Biarkan Pelanggaran Protokol Kesehatan, Kepala Daerah Dapat Dijerat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Biarkan Pelanggaran Protokol Kesehatan, Kepala Daerah Dapat Dijerat

Jumat, 20 November 2020 | 20:12 WIB
Oleh : Fana Suparman, Willy Masaharu / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Bareskrim Polri saat ini sedang mengusut sejumlah kerumunan dalam sejumlah acara yang dihadiri pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab lantaran melanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19. Salah satunya, kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11/2020).

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita menyatakan, kepala daerah tidak bisa lepas tangan dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq. Dikatakan, PSBB atau sejenisnya merupakan tanggung jawab kepala daerah. Untuk itu, dengan mendiamkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah secara tidak langsung telah mengizinkan terjadinya pelanggaran. Padahal UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda mewajibkan setiap kepala daerah mematuhi peraturan perundang-undangan.

"Membenarkan kerumunan yang begitu rupa yang melanggar UU. Kalau kita tahu, kita yang orang luar saja kalau ada kejadian perkara harus lapor, apalagi pejabat yang menurut UU Pemda wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Bukan suruh pilih boleh atau nggak. Nggak. Ini wajib," kata Romli kepada SP di Jakarta, Jumat (19/11/2020).

Menurut Romli, aparat kepolisian sudah tepat mengusut kerumunan Rizieq Syihab dengan menggunakan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Hal ini mengingat Pemprov DKI telah memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi lantaran Ibu Kota masih masuk daerah zona merah penyebaran virus corona. Untuk itu, kata Romli, tidak hanya Rizieq yang dapat dijerat UU Kekarantinaan, kepala daerah termasuk jajaran pemerintahan daerah dapat dijerat pidana lantaran membiarkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.

"Jika nantinya polisi terus berjalan dan ditemukan bukti, bukan hanya Rizieq yang kena, tapi Anies (Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta), lurah, camat juga kena. Karena sebagai pejabat yang seharusnya mencegah justru mendiamkan dan membiarkan. (Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat) juga kena. Kena semua pokoknya. Kalau sesuai jalur begitu. Di mana kenanya? Membiarkan kejadian padahal itu pelanggaran," kata Romli.

Tidak hanya melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan, kepala daerah yang membiarkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan juga melanggar UU Pemda, Perpres atau aturan lainnya terkait pencegahan penyebaran virus corona. Apalagi jika kepala daerah tersebut justru turut serta menjadi bagian dari pelanggaran protokol kesehatan dengan menghadiri acara yang menimbulkan kerumunan.

"Dia melanggar UU Pemda. UU Kekarantinaan melanggar lagi Perpres PSBB segala macam. Apalagi jika kepala daerah ikut dalam kerumunan, ya kena. Turut serta. Pejabat disuruh mencegah keramaian karena keselamatan. Ini tidak mencegah, menegur pun tidak. Dihadiri lagi. Jadi dia menyetujui kerumuman, padahal dia tahu kerumuman itu melanggar UU. Jadi kejadian kemarin bukan hanya Rizieq," tegasnya.

Romli menegaskan, pelanggaran protokol kesehatan lebih jahat dari aksi terorisme. Hal ini lantaran lantaran teroris merupakan kelompok yang dapat diidentifikasi dan targetnya hanya lokasi tertentu. Sementara pelanggaran protokol kesehatan mengancam keselamatan seluruh masyarakat Indonesia.

"Ini 260 juta (penduduk) taruhannya. Untuk apa ikut vaksin, kalau kerumuman masih dibiarkan," tegasnya.

Tak hanya kegiatan di Petamburan, Romli menilai Rizieq menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi saat tiba di Indonesia pada Selasa (10/11/2020). Meski mengklaim tidak meminta pengikutnya untuk menjemput di Bandara Soekarno-Hatta, secara moral Rizieq bertanggung jawab atas kerumuman yang melanggar protokol kesehatan tersebut.

"Rizieq ini datang ke Indonesia dalam kerumunan massa yang banyak itu saja sudah keliru. Sudah nggak bener. Artinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah mengenai PSBB segala macam itu dilanggar sampai ketika acara pernikahan. Jadi bukan hanya ketika pernikahan masalah dia, tapi ketika penjemputan," katanya.

Ancaman pidana UU Nomor 6 Tahun 2018 diatur dalam Pasal 93 yang menyatakan, "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta.

"Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 93 UU 6/2018, kata Romli berlaku bagi setiap orang. Dengan demikian, jika terdapat seribu orang yang melanggar UU Kekarantinaan, maka setiap orang dapat dikenakan Pasal 93 UU 6/2018.

"Kalau ada kerumunan 3.000 orang suruh bayar masing-masing," katanya.

Romli menyatakan, penerapan aturan tersebut harus melalui proses hukum yang berlaku dan diputus oleh pengadilan.

"Kapan (penjatuhan hukuman) itu terjadi kalau sampai ke pengadilan. Bukan Satpol PP yang menentukan. Darimana Satpol PP menentukan (hukuman). Penyidik polisi saja tidak boleh. Ketika Satpol PP yang merupakan PPNS itu menangani suatu kejadian, wajib lapor ke polisi dengan menyampaikan SPDP. Polisi melakukan supervisi. Kalau diadili kena yang tadi (Pasal 93 UU 6/2018). Bui satu tahun dan atau denda Rp 100 juta. Bisa kumulatif atau tidak, biar hakim yang memutuskan. Tidak bisa berhenti di Satpol PP sejak kapan," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kepada BEM SI, La Nyalla Urai Konsep Ekonomi Pendiri Bangsa

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, ekonomi Indonesia layaknya kapal yang memiliki tiga palka yakni koperasi, BUMN, dan swasta.

NASIONAL | 28 September 2021

Kemensos Integrasikan Data PBI Jaminan Kesehatan dengan DTKS

Kemensos memberikan perhatian khusus pada akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi basis data program bantuan sosial pemerintah.

NASIONAL | 28 September 2021

Ketua DPD RI: Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial

Dijelaskan La Nyalla, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan.

NASIONAL | 28 September 2021

Bersama Almamater, Alumni IPB Dorong Keberhasilan Pertanian, Peternakan dan Perikanan di NTT

Potensi alumni IPB dari berbagai profesi sangat bisa dioptimalkan untuk kesuksesan program pemerintah dari tingkat nasional hingga daerah seperti NTT.

NASIONAL | 28 September 2021

Waspadai 23 Wilayah Ini Akan Alami Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem dengan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau badai petir, guntur dan peningkatan angin kencang patut diwaspadai.

NASIONAL | 28 September 2021

Kabar Baik, IPB dan BPI-BRIN Ciptakan Oxygen Concentrator Berbahan Baku Lokal

IPB University dan Balai Pengembangan Instrumentasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BPI-BRIN) berhasil menciptakan oxygen concentrator.

NASIONAL | 28 September 2021

Habib Luthfi: Indonesia Raya Bukan Sekadar Lagu, tetapi Ikrar

Dengan mengetahui dan mengenal sejarah maka masyarakat akan paham bagaimana para pendahulu bangsa ini berjuang dan bagaimana mereka mencintai bangsanya.

NASIONAL | 28 September 2021

Ini Upaya Sub PB PON Klaster Mimika Tertibkan Penonton PON di Papua

Jumlah tiket yang dijual saat ini sebagian besar atau 60% dijual melalui aplikasi di atas dan sisanya sebanyak 40% melalui offline.

NASIONAL | 27 September 2021

Hunian Kamar Hotel di Sumut Sudah Capai 50%

Kenaikan hunian hotel di Sumut terjadi secara bertahap sejak 24 Agustus 2021.

NASIONAL | 27 September 2021

Akhiri Masa Jabatan di APJII, Ini Catatan Kesuksesan Jamalul Izza

Ketua Umum APJII, Jamalul Izza menyebut pengurus yang dipimpinnya telah merealisasikan 94 persen amanat Munas tahun 2018.

NASIONAL | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# Pengganti Mangkunegara IX


# SBY



TERKINI
IHSG Melemah di Tengah Aksi Beli Asing Rp 700 M

IHSG Melemah di Tengah Aksi Beli Asing Rp 700 M

EKONOMI | 22 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings