Jaga Netralitas ASN, Zudan Usulkan Redesain Sistem Karier
Logo BeritaSatu

Jaga Netralitas ASN, Zudan Usulkan Redesain Sistem Karier

Kamis, 19 November 2020 | 22:56 WIB
Oleh : Robertus Wardy / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakrulloh mengemukakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi isu yang mencuat setiap kali ada pilkada. Untuk mengatasinya, perlu merumuskan satu solusi agar tidak terulang dan tidak menimbulkan kegaduhan setiap pilkada.

"Meskipun persentasinya sedikit sekali, yakni dari 4,2 juta ASN yang tidak netral itu tidak banyak. Jumlahnya di bawah 1.000, tapi sangat noise. Menimbulkan image seolah-olah ASN itu banyak yang tidak netral," kata Zudan di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Ia menegaskan ASN yang netral jauh lebih banyak. ASN yang profesional juga jauh lebih banyak jumlahnya dibanding yang tidak netral. Namun meskipun sedikit jumlahnya tetap harus ditangani.

Zudan yang juga Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri ini mengajak semua pihak memikirkan sistem merit baru agar ASN tidak menjadi korban dari ritual politik lima tahunan. Pasalnya, setiap lima tahun pascapilkada terjadi tsunami birokrasi. Banyak ASN yang dicopot dan nonjob.

Pakar Hukum Administrasi ini mencermati, ada dua faktor penyebab ASN menjadi tidak netral, yakni faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal terjadi lantaran sistem politik yang ada menyebabkan ASN bisa tidak netral atau dipaksa oleh sistem untuk tidak netral. Misalnya, ketika incumbent maju Pilkada lagi.

"Kalau incumbent gubernur/bupati dan wakilnya maju satu paket tidak ada pergolakan bagi ASN. Apalagi kalau menang. ASN-nya nyaman. Tetapi jika wakilnya maju, gubernur/bupati incumbent maju, birokrasi bisa terbelah," ungkap Zudan.

Sebab, masing-masing calon pejabat yang berharap menang kerap memberikan "gratifikasi politik dan jabatan".

"Nanti kalo saya menang, you dukung saya, you jadi kepala dinas pendidikan. You jadi Kadinas PU, Kadinas Kesehatan. Yang tidak bergerak, tidak berkeringat biar saja di luar pagar. Begitulah bentuk gratifikasi politik," ujar Zudan.

Dirinya menyayangkan sistem politik yang membolehkan pejabat yang tidak maju mencalonkan diri dalam pilkada namun tetap berkampanye. Ini banyak terjadi. Misalnya, ASN yang kepala daerahnya sudah dua periode menjabat ikut kampanye untuk calon separtainya.

"Misalnya, ASN diperintahkan mengerjakan materi yang dikampanyekan. Kalau tidak dikerjakan dimarahi kepala daerah. Kalau dikerjakan, ya kalau calon yang didukung sang kepala daerah itu menang... kalau kalah, ASN tersebut bisa dinonjobkan calon kepala daerah yang menang. Ini yang menyebabkan ASN tidak nyaman. Ini perlu kita kaji," Zudan menegaskan.

Ketum Korpri ini menyampaikan regulasi yang mengatur tentang kebolehan kepala daerah/wakil kepala daerah yang sedang berkuasa cuti untuk ikut kampanye mendukung calon tertentu, itu perlu dikritisi. Sebab merugikan ASN dan menjadikan ASN terbelah.

Faktor eksternal yang juga disoroti Zudan adalah sistem merit yang masih sangat tergantung pada kepala daerah.

"Saya menyebutnya merit system yang sangat tergantung politik lokal. Sebab pejabat kita diangkat oleh PPK. Eselon II, eselon III, sekda provinsi diangkat oleh PPK. Eselon I yang diangkat oleh presiden. Jadi betapa tergantung sistem meritnya dengan para kepala daerah," kata Zudan.

Itu sebabnya, Zudan mengusulkan agar sistem karier ASN didesain ulang. Caranya, pejabat eselon II selayaknya menjadi pejabat nasional. Sehingga dia bisa dimutasi antarprovinsi dan yang menempatkan itu Menteri PANRB, Mendagri, atau Presiden.

"Jadi dia bisa ditempatkan di mana pun tidak tergantung satu kepala daerah saja. Diputar dalam satu provinsi atau berputar antarprovinsi," jelas Zudan.

Sementara faktor internalnya pun banyak. "Dan yang harus kita jaga adalah walaupun berkawan harus tetap profesional. Ini memang tidak mudah," kata Zudan.

Misalnya, calon kepala daerah sangat akrab dengan sekda. Anak buah sekda tidak enak kalau tidak mendukung. "Ini mendukung karena kedekatan, karena utang budi. Ini faktor internal yang harus bisa kita antisipasi agar tidak terjebak dalam sikap tidak netral," tutup Zudan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bertemu Irjen Napoleon, Pengusaha Tommy Sumardi Sempat Bawa Paper Bag

Tommy Sumardi sempat membawa sebuah paper bag.

NASIONAL | 19 November 2020

Draf RUU Pemilu Akan Diperbaiki

Berdasarkan aspek teknis, hasil kajian Tim Ahli Baleg menyebut terdapat 177 pasal dari 741 pasal dalam RUU Pemilu yang memuat alternatif norma.

NASIONAL | 19 November 2020

Rotasi Jabatan Kanwilkumham Banten Dipertanyakan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) telah melakukan rotasi dan perombakan di sejumlah posisi kantor wilayah.

NASIONAL | 19 November 2020

Anis Matta dan Fahri Hamzah Apresiasi Tekad Bobby Benahi Birokrasi

Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), jauh tertinggal dari kota besar lain dan mempunyai banyak masalah, merupakan bukti dari kegagalan pemimpin sebelumnya.

NASIONAL | 19 November 2020

Sahroni: Perubahan Struktur KPK Patut Didukung

Terdapat sekitar 19 posisi atau jabatan baru yang sebelumnya tidak ada dalam struktur KPK.

NASIONAL | 19 November 2020

TNI Tidak Pernah Perintahkan Turunkan Baliho Rizieq Syihab

Kalaupun ada prajurit TNI di lapangan yang menertibkan spanduk ataupun baliho, tentunya akan dilakukan bersama kepolisian.

NASIONAL | 19 November 2020

Kemdikbud: Data Penerima Subsidi Upah Guru Sudah Lengkap

Kemdikbud mengambil data penerima dari Info GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) dan PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi).

NASIONAL | 19 November 2020

DPR Apresiasi Kinerja Kemsos

Komisi VIII DPR mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial (Kemsos) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 19 November 2020

Media yang Bebas dan Bertanggung Jawab Kunci Lawan Covid-19

Selain mewujudkan sebuah demokrasi yang efektif, kebebasan media juga sangat diperlukan untuk menekan jumlah korban selama pandemi Covid-19.

NASIONAL | 19 November 2020

Fahri Hamzah: Isu Politik Dinasti Sengaja Diembuskan Rival Bobby Nasution

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyebutkan isu politik dinasti itu sengaja diembuskan rival Bobby Nasution di Pilwalkot Medan.

NASIONAL | 19 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS