGP 2021 di Mandalika.

NASIONAL | 16 November 2020

KPK Tetapkan Anggota DPRD Jabar Tersangka Suap

KPK menetapkan anggota DPRD Jawa Barat, Abdul Rozaq Muslim sebagai tersangka kasus dugaan suap dana bantuan provinsi untuk Pemerintah Kabupaten Indramayu.

NASIONAL | 16 November 2020

BPIP Tegaskan Kepala Daerah Wajib Tegakkan Protokol Kesehatan

Kewajiban kepala daerah untuk menegakkan aturan protokol kesehatan dengan konsisten.

NASIONAL | 16 November 2020

Wamenag: Ulama Harus Beri Contoh Baik pada Pengikutnya

Zainut menuturkan, ulama sebagai pewaris Nabi harus mencontoh akhlak Nabi yang selalu menghormati dan memuliakan orang lain

NASIONAL | 16 November 2020

Pemerintah Terus Berupaya Bangkitkan Sektor UMKM

Pemerintah terus berupaya membangkitkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19

NASIONAL | 16 November 2020

Sinabung Kembali Luncurkan Awan Panas Sejauh 2.000 Meter

Guguran awan panas merusak lahan pertanian warga.

NASIONAL | 16 November 2020

KSP: Pendaftar Kartu Prakerja Membeludak

Hanya dalam tempo tujuh bulan, sudah 43, 3 juta orang yang mendaftar.

NASIONAL | 16 November 2020

Pinangki Habiskan Rp 74 Juta Sebulan untuk Keperluan Rumah Tangga

Pengeluaran yang besar ini tidak seimbang dengan pemasukannya sebagai jaksa dengan jabatan terakhir Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II.

NASIONAL | 16 November 2020

2 Juta Tenaga Pendidik Dapat Subsidi Bantuan Upah Rp 1,8 Juta

Kemdikbud akan menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 2 juta orang tenaga pendidik non PNS di seluruh Indonesia sebesar Rp 1,8 juta.

NASIONAL | 16 November 2020

Bantah Dukung Acara Rizieq, Doni Monardo: Saya Hanya Ingin Selamatkan Rakyat

'Solus Populi Suprema Lex', keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

NASIONAL | 16 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS