KPK: Perubahan Struktur untuk Akselerasi Pemberantasan Korupsi
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

KPK: Perubahan Struktur untuk Akselerasi Pemberantasan Korupsi

Kamis, 19 November 2020 | 19:44 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan mengenai perubahan struktur organisasi dengan terbitnya Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaka) KPK. Perubahan tersebut membuat struktur organisasi KPK menjadi gemuk lantaran terdapat sekitar 19 posisi atau jabatan baru yang sebelumnya tidak ada dalam struktur KPK.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengklaim perubahan struktur ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja-kerja KPK memberantas korupsi. Hal ini lantaran penataan organisasi dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis pimpinan KPK Jilid V untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan, yakni pendidikan antikorupsi; pencegahan dengan perbaikan sistem atau kebijakan; dan penindakan.

"Pada prinsipnya pengembangan struktur adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dengan menyesuaikan pengembangan fungsi atau tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 (UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK) maupun perubahan-perubahan lain yang terjadi pasca-revisi UU," kata Alex, sapaan Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Alex menyebut sebelum menerbitkan Perkom 7/2020, KPK telah membahas perubahan struktur organisasi dengan sejumlah pihak, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham). Menurut Alex selain menambah jabatan, Perkom tersebut juga menghapus sejumlah jabatan.

"Penataan organisasi ini membuka ruang penambahan jabatan, juga penghapusan beberapa jabatan dan ada beberapa jabatan yang dimasukkan ke dalam kelompok jabatan lainnya," katanya.

Alex menjelaskan alasan pihaknya menambah sejumlah jabatan, salah satunya staf khusus yang banyak dikritik aktivis antikorupsi. Alex menyebut, staf khusus dibentuk untuk menggantikan fungsi penasihat yang aturannya telah dicabut UU Nomor 19/2019. Untuk itu, sebagaimana penasihat KPK, staf khusus nantinya tidak melekat kepada Komisioner KPK secara perorangan.

"Staf khusus berjumlah paling banyak lima orang untuk memenuhi kebutuhan terkait lima bidang strategis, yaitu bidang teknologi informasi, sumber daya alam dan lingkungan, hukum korporasi dan kejahatan transnasional, manajemen dan sumber daya manusia serta ekonomi dan bisnis," katanya.

Sementara untuk jabatan Kedeputian Pendidikan, Alex mengatakan, kedeputian tersebut dibentuk berdasarkan kajian internal yang dilakukan KPK yang menyimpulkan dan merekomendasikan dibentuknya kelembagaan Kedeputian bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dalam memberantas korupsi. Selain itu, Alex menyebut pembentukan kedeputian baru tersebut merespon ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d, dan e UU No. 19/2019 yang mengamanatkan adanya program pendidikan yang lebih intensif. Sementara untuk jabatan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, Alex menjelaskan UU KPK tidak mengamanatkan pembentukan perwakilan KPK di daerah. Selama ini, tugas koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK dilakukan oleh unit di bawah Kedeputian Pencegahan dan Penindakan. Untuk itu, KPK menilai perlunya dibentuk Kedeputian Koordinasi dan Supervisi mengingat pentingnya kedua tugas tersebut.

"Hal ini sesuai dengan tugas KPK sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 huruf b dan d UU 19/2019," katanya.

Alex berjanji pengisian jabatan-jabatan baru yang masih kosong sesuai Perkom ini akan dilakukan melalui mekanisme dan proses yang selama ini berjalan di KPK. Proses rekrutmen, kata Alex akan dilakukan secara terbuka, transparan independen dan akuntabel.

"Terkait pengisian jabatan-jabatan yang kosong sesuai Perkom ini, kami pastikan mekanisme dan proses pengisian jabatan ke depan akan dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip terbuka, transparan, independen, dan akuntabel seperti proses rekrutmen yang selama ini berjalan," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PTFI dan KMBL Resmikan Pusat Grosir di Otakwa dan Manasari

Dibangunnya pusat grosir dan kios ini diharapkan bisa membantu masyarakat setempat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

NASIONAL | 19 November 2020

Ditjen Hubdat Anggarkan Rp 25 M untuk Bangun Kapal Ro-Ro di Banyuasin

Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang Ro-Ro 150 GT Lintas Seri Menanti–Karang Baru ditargetkan akan selesai pada November 2021 mendatang.

NASIONAL | 19 November 2020

Pengamanan Pilkada 2020, Polres Serang Terjunkan 1.114 Personel Gabungan

Polres Serang akan menerjunkan sebanyak 1.114 personel gabungan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020.

NASIONAL | 19 November 2020

Bermula dari Seorang ASN Cuti, 11 Pegawai Pemda DIY Terpapar Covid-19

Ini berawal seorang ASN yang melakukan swab mandiri setelah merasa kurang enak badan selepas bepergian keluar kota.

NASIONAL | 19 November 2020

Kerumunan Massa Rizieq, Polisi Kumpulkan Barang Bukti Digital

Puslabfor mengambil rekaman CCTV sebagai barang bukti dugaan pidana pelanggaran protokol kesehatan dalam keramaian yang melibatkan Rizieq Syihab.

NASIONAL | 19 November 2020

Panglima TNI Sidak Tiga Markas Komando Pasukan Khusus

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tiga Markas Komando Pasukan Khusus TNI.

NASIONAL | 19 November 2020

Cabai dan Bawang Merah Bakal Jadi Komoditas Unggulan di Sidempuan

Prospek kedua komoditas itu masih sangat cerah untuk dibudidayakan para petani Sidimpuan.

NASIONAL | 19 November 2020

Tjahjo Kumolo: 25 Kementerian Telah Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

Masih ada 9 kementerian dalam proses penyederhanaan birokrasi.

NASIONAL | 19 November 2020

Sowan ke Habib Luthfi, Ganjar: Kami Diminta Tegas dalam Bersikap dan Bertindak

Habib Luthfi memberikan arahan-arahan, agar semua aparat tegas dan tidak pernah ragu dalam mengambil kebijakan.

NASIONAL | 19 November 2020

Jadikan Indonesia Juara Hortikultura

Anggota DPR asal NTT Ansy Lema meminta Kementerian Pertanian untuk hentikan impor hortikultura. Sebaliknya, jadikan Indonesia sebagai juara di bidang itu.

NASIONAL | 19 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS