Mulai Desember, Warga Lebong Tak Diizinkan Gelar Pesta Pernikahan yang Timbulkan Kerumunan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Mulai Desember, Warga Lebong Tak Diizinkan Gelar Pesta Pernikahan yang Timbulkan Kerumunan

Kamis, 19 November 2020 | 11:35 WIB
Oleh : Usmin / JEM

Bengkulu, Beritasatu.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebong, Bengkulu, mulai awal Desember 2020 melarang warga menggelar kegiatan pesta pernikahan dan kegiatan lainya yang sifatnya mengumpulkan orang. Larangan ini diberlakukan untuk mencegah penambahan kasus baru positif virus corona di kabupaten tersebut.

Kapolres Lebong, AKBP Iksan Nur, di Bengkulu, Kamis (19/11) mengatakan, pelarangan warga Lebong menggelar pesta pernikahan dan kegiatan lainya yang sifatnya mengumpulkan orang banyak tersebut, disepakati dalam rapat koordinasi dengan instansi terkait di Kantor Pemkab Lebong, Selasa (17/11/2020).

Kebijakan melarang warga menggelar pesta pernikahan ini dilakukan karena kasus positif Covid-19 di Kabupaten Lebong, terus bertambah sehingga status daerah ini dari sebelumnya zona hijau berubah menjadi zona kuning Covid-19.

Saat ini, katanya jumlah kasus virus corona di Lebong tercatat sebanyak 6 orang dari sebelumnya hanya satu orang. Penambahan 5 kasus baru Covid-19 terjadi pada bulan November ini. Karena itu, untuk mengantisipasi penambahan kasus baru Satgas setempat melarang warga menggelar acara yang mengumpulkan orang banyak.

"Jadi, mulai awal Desember nanti tanpa terkecuali warga tidak boleh menggelar pesta pernikahan dan kegiatan lainya yang mengumpulkan orang banyak. Jika masih ditemukan ada warga melanggar ketentuan tersebut dengan berat hati dibubarkan dan diberikan sanksi sesuai kententuan yang berlaku," ujarnya.

Kapolres menambahkan, berdasarkan pantuan pihaknya pesta pernikahan yang digelar masyarakat Lebong selama ini, sejak Juli sampai sekarang disinyalir tidak menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang baik.

Hal ini terbukti masih banyak dijumpai warga yang datang ke pesta pernikahan di daerah ini tidak memakai masker, tidak menerapkan jaga jarak dan tidak menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun di lokasi acara pesta pernikahan tersebut, sehingga jika ini dibiarkan dikhawatirkan kasus Covid-19 di Lebong akan bertambah banyak.

"Atas pertimbangan inilah Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebong, mulai Desember mendatang akan melarang warga menggelar pesta pernikahan baik diruang tertutup maupun lapangan terbuka guna mencegah penyebaran virus corona di daerah ini," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lebong, Herwan Antoni mengatakan, pelarangan warga Lebong menggelar pesta pernikahan mulai Desember mendatang semata-mata dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran Covid-19 di daerah tersebut.

"Jika kegiatan pengumpulan orang banyak masih terus terjadi di daerah ini, termasuk pesta pernikahan kita khawatir akan muncul klaster baru penyebaran virus corona di daerah ini, salah satunya klaster pesta pernikahan. Untuk mencegah ini warga kita minta tidak menggelar pesta pernikahan," ujarnya.

Terkait sanksi bagi warga melanggar prokes Covid-19, Kepala Dinkes Bengkulu ini mengatakan, pihaknya akan meningkatkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 45 Tahun 2020 tentang penegakan hukum bagi pelanggar prokes menjadi peraturan daerah (Perda).

Dengan demikian, regulasi penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar prokes Covid-19 lebih kuat dibanding perbup. "Apalagi dalam sanksi pelanggar prokes ada sanksi denda uang tunia maka regulasi hukumnya harus jelas, maka perbup akan kita jadikan perda. Kita segera ajukan raperda prokes ke DPRD Lebong," ujarnya.

Data kasus Covid-19 di Kabupaten Lebong, tercatat sebanyak 6 orang. Dari jumlah itu, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 5 orang dan satu pasien lagi masih menjalani perawatan di rumah sakit rujukan Covid-19 setempat.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rapat dengan KPK, Kempora Jelaskan Akuntabilitas Tata Kelola Anggaran

Kempora telah mempersiapkan beberapa terobosan dalam pengawasan anggaran pelatnas berupa aplikasi digital hingga database atlet.

NASIONAL | 19 November 2020

Akui Positif Covid-19, Sugianto Sabran Imbau Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan

Gubernur Kalteng posetif Covid-19 diumumkan sendiri ke masyarakat Kalteng.

NASIONAL | 19 November 2020

Ini Tahapan Pemberian Vaksin Covid-19

Selanjutnya akan dilakukan screening, mulai dari cek tekanan darah, kolesterol, mata, dan lainnya.

NASIONAL | 19 November 2020

Petani Terdampak Covid-19 di Madina Terima Bantuan Benih untuk Pertanian

Kebijakan pemerintah melalui dana refocusing atau realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sangat membantu petani

NASIONAL | 19 November 2020

Wagub Banten Harapkan Vaksinasi Covid-19 Bantu Upaya Pemulihan Ekonomi

Andika mengatakan, survei ekonomi Banten sangat diperlukan untuk membantu penyusunan kebijakan program strategis serta kegiatan pembangunan Pemprov Banten.

NASIONAL | 18 November 2020

Sumut Mewaspadai Ledakan Penduduk Dampak Pandemi Covid-19

Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan, angka ibu hamil melonjak drastis hingga 30 persen selama pandemi Covid-19.

NASIONAL | 19 November 2020

Fasilitasi Warga Kota, Eri-Armuji Gratiskan Listrik dan PDAM untuk Lansia

Eri Cahyadi – Armuji janji gratiskan tagihan listrik dan air PDAM kepada para lansia yang ada di Surabaya.

NASIONAL | 19 November 2020

Pimpinan KPK Kini Punya Staf Khusus

Staf khusus berjumlah paling banyak lima orang.

NASIONAL | 19 November 2020

SR Desa dan BUMDes Percepat Keberhasilan SDGs Nasional

SR yang disusun harus mengulas terkait emisi gas rumah kaca, penggunaan energi, konsumsi air hingga kebijakan anti korupsi.

NASIONAL | 19 November 2020

Kecakapan Bahasa Inggris SDM Indonesia Dinilai Masih Rendah

Indonesia berada di peringkat 74 dari 100 negara dalam kecakapan Bahasa Inggris.

NASIONAL | 19 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS