Struktur KPK Menggemuk, Ada 19 Jabatan Baru
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Struktur KPK Menggemuk, Ada 19 Jabatan Baru

Rabu, 18 November 2020 | 18:26 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengubah struktur organisasi melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaka) KPK.

Dalam peraturan yang ditetapkan pada 6 November 2020 oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan diundangkan pada 11 November 2020 tersebut, terdapat 19 posisi dan jabatan baru yang tidak tercantum pada perkom sebelumnya, yakni Perkom Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Belasan posisi dan jabatan baru itu, yakni Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi. Kemudian, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Selain itu terdapat Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, Deputi Koordinasi dan Supervisi, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I-V, Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi. Selanjutnya, Direktorat Manajemen Informasi, Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi, Staf Khusus, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, dan Inspektorat.

Selain 19 posisi dan jabatan baru, KPK juga menghilankan tiga posisi dan jabatan melalui Perkom Nomo 7 Tahun 2020. Ketiga posisi yang sebelumnya tercantum dalam Perkom 3/2018, namun tidak tercantum dalam Perkom 7/2020, yakni Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Direkorat Pengawasan Internal, dan Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC).

Tidak hanya menambah dan menghapus, Perkom ini juga mengubah nomenklatur sejumlah jabatan, seperti Deputi Bidang Penindakan menjadi Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, serta Deputi Bidang Pencegahan menjadi Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring.

Penambahan, pengurangan, dan perubahan nomenklatur tersebut tercantum dalam Pasal 6 Perkom Nomor 7 Tahun 2020 yang berbunyi:

Pimpinan membawahkan satuan dan unit organisasi yang terdiri atas:
a. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas:
1. Biro Keuangan;
2. Biro Sumber Daya Manusia;
3. Biro Hukum;
4. Biro Hubungan Masyarakat; dan
5. Biro Umum.

b. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, yang terdiri atas:
1. Direktorat Jejaring Pendidikan;
2. Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi;
3. Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat;
4. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi;
5. Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

c. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, yang terdiri atas:
1. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
2. Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik;
3. Direktorat Monitoring;
4. Direktorat Antikorupsi Badan Usaha; dan
5. Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring.

d. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, yang terdiri atas:
1. Direktorat Penyelidikan;
2. Direktorat Penyidikan;
3. Direktorat Penuntutan;
4. Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi; dan
5. Sekretariat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi.

e. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, yang terdiri atas beberapa Direktorat Koordinasi dan Supervisi paling banyak 5 (lima) Direktorat sesuai strategi dan kebutuhan wilayah serta Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.

f. Deputi Bidang Informasi dan Data, yang terdiri atas:
1. Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
2. Direktorat Manajemen Informasi;
3. Direktorat Pembinaan JaringanKerja Antar Instansi dan Komisi;
4. Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi; dan
5. Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data.

g. Staf Khusus;

h. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi;

i. Inspektorat;

j. Juru Bicara; dan

k. Sekretariat Pimpinan

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menjelaskan alasan pihaknya mengubah struktur organisasi lembaga antikorupsi melalui Perkom 7/2020. Dikatakan, perubahan struktur ini untuk menyesuaikan dengan tiga strategi pemberantasan korupsi yang dikembangkan KPK saat ini.

"KPK kini mengembangkan pemberantasan korupsi dengan 3 metode, yaitu pertama, penindakan; kedua, pencegahan; dan ketiga, pendidikan sosialisasi dan kampanye," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2020).

Menurut Ghufron, pemberantasan korupsi tidak bisa lagi didekati hanya sebagai kejahatan personal. Menurutnya, korupsi saat ini merupakan kejahatan sistemik. Untuk itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif.

"Karena kami memandang pemberantasan korupsi tidak bisa lagi didekati hanya sebagai kejahatan personal, tapi sistemik yang perlu ditanggulangi secara komprehensif dan sistemik pula," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Periksa Anies, Polri Ingin Tahu Alasan Datang ke Kediaman Rizieq

Polri memanggil Anies Baswedan juga karena ingin tahu maksud kedatangan Anies Baswedan berkunjung ke kediaman Rizieq Syihab.

NASIONAL | 18 November 2020

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Empat Saksi

Keterangan dari empat orang saksi diatas tersebut dilakukan untuk mengungkap tindak pidana korupsi pada Asuransi Jiwasraya.

NASIONAL | 18 November 2020

Saleh Husin: Muhammadiyah Terus Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Muhammadiyah diharapkan terus memerkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menuju Indonesia yang berkemajuan, adil dan sejahtera.

NASIONAL | 18 November 2020

Laporan ke Komisi II DPR, Satgas Covid-19: Angka Kesembuhan Meningkat, Angka Kematian Menurun

Satgas Covid-19 menyebut hingga 17 November 2020, kasus aktif pada posisi 12,74 %, yang sempat berada pada posisi terendah yaitu 11,82 %.

NASIONAL | 18 November 2020

Mendagri Tegur 83 Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan

Kemdagri telah memberikan teguran kepada 83 kepala daerah yang ikut dalam kerumunan atau tidak mencegah kerumunan.

NASIONAL | 18 November 2020

Kantor Pemerintahan di Kulonprogo Jadi Klaster Baru Covid-19 di DIY

Ini merupakan klaster terbesar untuk di Kulon Progo sampai dengan saat ini dimana penularan terjadi di perkantoran

NASIONAL | 18 November 2020

Pinangki Belikan Tiket Pesawat ke Malaysia untuk Anita dan Andi Irfan

Pinangki Sirna Malasari membelikan tiket pesawat ke Malaysia untuk advokat Anita Kolopaking dan pengusaha Andi Irfan Jaya.

NASIONAL | 18 November 2020

KPU Lebong Pastikan Logistik Pilkada Sudah Tersedia di H-7

Logistik pilkada akan disalurkan ke masing-masing TPS bersama dengan APD Covid-19.

NASIONAL | 18 November 2020

Banjir Bandang di Langkat Juga Hancurkan 4 Desa di Bahorok

Selain itu lahan pertanian milik warga juga mengalami kerusakan berat akibat disapu banjir bandang.

NASIONAL | 18 November 2020

Jenazah DPO Teroris Poso Diautopsi di RS Bhayangkara Polda Sulteng

Hasil identifikasi kedua jenazah, kata Didik, sesuai dengan identitas Bojes dan Aziz.

NASIONAL | 18 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS