DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Harus Aman dan Sesuai Prosedur
Logo BeritaSatu

DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Harus Aman dan Sesuai Prosedur

Rabu, 18 November 2020 | 21:10 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah berencana memulai vaksinasi Covid-19 di pekan ketiga bulan Desember kepada 67 persen dari 160 juta orang yang menjadi target sasaran. Sejumlah produsen vaksin, antara lain Sinovac dan vaksin lainnya akan diberikan kepada 107 juta orang target sasaran penerima vaksin Covid-19 baik yang melalui program pemerintah sebanyak 32 juta orang maupun yang melalui vaksinasi mandiri.

Anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi, meminta agar seluruh perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 beserta infrastruktur, sarana prasarana dan distribusi harus dipersiapkan dengan baik. Yang lebih penting, kata Intan adalah vaksin yang digunakan harus benar-benar aman dan memiliki efikasi tinggi sehingga kekebalan komunitas atau herd immunity tercapai dan anggaran tepat sasaran.

“Kami mengapresiasi berbagai upaya pengadaan vaksin baik kerja sama Sinovac dan Biofarma, juga berbagai produsen lain yang sedang dinegosiasi Indonesia antara lain vaksin Novavax, dan lainnya. Hal ini wujud negara hadir dalam penanganan Covid-19. Tetapi prinsip keamanan, mutu dan khasiat tetap yang utama dan penetapan yang dilakukan oleh BPOM harus benar-benar sesuai standardisasi prosedur," ujar Intan Fauzi di sela-sela Rapat Kerja bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Sadikin, serta Kepala BPOM Penny Lukito di kompleks MPR/ DPR Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Saat ini uji klinis fase 3 terhadap vaksin Covid-19 masih berjalan dan pemerintah mentargetkan minggu ke 3 bulan Desember 2020 akan dilakukan vaksinasi awal untuk 3 juta dosis sepanjang BPOM menerbitkan persetujuan penggunaan vaksin.

Intan mempertanyakan Skema Emergency Use of Authorization (EUA) yang diambil Pemerintah untuk persetujuan penggunaan obat dan vaksin oleh BPOM.

“Apa yang mendasari EUA ini digunakan untuk penetapan vaksin? Meski pandemi, tapi apakah kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia sudah demikian perlunya, sehingga langkah ini diambil sebagai pengecualian atas izin edar obat dan vaksin," kata sarjana hukum ekonomi Universitas Indonesia dan Nottingham University Inggris ini.

Intan pun meminta agar Menteri Kesehatan menjalanakan amanah Perpres 99 tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksin Covid-19 bahwa penetapan jenis dan jumlah vaksin Corona dilakukan oleh Menkes sebagai penyelenggara bidang Kesehatan.

Selain itu kepada Tim KCP PEN, anggota DPR Fraksi PAN ini meminta agar komunikasi publik terkait vaksin Covid-19 harus terukur.

"Di satu sisi keterbukaan informasi menjadi sebuah keharusan, namun kehati-hatian dalam penyampaian tahapan vaksinasi, ketersediaan vaksin dan sebagainya perlu, agar kepercayaan masyarakat terbangun," kata dia.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendagri: Pilkada Serentak 2020 Kondusif Tapi Pemerintah Takkan Terlena

Tiga minggu terakhir ini Kemdagri akan mengingatkan untuk menggalakkan kampanye agar masyarakat menggunakan hak pilih datang ke TPS.

NASIONAL | 18 November 2020

Elektabilitas Muhamad Naik Hampir 20% dalam Dua Bulan, Survei Indikator Diragukan Pengamat

Analis politik dari Universitas Pamulang Lukman Hakim semakin meragukan hasil survei yang dikeluarkan Indikator Politik Indonesia.

NASIONAL | 18 November 2020

BNPT Gandeng Kementerian dan Lembaga Cegah Pendanaan Teroris

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menandatangani komitmen dengan 13 kementerian/lembaga terkait upaya menghentikan tindak pidana pendanaan terorism

NASIONAL | 18 November 2020

Kurangi Polusi Udara, Kemhub Resmikan Lab Uji Emisi Heavy Duty R49

Kemhub meresmikan Laboratorium Uji Emisi Heavy Duty R49 di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.

NASIONAL | 18 November 2020

Diperintah Suami Pinangki, Anggota Polisi Ini Buang Bukti Transfer

Napitupulu Yogi Yusuf memerintahkan Benny Sastrawan untuk membuang bukti transfer setelah melakukan penukaran valas di money changer.

NASIONAL | 18 November 2020

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Taat Bisa Diberhentikan

Mendagri mengingatkan bahwa di UU 23/2014, memuat adanya kewajiban dan sanksi kepala daerah. Kewajiban salah satunya adalah mentaati seluruh aturan UU.

NASIONAL | 18 November 2020

Ahmad Ali: Tidak Semua Laporan Masyarakat Penuhi Unsur Pidana

Waketum Nasdem Ahmad Ali menilai, kewajiban dari aparat penegak hukum untuk menerima semua aduan masyarakat

NASIONAL | 18 November 2020

Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor Rapid Test Kerumunan Rizieq

Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor akan melakukan uji sampel rapid test bagi penduduk di Megamendung, Kabupaten Bogor.

NASIONAL | 18 November 2020

Pinangki Suruh Sopir Tukar Uang Asing untuk Pembayaran Mobil BMW X5

Pinangki Sirna Malasari kerap menyuruh sopirnya, Sugiarto untuk menukarkan mata uang asing atau valuta asing (valas).

NASIONAL | 18 November 2020

Usut Kerumunan di Bogor, Gubernur Jawa Barat Masuk Radar Polisi

Sejumlah saksi akan diundang untuk diklarifikasi termasuk Bupati Bogor Ade Yasin dan tak menutup kemungkinan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

NASIONAL | 18 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS