Mendagri Beberkan Langkah Penegakan Protokol Kesehatan Saat Pilkada
Logo BeritaSatu

Mendagri Beberkan Langkah Penegakan Protokol Kesehatan Saat Pilkada

Rabu, 18 November 2020 | 21:46 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan langkah-langkah penegakan protokol kesehatan di tahapan Pilkada 2020.

Tito mengatakan, hingga sejauh ini, pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada tidak terlalu signifikan. Pelaksanaan Pilkada juga dinilai berjalan lancar baik baik dari sisi data pemilih maupun tahapan lainnya seperti tahapan verifikasi faktual. Begitu pula saat pencocokan dan penelitian (coklit) pada tahapan pemutakhiran data pemilih.

"Memang yang terjadi kerumunan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon (paslon). Yang sudah kami sampaikan persoalan utamanya adalah pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 tahun 2020, tanggal 1 September memberi ruang yang sangat sempit untuk sosialisasi dan koordinasi yang melibatkan jaringan semua daerah Forkopimda dan lain-lain," kata Tito saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI secara virtual, Rabu (18/11/2020).

Setelah penetapan paslon, pelanggaran protokol kesehatan disebut tidak terlalu signifikan. Meski demikian, Kemdagri tetap bersikap tegas terhadap kepala daerah yang terbukti melanggar.

"Kemdagri telah memberikan teguran kepada kepala daerah yang ikut dalam kerumunan atau tidak mencegah kerumunan. Itu ada 83 kepala daerah sudah kita berikan teguran secara tertulis," ujarnya.

Menurut Tito, langkah sosialisasi dan antisipasi bersifat penting untuk memastikan Pilkada aman dari Covid-19. Untuk itu, pihaknya menggelar rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam dan dihadiri oleh kementerian dan lembaga terkait.

"Artinya, unsur penyelenggara, pengawas, pengamanan, ini semua kita minta untuk hadir, dilaksanakan tanggal 9 September dan tanggal 18 September secara nasional. Rapat melibatkan 32 gubernur, kecuali Aceh dan DKI Jakarta karena kedua daerah tersebut tidak ada Pilkada," ujarnya.

Kemdagri, lanjut Tito, juga melaksanakan rakor di tingkat pemerintah daerah (pemda). Rakor ini sudah digelar oleh 309 negara meski ada 270 daerah yang menggelar Pilkada tahun ini.

Kemudian, Menko Polhukam juga menggelar rakor yang mengundang ketua sekjen masing-masing partai politik (parpol) untuk mensosialisasikan protokol kesehatan. Para pimpinan parpol diminta untuk menyampaikan protokol kesehatan Pilkada kepada jajarannya. Karena dalam PKPU, rapat umum ditiadakan dan diganti dengan rapat terbatas tatap muka dengan maksimal 50 peserta.

Tito menjelaskan, di Kemdagri sendiri, ada tiga desk yang bertugas untuk memberikan informasi harian terkait pelaksanaan Pilkada.

"Satu desk dipimpin oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan dengan jalurnya adalah Kasatpol PP di semua daerah dan linmasnya," kata Tito.

Terdapat pula desk Dirjen Otonomi Daerah dengan para kepala daerah termasuk pejabat sementara atau pelaksana tugas. Serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) melalui jaringan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Lembaga lainnya seperti KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI-Polri hingga Satgas Covid-19 juga melakukan monitoring harian. Hasil monitoring ini juga dibagikan antar elemen sehingga masing-masing pihak mendapatkan rekonsiliasi data terkait pelanggaran, tindakan, serta lainnya.

Lebih lanjut, Tito berharap KPU mengangkat tema penanganan Covid-19 dan dampaknya terhadap sosial ekonomi pada debat publik.

"Ini menjadi tema penting di dalam debat. Ini penting dalam rangka untuk mendorong para calon kepala daerah. Karena ini persoalan riil yang akan mereka hadapi kalau mereka terpilih nanti dan dapat mengubah mindset dan cara bertindak setia calon kepala daerah, "katanya.

Tito menambahkan, pihaknya juga telah meminta bahan kampanye utama paslon berupa alat pelindung diri seperti masker, hand sanitizer ataupun perlengkapan lainnya dengan gambar atau logo paslon. Kemdagri juga terus mendorong kampanye daring guna mencegah penyebaran virus corona. Namun karena kendala sinyal, para paslon kembali ke dialog tatap muka dengan maksimal 50 orang.

"Catatan kami, 13.000 lebih kegiatan dialog terbatas tatap muka dilakukan. Dari 13.000 tersebut, lebih kurang 2,2% itu terjadi pelanggaran (jumlah peserta) di atas 50 orang," katanya.

Tito menjelaskan, angka 2,2% tersebut relatif kecil dibandingkan dengan kegiatan tatap muka terbatas yang sudah terlaksana.

Jika merujuk pada data Satgas Covid-19, lanjut Tito, daerah-daerah yang menggelar Pilkada mengalami penurunan status zonasi yang berisiko tinggi.

"Ini karena kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Pada September, ada 45 zona merah, kemudian menjadi 18 daerah yang zona oranyenya yang meningkat. Dari sini, kita melihat kepatuhan protokol sangat-sangat mempengaruhi penyebaran Covid-19," tutup Mendagri.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kenaikan Kasus Covid-19 Dampak Kerumunan Baru Terlihat Dua Pekan Lagi

Peningkatan kasus positif Covid-19 baru akan terlihat 2-3 minggu pascakerumunan terjadi.

NASIONAL | 18 November 2020

Penyandang Disabilitas Masih Alami Diskriminasi

Pemerintah memberikan peluang dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan produktif.

NASIONAL | 18 November 2020

Jasa Marga Rekayasa Lalin di Tol Cipularang

PT JJS melakukan pembongkaran jembatan overpass eksisting yang berada di Tol Cipularang KM 76+200 arah Jakarta, Kamis (19/11/2020) mulai 00.00 WIB.

NASIONAL | 18 November 2020

Tegaskan Pilkada Dilindungi Konstitusi, Polri: Itu Orang-orang Tidak jelas, Jangan Disamakan

Polri berpedoman pada Inpres 06/2020, dimana polisi bersama TNI, Pemda dan stakeholder terkait akan melakukan patroli bersama untuk menertibkan prokes.

NASIONAL | 18 November 2020

Bina Marga Targetkan Tol Baru 2.500 Km Pertengahan 2024

Bina Marga menargetkan pembangunan tol baru sekitar 2.500 km terutama di Jawa, Sumatra, dan Bali serta 30 km jalan nasional baru hingga pertengahan 2024.

NASIONAL | 18 November 2020

DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Harus Aman dan Sesuai Prosedur

Anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi meminta agar seluruh perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dipersiapkan dengan baik.

NASIONAL | 18 November 2020

Mendagri: Pilkada Serentak 2020 Kondusif Tapi Pemerintah Takkan Terlena

Tiga minggu terakhir ini Kemdagri akan mengingatkan untuk menggalakkan kampanye agar masyarakat menggunakan hak pilih datang ke TPS.

NASIONAL | 18 November 2020

Elektabilitas Muhamad Naik Hampir 20% dalam Dua Bulan, Survei Indikator Diragukan Pengamat

Analis politik dari Universitas Pamulang Lukman Hakim semakin meragukan hasil survei yang dikeluarkan Indikator Politik Indonesia.

NASIONAL | 18 November 2020

BNPT Gandeng Kementerian dan Lembaga Cegah Pendanaan Teroris

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menandatangani komitmen dengan 13 kementerian/lembaga terkait upaya menghentikan tindak pidana pendanaan terorism

NASIONAL | 18 November 2020

Kurangi Polusi Udara, Kemhub Resmikan Lab Uji Emisi Heavy Duty R49

Kemhub meresmikan Laboratorium Uji Emisi Heavy Duty R49 di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.

NASIONAL | 18 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS