Nadiem Luncurkan Bantuan Subsidi Upah untuk Guru Non-PNS
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.5)   |   COMPOSITE 6289.65 (-45.86)   |   DBX 1346.19 (-8.79)   |   I-GRADE 181.205 (-1.12)   |   IDX30 507.3 (-4.09)   |   IDX80 137.13 (-1.48)   |   IDXBUMN20 404.453 (-4.9)   |   IDXESGL 139.923 (-1.06)   |   IDXG30 143.928 (-1.24)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-2.85)   |   IDXQ30 145.336 (-0.72)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.72)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-6.01)   |   IDXV30 137.088 (-2.74)   |   INFOBANK15 1041.31 (0.22)   |   Investor33 435.377 (-2.39)   |   ISSI 184.679 (-1.78)   |   JII 634.506 (-8.66)   |   JII70 224.071 (-2.82)   |   KOMPAS100 1224.8 (-11.07)   |   LQ45 952.541 (-8.28)   |   MBX 1705.32 (-12.79)   |   MNC36 322.487 (-2.04)   |   PEFINDO25 325.966 (-2.12)   |   SMInfra18 310.375 (-4.7)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.11)   |  

Nadiem Luncurkan Bantuan Subsidi Upah untuk Guru Non-PNS

Kamis, 19 November 2020 | 21:03 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - ​Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meluncurkan bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kemdikbud.

“Bantuan subsidi upah diharapkan bisa membantu ujung tombak pendidikan kita yang sudah berjasa. Tetapi, di situasi pandemi Covid-19, ada berbagai macam gejolak yang bukan hanya di bidang pendidikan, tetapi juga ekonomi,” kata Nadiem secara virtual di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Nadiem menjelaskan, Kemdikbud menyalurkan bantuan sebesar Rp 3,6 triliun secara bertahap hingga akhir November 2020. Sebanyak 2,03 juta orang akan menerima masing-masing sebesar Rp 1,8 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 162.277 merupakan dosen dari perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS), 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta. Sebanyak 237.623 lainnya merupakan tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

Dalam program ini, Kemdikbud menggandeng Kementerian Keuangan (Kemkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB), Kementerian BUMN, serta Komisi X DPR RI.

Kemdikbud telah menetapkan sejumlah persyaratan untuk penerima bantuan subsidi upah, di antaranya calon penerima berstatus WNI dan non-PNS, serta memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Calon penerima juga tidak sedang menerima bantuan subsidi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan tidak menerima Kartu Prakerja hingga 1 Oktober 2020.

Lebih lanjut, Kemdikbud membuatkan rekening bagi penerima BSU. Setiap penerima membawa dokumen persyaratan ke bank penyalur untuk pengecekan lebih lanjut. Mereka diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga 30 Juni 2021.

“Ini adalah bentuk apresiasi dan keprihatinan pemerintah pusat untuk semua jasa guru-guru non-PNS,” kata Nadiem.

“Pemerintah harus hadir untuk tenaga honorer dan dosen-dosen kita untuk melalui masa krisis ini dengan bantuan ekonomi yang bisa menyemangati mereka untuk terus mendidik anak kita, untuk terus berinovasi di bidang pendidikan,” kata Nadiem.

Tepat Sasaran
Nadiem menjelaskan, pihaknya akan memastikan penyaluran subsidi ini tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan sosial (bansos) lainnya.

Misalnya, dengan memastikan calon penerima terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Serta melakukan verifikasi data calon penerima berdasarkan data Kemdikbud dan Kemnaker.

“Ini agar tidak terjadi tumpang tindih dengan bansos lainnya seperti BPJS, Prakerja dan lainnya. Artinya, (bantuan ditujukan) untuk yang benar-benar belum menerima bantuan dari pemerintah pusat,” kata Nadiem.

Calon penerima, lanjut Nadiem, juga harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) terkait penghasilan bulanannya. Jika mereka tidak jujur, maka bisa diambil tindakan hukum.

Nadiem menambahkan, Kemdikbud juga akan melibatkan auditor internal maupun eksternal yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi dan mendampingi proses penyaluran.

“Seluruh pengaduan terkait bantuan juga bisa disampaikan ke Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemdikbud,” imbuhnya.

Adapun informasi lebih lanjut mengenai bantuan ini dapat diakses melalui laman ​Info GTK​ ​atau laman ​PDDikti​.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wagub Sumut Turun Tangan Kampanye Bobby-Aulia

Musa Rajekshah sengaja mengajukan cuti, mulai Kamis (19/11/2020) hingga Sabtu (21/11/2020), khusus untuk mengampanyekan Bobby Nasution - Aulia Rachman.

NASIONAL | 19 November 2020

Peringati GIM, Perpustakaan PIP Semarang Bagikan Cendera Mata

Perpustakaan PIP Semarang selalu mendorong para taruna taruni dan semua civitas academica untuk gemar membaca.

NASIONAL | 19 November 2020

Hakim Ultimatum 2 Eks Sespri Irjen Napoleon Lantaran Ubah Keterangan di BAP

Dalam BAP Fransiscus menyebut Prasetijo menemui Napoleon dengan membawa paper bag pada 28 April 2020.

NASIONAL | 19 November 2020

Pemerintah Terus Dukung Wirausahawan Usaha Mikro

Program bantuan presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp 2,4 juta kepada pelaku UMKM memberi hasil positif untuk mempertahankan bahkan mengembangkan usaha para pelakunya

NASIONAL | 19 November 2020

Identitas Jasad Ditemukan Tercor di Rumah Kontrakan Terungkap

Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka, antara lain cedera memar di dada serta sejumlah gigi rontok akibat pukulan benda tumpul.

NASIONAL | 19 November 2020

Warga Depok Geger Ditemukan Mayat Tercor di Rumah Kontrakan

Penemuan mayat ini pertama kali ditemukan sang pemilik kontrakan yang curiga melihat ubin kamar berbeda warna.

NASIONAL | 19 November 2020

Usut Pelanggaran Protokol Kesehatan, Polri: Bentuk Kehadiran Polisi

Mabes Polri menegaskan jika urusan penegakan protokol kesehatan Covid-19 bukan hanya urusan pemerintah daerah.

NASIONAL | 19 November 2020

KPK Sebut Kehadiran Stafsus untuk Gantikan Penasihat

Staf Khusus KPK gantikan fungsi penasehat KPK.

NASIONAL | 19 November 2020

Selama 2020, Kejari Jaksel Tuntut Mati 7 Pelaku Kejahatan Narkotika dan Pembunuhan Berencana

Dari 7 terdakwa yang dituntut hukuman mati, lima dikabulkan majelis hakim, dan 2 lainnya dihukum seumur hidup.

NASIONAL | 19 November 2020

KPK: Perubahan Struktur untuk Akselerasi Pemberantasan Korupsi

Perubahan tersebut membuat struktur organisasi KPK menjadi gemuk lantaran terdapat sekitar 19 posisi atau jabatan baru yang tadinya tidak ada.

NASIONAL | 19 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS