Pilkada 2020 Harus Jalan Terus
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.203 (12.46)   |   COMPOSITE 6241.8 (96.72)   |   DBX 1333.51 (-4.33)   |   I-GRADE 179.858 (4.62)   |   IDX30 503.524 (12.19)   |   IDX80 135.789 (3.05)   |   IDXBUMN20 398.467 (11.15)   |   IDXESGL 139.553 (2.87)   |   IDXG30 143.497 (2.32)   |   IDXHIDIV20 443.737 (10.85)   |   IDXQ30 144.387 (3.38)   |   IDXSMC-COM 295.459 (3.14)   |   IDXSMC-LIQ 360.139 (5.51)   |   IDXV30 133.969 (2.79)   |   INFOBANK15 1035.98 (42.34)   |   Investor33 433.033 (11.5)   |   ISSI 183.362 (0.39)   |   JII 631.454 (-0.28)   |   JII70 222.641 (0.54)   |   KOMPAS100 1216.23 (23.8)   |   LQ45 944.747 (22.97)   |   MBX 1692.89 (31.73)   |   MNC36 320.866 (7.93)   |   PEFINDO25 330.28 (-1.79)   |   SMInfra18 307.272 (6.07)   |   SRI-KEHATI 367.359 (11)   |  

Pilkada 2020 Harus Jalan Terus

Kamis, 19 November 2020 | 00:04 WIB
Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Kegagalan mengantisipasi kerumunan atau pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di Jakarta, tak berpengaruh terhadap Pilkada 2020. Terlebih, pesta demokrasi di 270 daerah ini berlangsung di sembilan provinsi dan diikuti lebih dari 100 juta pemilih.

"Menurut saya tidak bisa pilkada dijadikan kambing hitam oleh pelanggar protokol kesehatan. Sepengetahuan kami, di Komisi II, monitoring dan evaluasi protokol kesehatan dilakukan dalam rentang waktu harian, mingguan dan bulanan," ujar anggota Komisi II DPR Nasir Djamil, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/11/2020).

Selain itu, kata dia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah mengatur protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan pilkada.

Gugus tugas Covid-19 juga ikut mengontrol realisasinya di lapangan. Memang, katanya, saat tahapan pendaftaran pasangan calon, muncul sejumlah pelanggaran dan hingga kini jumlahnya hanya 2,2% dalam keseluruhan tahapan pilkada.

"Angkanya kecil, tetapi tidak boleh dianggap remeh. Saya menilai dan melihat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sangat cerewet soal protokol Covid-19 dan menegur dan mengumumkan ke publik daerah yang melanggar protokol Covid-19," tegasnya.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin menilai, protokol kesehatan tidak boleh diabaikan.

"Kalau pun tidak ada pilkada, pelanggaran protokol kesehatan harus tetap ditindak oleh kepolisian. Apalagi di daerah yang ada peraturan daerah terkait itu," terangnya.

Ia mengatakan pelanggaran protokol kesehatan di pilkada akan ditangani dengan penerapan sanksi. "Nah untuk yang urusan kegiatan pilkada, ada ruang Bawaslu menjalankan kewenangannya, mencegah, memberi surat peringatan, membubarkan. Dan itu sudah kita lakukan," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rekening Nasabah Maybank di Solo Dibobol, Puluhan Juta Raib

Nasabah Maybank di Solo mengaku kehilangan uang tabungannya. Nasabah bernama Candraning Setyo itu kehilangan uang Rp 72.653.000 dan hanya tersisa Rp 80.000.

NASIONAL | 18 November 2020

Pakar Prediksi Putusan Banding Bakal Kuatkan Vonis Terdakwa Kasus Jiwasraya

Pakar hukum pidana dan tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih memperkirakan hakim pengadilan tinggi akan menguatkan vonis awal terhadap terdakwa Jiwasraya.

NASIONAL | 18 November 2020

Aku Pintar Jawab Tantangan Pendidikan di Era Kenormalan Baru

Konsep pameran virtual menjadi inovasi di tengah kenormalan baru bagi pengelola sekolah dan lembaga pendidikan.

NASIONAL | 18 November 2020

Ketua Umum PBNU: Lawan Musuh Bangsa yang Ganggu NKRI

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyerukan persatuan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia.

NASIONAL | 18 November 2020

Mendagri Beberkan Langkah Penegakan Protokol Kesehatan Saat Pilkada

Mendagri Tito mengatakan, hingga sejauh ini, pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada tidak terlalu signifikan.

NASIONAL | 18 November 2020

Kenaikan Kasus Covid-19 Dampak Kerumunan Baru Terlihat Dua Pekan Lagi

Peningkatan kasus positif Covid-19 baru akan terlihat 2-3 minggu pascakerumunan terjadi.

NASIONAL | 18 November 2020

Penyandang Disabilitas Masih Alami Diskriminasi

Pemerintah memberikan peluang dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan produktif.

NASIONAL | 18 November 2020

Jasa Marga Rekayasa Lalin di Tol Cipularang

PT JJS melakukan pembongkaran jembatan overpass eksisting yang berada di Tol Cipularang KM 76+200 arah Jakarta, Kamis (19/11/2020) mulai 00.00 WIB.

NASIONAL | 18 November 2020

Tegaskan Pilkada Dilindungi Konstitusi, Polri: Itu Orang-orang Tidak jelas, Jangan Disamakan

Polri berpedoman pada Inpres 06/2020, dimana polisi bersama TNI, Pemda dan stakeholder terkait akan melakukan patroli bersama untuk menertibkan prokes.

NASIONAL | 18 November 2020

Bina Marga Targetkan Tol Baru 2.500 Km Pertengahan 2024

Bina Marga menargetkan pembangunan tol baru sekitar 2.500 km terutama di Jawa, Sumatra, dan Bali serta 30 km jalan nasional baru hingga pertengahan 2024.

NASIONAL | 18 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS