KPK Sesalkan Sikap Unnes Terhadap Mahasiswa Pelapor Dugaan Korupsi Rektor
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Sesalkan Sikap Unnes Terhadap Mahasiswa Pelapor Dugaan Korupsi Rektor

Selasa, 17 November 2020 | 10:20 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan sikap Universitas Negeri Semarang (Unnes) terhadap mahasiswanya, Frans Josua Napitu yang melaporkan dugaan korupsi Rektor Fathur Rokhman ke lembaga antikorupsi. Unnes memutuskan mengembalikan Frans Josua kepada orang tuanya untuk mendapat pembinaan moral karakter dan menunda seluruh kewajibannya sebagai mahasiswa Unnes selama enam bulan ke depan.

“KPK menyayangkan Rektor Unnes yang telah mengembalikan pembinaan mahasiswanya kepada orangtuanya kembali karena yang bersangkutan telah melaporkan Rektornya ke KPK atas dugaan tindak pidana korupsi,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Selasa (17/11/2020).

Ghufron menegaskan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi merupakan hak setiap masyarakat yang dilindungi oleh Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 41 UU Tipikor menegaskan, masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ghufron menambahkan negara bahkan menyiapkan penghargaan atas pelaksanaan peran serta masyarakat tersebut dengan landasan hukum Peraturan Pemerintah 43/2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Oleh karena itu, jika ada pihak PNS yang memberikan sanksi atas pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam berperan serta dalam pemberantasan korupsi, hal tersebut sangat disayangkan,” ucapnya.

Dilansir dari Antara, Fakultas Hukum Unnes mengembalikan Frans kepada orangtuanya untuk mendapat pembinaan moral karakter. Dekan Fakultas Hukum Unnes, Rodiyah, mengatakan bersamaan dengan keputusan itu, pihak kampus juga menunda seluruh kewajiban Frans sebagai mahasiswa Unnes untuk enam bulan ke depan.

Menurutnya, pengembalian pembinaan Frans ini belum merupakan sanksi atas tindakannya yang dinilai telah menurunkan reputasi Unnes.

“Surat pemberitahuan sudah kami kirimkan kepada orang tua yang bersangkutan melalui PT Pos serta pemberitahuan melalui Whatsapp,” kata Rodiyah.

Dijelaskan, surat keputusan ini dibuat setelah melalui pertimbangan tim yang dibentuk usai laporan Frans ke KPK pada pekan lalu. Setelah enam bulan dikembalikan kepada orang tua, kata dia, Frans akan kembali dievaluasi untuk mengetahui adanya perubahan atau tidak.

Sebelumnya Frans melaporkan Rektor Unnes, Fathur Rokhman ke KPK pada Jumat (13/11/2020). Frans mengklaim menemukan penggunaan anggaran di Unnes yang tidak wajar yang bersumber dari mahasiswa maupun luar mahasiswa baik sebelum dan setelah pandemi Covid-19.

Dalam laporannya, Frans memasukkan rincian komponen anggaran, lampiran dokumen serta data pendukung dalam laporan tersebut. Frans berharap data itu bisa dikembangkan lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Indeks 98: Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Murni Persoalan Hukum

Upaya judicial review AD/ART Partai Demokrat murni persoalan hukum sehingga semua pihak harus tunduk dan patuh pada upaya tersebut.

NASIONAL | 28 September 2021

Acuan Melaut dan Tangkap Ikan, Nelayan Diminta Manfaatkan Aplikasi InfoBMKG

BMKG mendorong nelayan Indonesia memanfaatkan aplikasi InfoBMKG sebagai acuan dalam melaut dan menangkap ikan.

NASIONAL | 28 September 2021

KPK Minta MA Tolak PK Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta majelis hakim Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, Emir Moeis.

NASIONAL | 28 September 2021

Ekonomi Sirkular Jadi Strategi Pembangunan Rendah Karbon

Ekonomi sirkular yakni model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai barang & sumber daya selama mungkin.

NASIONAL | 28 September 2021

Wapres: Hak untuk Tahu Adalah Hak Asasi

Wapres Maruf Amin menyatakan hak untuk tahu adalah hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi.

NASIONAL | 28 September 2021

Hamish Daud Jadi "Pemulung Modern"

Menurut Co-Founder Octopus, Hamish Daud, aplikasi ini dibentuk untuk membantu mengatasi masalah sampah kemasan bekas pakai untuk didaur ulang.

NASIONAL | 28 September 2021

Wapres Tekankan Pentingnya Ketepatan Informasi di Masa Pandemi

Melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pemerintahan desa diharapkan Wapres dapat berjalan secara demokratis, transparan, adil, efektif, dan efisien.

NASIONAL | 28 September 2021

Kepada BEM SI, La Nyalla Urai Konsep Ekonomi Pendiri Bangsa

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, ekonomi Indonesia layaknya kapal yang memiliki tiga palka yakni koperasi, BUMN, dan swasta.

NASIONAL | 28 September 2021

Kemensos Integrasikan Data PBI Jaminan Kesehatan dengan DTKS

Kemensos memberikan perhatian khusus pada akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi basis data program bantuan sosial pemerintah.

NASIONAL | 28 September 2021

Ketua DPD RI: Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial

Dijelaskan La Nyalla, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan.

NASIONAL | 28 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# Pengganti Mangkunegara IX


# SBY



TERKINI
Indeks 98: Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Murni Persoalan Hukum

Indeks 98: Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Murni Persoalan Hukum

NASIONAL | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings