Draf RUU Pemilu Akan Diperbaiki
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 526.524 (-11.32)   |   COMPOSITE 6376.76 (-85.96)   |   DBX 1366.47 (-4.13)   |   I-GRADE 184.394 (-4.05)   |   IDX30 516.608 (-10.51)   |   IDX80 138.726 (-2.53)   |   IDXBUMN20 405.249 (-8.22)   |   IDXESGL 142.142 (-2.59)   |   IDXG30 145.757 (-3.33)   |   IDXHIDIV20 455.745 (-7.55)   |   IDXQ30 148.268 (-2.8)   |   IDXSMC-COM 300.72 (-2.17)   |   IDXSMC-LIQ 363.064 (-5.5)   |   IDXV30 136.038 (-1.55)   |   INFOBANK15 1074.63 (-26.5)   |   Investor33 444.938 (-9.47)   |   ISSI 184.203 (-2.63)   |   JII 631.94 (-13.58)   |   JII70 222.617 (-4.41)   |   KOMPAS100 1239.85 (-24.1)   |   LQ45 968.215 (-19.75)   |   MBX 1728.57 (-26.45)   |   MNC36 329.564 (-6.33)   |   PEFINDO25 328.624 (-5.07)   |   SMInfra18 313.805 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 378.364 (-8.61)   |  

Draf RUU Pemilu Akan Diperbaiki

Kamis, 19 November 2020 | 15:40 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu akan disempurnakan. Draf yang diajukan Komisi II DPR ke Badan Legislasi (Baleg) DPR dinilai belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang (UU) 15/2019 tentang Perubahan atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Berdasarkan aspek teknis, hasil kajian Tim Ahli Baleg menyebut terdapat 177 pasal dari 741 pasal dalam RUU Pemilu yang memuat alternatif norma.

Sementara dari aspek substansi, ada beberapa pasal yang dalam satu pasal merumuskan substansi berbeda. Dengan begitu, pembulatan dan pengharmonisasian konsep RUU Pemilu sulit dirumuskan. Beberapa isu pun dianggap belum memenuhi UU P3 antara lain seperti soal keserentakan pemilu terdapat pada Pasal 4, 5 dan 6, serta sistem pemilu pada Pasal 201 dan 206. Mengacu dua aspek itu, RUU Pemilu secara garis besar dinilai belum memenuhi asas pembentukan perundang-undangan, terutama dari asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan.

Baleg akan kembali memanggil pimpinan Komisi II untuk meminta penjelasan lengkap atas masalah yang ada. Hal ini terungkap saat rapat Baleg terkait draf RUU Pemilu di ruang Baleg, gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2020). Anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo menanggapi positif kajian dari Tim Ahli Baleg.

“Sebagaimana lazimnya itu kita kembalikan ke pengusul (Komisi II). Karena kalau langsung kita lakukan pembahasan, Baleg melanggar ketentuan sebagaimana disampaikan tim ahli. Kita taat asas saja, apalagi RUU ini sangat sensitif. Kalau saya Fraksi Golkar mengusulkan ini dilakukan komunikasi dan dikembalikan kepada pengusul untuk diperbaiki,” kata Firman.

Sementara itu, Anggota Baleg dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Heri Gunawan mengaku sejak awal juga sudah melihat bahwa antarfraksi di Komisi II masih berbeda sikap terkait sejumlah isu dalam RUU Pemilu. Namun, draf RUU tetap dimasukkan ke Baleg, termasuk perbedaan pendapat. “Kalau kami dari Fraksi Gerindra relatif setuju mungkin lebih baik lalu dikembalikan ke pengusul untuk disempurnakan,” kata Firman.

Anggota Baleg dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menyatakan semestinya tidak ada pilihan-pilihan kebijakan yang muncul dalam draf RUU. Artinya, sebaiknya RUU Pemilu inisiatif DPR terlebih dahulu memastikan semua fraksi satu suara atas isu tertentu. Dia mengusulkan agar RUU Pemilu diselesaikan di Baleg atau tidak dikembalikan ke Komisi II.

“Tidak ada salahnya Baleg ayo kita bahas saja dan kemudian atas kajian, kemudian harmonisasi Baleg, kita bisa memberikan masukan pandangan pendapat bahwa opsi mana yang bisa ditetapkan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Anggota Baleg dari Fraksi PDI Perjuangan Sturman Panjaitan. “Pastilah Komisi II membuat beberapa alternatif. Pasti ada alasannya. Karena mereka juga enggak bisa memutuskan di sana. Jadi ngapain kita bawa ke sana lagi?,” kata Sturman.

Merespons itu, rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Willy Aditya memutuskan minggu depan Baleg kembali memanggil pimpinan Komisi II. “Kita sudah mendengar masukan. Kita akan mengundang pimpinan Komisi II untuk membicarakan ini. Membicarakan kelanjutan ini. Jadi bukan hanya opsi tetapi solusi,” kata Willy.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rotasi Jabatan Kanwilkumham Banten Dipertanyakan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) telah melakukan rotasi dan perombakan di sejumlah posisi kantor wilayah.

NASIONAL | 19 November 2020

Anis Matta dan Fahri Hamzah Apresiasi Tekad Bobby Benahi Birokrasi

Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), jauh tertinggal dari kota besar lain dan mempunyai banyak masalah, merupakan bukti dari kegagalan pemimpin sebelumnya.

NASIONAL | 19 November 2020

Sahroni: Perubahan Struktur KPK Patut Didukung

Terdapat sekitar 19 posisi atau jabatan baru yang sebelumnya tidak ada dalam struktur KPK.

NASIONAL | 19 November 2020

TNI Tidak Pernah Perintahkan Turunkan Baliho Rizieq Syihab

Kalaupun ada prajurit TNI di lapangan yang menertibkan spanduk ataupun baliho, tentunya akan dilakukan bersama kepolisian.

NASIONAL | 19 November 2020

Kemdikbud: Data Penerima Subsidi Upah Guru Sudah Lengkap

Kemdikbud mengambil data penerima dari Info GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) dan PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi).

NASIONAL | 19 November 2020

DPR Apresiasi Kinerja Kemsos

Komisi VIII DPR mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial (Kemsos) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 19 November 2020

Media yang Bebas dan Bertanggung Jawab Kunci Lawan Covid-19

Selain mewujudkan sebuah demokrasi yang efektif, kebebasan media juga sangat diperlukan untuk menekan jumlah korban selama pandemi Covid-19.

NASIONAL | 19 November 2020

Fahri Hamzah: Isu Politik Dinasti Sengaja Diembuskan Rival Bobby Nasution

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyebutkan isu politik dinasti itu sengaja diembuskan rival Bobby Nasution di Pilwalkot Medan.

NASIONAL | 19 November 2020

Berinovasi, Solusi Menjawab Tantangan Pandemi Covid-19

pada kondisi penuh ketidakpastian, inovator atau wirausahawan harus terpanggil untuk ikut serta dalam mengatasi perubahan situasi yang tidak hanya cepat namun juga kompleks

NASIONAL | 19 November 2020

Nadiem Luncurkan Bantuan Subsidi Upah untuk Guru Non-PNS

Mendikbud ‚ÄčNadiem Makarim meluncurkan subsidi upah untuk membantu ujung tombak pendidikan yang telah berjasa di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 19 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS