KPK Sebut Kehadiran Stafsus untuk Gantikan Penasihat
Logo BeritaSatu

KPK Sebut Kehadiran Stafsus untuk Gantikan Penasihat

Kamis, 19 November 2020 | 20:23 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah kalangan terutama aktivis antikorupsi mengkritik perubahan struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan terbitnya Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaka) KPK.

Perubahan tersebut membuat struktur organisasi KPK menjadi gemuk lantaran terdapat sekitar 19 posisi atau jabatan baru yang sebelumnya tidak ada dalam struktur KPK. Salah satunya, staf khusus (stafsus) yang sebelumnya tidak dikenal dalam tradisi KPK.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan jabatan stafsus yang tercantum dalam Peraturan Komisi Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK adalah untuk menggantikan fungsi penasihat. Hal ini lantaran posisi penasihat telah dihapus dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Adanya staf khusus adalah menggantikan fungsi penasihat yang aturannya telah dicabut oleh UU No 19 tahun 2019," kata Alex, sapaan Alexander Marwata dalam di Gedung KPK Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Dalam UU No 30 tahun 2002 tentang KPK, disebutkan bahwa penasihat yang terdiri dari empat anggota dan berupa tim. Sebagaimana penasihat yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, stafsus yang diatur dalam Perkom 7/2020 juga tidak melekat pada Komisioner secara perorangan.

"Stafsus sebagaimana penasihat KPK sebelumnya tidak melekat kepada komisioner secara perorangan. Stafsus berjumlah paling banyak lima orang untuk memenuhi kebutuhan terkait lima bidang strategis, yaitu bidang teknologi informasi, sumber daya alam dan lingkungan, hukum korporasi dan kejahatan transnasional, manajemen dan sumber daya manusia serta ekonomi dan bisnis," kata Alex.

Untuk itu, kata Alex, posisi stafsus nantinya akan diisi tergantung kebutuhan KPK. Dengan demikian, jabatan tersebut tidak wajib diisi oleh lima orang.

"Jadi stafsus tergantung kebutuhan KPK, apakah harus 5 orang? Tidak. Misalnya tahun depan KPK mau fokus ke permasalahan sumber daya alam (SDA) tapi kami tidak punya ahli di bidang itu maka kami akan rekrut yang paham betul SDA," katanya.

Alex berjanji proses rekrutmen stafsus akan dilakukan secara terbuka sesuai mekanisme yang berjalan di KPK selama ini. Namun, berbeda dengan pegawai KPK, stafsus nantinya tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN). Hal ini lantaran stafsus akan bekerja secara periodik sesuai kebutuhan KPK. Dengan demikian, masa kerja stafsus tidak menyesuaikan masa kerja dengan masa kerja pimpinan.

"Berapa lama stafsus itu akan menjabat? Sesuai ketentuan kalau satu tahun selesai ya selesai satu tahun, tahun depan kami ganti. Jadi tidak harus ikut jabatan pimpinan dan kalau dibutuhkan saja. Stafsus ini berdasarkan kebutuhan dan tidak melekat pimpinan jadi tidak seolah-olah pimpinan bisa merekrut stafsus tapi sesuai kebutuhan organisasi," jelas Alexander.

Meski mengakui KPK juga kerap mengundang pakar di bidang tertentu saat menangani perkara tertentu atau fokus ke suatu bidang, Alex mengatakan KPK membutuhkan orang yang dapat membahas satu bidang tertentu secara komprehensif. Hal ini dapat dipenuhi dengan keberadaan stafsus.

"Misalnya setiap kali menyangkut korupsi SDA kita ambil dari luar, tapi kami butuh orang yang tidak sesederhana bidang A atau B saja tapi komprehensif bisa memetakan di mana titik penyimpangan atau perizinan. Tujuannya untuk membantu KPK, bukan untuk membantu pimpinan, kalau pun membantu pimpinan adalah untuk menentukan arah kebijakan," katanya.

Alexander menjelaskan, Perkom 7/2020 diterbitkan pihaknya sebagai prasyarat sebelum adanya peraturan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2020 No 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN disebutkan bahwa pengangkatan pegawai KPK dalam jabatan ASN dilaksanakan setelah struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru ditetapkan. "Sehingga proses berikutnya tidak dapat dilakukan jika Perkom ini belum diterbitkan," kata Alex.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Selama 2020, Kejari Jaksel Tuntut Mati 7 Pelaku Kejahatan Narkotika dan Pembunuhan Berencana

Dari 7 terdakwa yang dituntut hukuman mati, lima dikabulkan majelis hakim, dan 2 lainnya dihukum seumur hidup.

NASIONAL | 19 November 2020

KPK: Perubahan Struktur untuk Akselerasi Pemberantasan Korupsi

Perubahan tersebut membuat struktur organisasi KPK menjadi gemuk lantaran terdapat sekitar 19 posisi atau jabatan baru yang tadinya tidak ada.

NASIONAL | 19 November 2020

PTFI dan KMBL Resmikan Pusat Grosir di Otakwa dan Manasari

Dibangunnya pusat grosir dan kios ini diharapkan bisa membantu masyarakat setempat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

NASIONAL | 19 November 2020

Ditjen Hubdat Anggarkan Rp 25 M untuk Bangun Kapal Ro-Ro di Banyuasin

Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang Ro-Ro 150 GT Lintas Seri Menanti–Karang Baru ditargetkan akan selesai pada November 2021 mendatang.

NASIONAL | 19 November 2020

Pengamanan Pilkada 2020, Polres Serang Terjunkan 1.114 Personel Gabungan

Polres Serang akan menerjunkan sebanyak 1.114 personel gabungan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020.

NASIONAL | 19 November 2020

Bermula dari Seorang ASN Cuti, 11 Pegawai Pemda DIY Terpapar Covid-19

Ini berawal seorang ASN yang melakukan swab mandiri setelah merasa kurang enak badan selepas bepergian keluar kota.

NASIONAL | 19 November 2020

Kerumunan Massa Rizieq, Polisi Kumpulkan Barang Bukti Digital

Puslabfor mengambil rekaman CCTV sebagai barang bukti dugaan pidana pelanggaran protokol kesehatan dalam keramaian yang melibatkan Rizieq Syihab.

NASIONAL | 19 November 2020

Panglima TNI Sidak Tiga Markas Komando Pasukan Khusus

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tiga Markas Komando Pasukan Khusus TNI.

NASIONAL | 19 November 2020

Cabai dan Bawang Merah Bakal Jadi Komoditas Unggulan di Sidempuan

Prospek kedua komoditas itu masih sangat cerah untuk dibudidayakan para petani Sidimpuan.

NASIONAL | 19 November 2020

Tjahjo Kumolo: 25 Kementerian Telah Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

Masih ada 9 kementerian dalam proses penyederhanaan birokrasi.

NASIONAL | 19 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS