Usut Kerumunan Rizieq Syihab, Polisi Tepat Gunakan UU Kekarantinaan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Usut Kerumunan Rizieq Syihab, Polisi Tepat Gunakan UU Kekarantinaan

Jumat, 20 November 2020 | 22:17 WIB
Oleh : Fana F Suparman, Willy Masaharu / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita menilai aparat kepolisian telah berjalan di jalur yang tepat dengan mengusut rentetan kerumunan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) dengan menggunakan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Diketahui, Bareskrim tengah mengusut kerumunan dalam sejumlah acara yang dihadiri Rizieq Syihab lantaran melanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona. Salah satunya kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11/2020). Apalagi, Pemprov DKI telah memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lantaran Ibu Kota masih masuk zona merah penyebaran virus corona.

"Pasti. (penerapan UU Kekarantinaan). DKI ini masih zona merah. Berarti ada pelanggaran dari UU Kekarantinaan. Apa yang polisi kerjakan sekarang sudah sesuai jalur," kata Romli saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat (19/11/2020).

Romli menilai, Rizieq tidak hanya bertanggung jawab atas pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putrinya di Petamburan. Lebih dari itu, Rizieq dinilai menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi saat tiba di Indonesia pada Selasa (10/11/2020). Meski mengklaim tidak meminta pengikutnya untuk menjemput di Bandara Soekarno-Hatta, secara moral Rizieq bertanggung jawab atas kerumuman yang melanggar protokol kesehatan tersebut.

"Rizieq ini datang ke Indonesia dalam kerumunan massa yang banyak itu saja sudah keliru. Sudah nggak bener. Artinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah mengenai PSBB segala macam itu dilanggar sampai ketika acara pernikahan. Jadi bukan hanya ketika pernikahan masalah dia, tapi ketika penjemputan," kata Romli.

Ancaman pidana UU Nomor 6 Tahun 2018 diatur dalam Pasal 93 yang menyatakan, "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta."

Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 93 UU 6/2018, kata Romli berlaku bagi setiap orang. Dengan demikian, jika terdapat seribu orang yang melanggar UU Kekarantinaan, maka setiap orang dapat dikenakan Pasal 93 UU 6/2018.

"Kalau ada kerumunan 3.000 orang suruh bayar masing-masing," katanya.

Romli menyatakan, penerapan aturan tersebut harus melalui proses hukum yang berlaku dan diputus oleh pengadilan.

"Kapan (penjatuhan hukuman) itu terjadi kalau sampai ke pengadilan. Bukan Satpol PP yang menentukan. Darimana Satpol PP menentukan (hukuman). Penyidik polisi saja tidak boleh. Ketika Satpol PP yang merupakan PPNS itu menangani suatu kejadian, wajib lapor ke polisi dengan menyampaikan SPDP. Polisi melakukan supervisi. Kalau diadili kena yang tadi (Pasal 93 UU 6/2018). Bui satu tahun dan atau denda Rp 100 juta. Bisa kumulatif atau tidak, biar hakim yang memutuskan. Tidak bisa berhenti di Satpol PP sejak kapan," tegasnya.

Menurut Romli, kepala daerah tidak bisa lepas tangan dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq.

Dikatakan, PSBB atau sejenisnya merupakan tanggung jawab kepala daerah. Untuk itu, dengan mendiamkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, pemerintah daerah secara tidak langsung telah mengizinkan terjadinya pelanggaran.

Padahal UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda mewajibkan setiap kepala daerah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

"Membenarkan kerumunan yang begitu rupa yang melanggar UU. Kalau kita tahu, kita yang orang luar saja kalau ada kejadian perkara harus lapor apalagi pejabat yang menurut UU Pemda wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Bukan suruh pilih boleh atau nggak. Ini wajib," tegasnya.

Romli mengaku malu dengan berbagai kerumunan yang diciptakan Rizieq Syihab sejak tiba di Indonesia. Hal ini lantaran Indonesia dan seluruh negara di Indonesia saat ini sedang berjuang melawan virus corona, salah satunya dengan mencegah terjadinya kerumunan. Namun, sebagian masyarakat, terutama pengikut Rizieq Syihab justru merasa bangga telah menciptakan kerumunan yang menjadi sorotan dunia internasional.

"Kita dipermalukan dengan kejadian itu. Di luar negeri saja sepi, kita malah ribut.

Bukan bangga, tapi seharusnya malu. Dianggap orang Indonesia tidak mengerti tentang kesehatan. Padahal Presiden sudah katakan, hati-hati ini menyangkut kesehatan masyarakat, tapi malah dianggap kebanggaan. Ini sangat kacau," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Peparnas XVI Papua Siap Digelar untuk Menjaring Bibit Unggul

Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Senny Marbun mengatakan bahwa Peparnas XVI akan menjadi ajang meningkatkan prestasi para atlet.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Mekeng Tolak Wacana Pembubaran Densus 88

Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng menolak wacana pembubaran Densus 88 Antiteror Polri. Densus 88 lahir atas amanat UU Pemberantasan Terorisme.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Kapolri Minta Anggota Langgar Aturan Ditindak Tegas

Kapolri menerbitkan surat telegram kepada jajaran Polda di Indonesia, merespon terjadinya tindakan kekerasan berlebihan yang dilakukan oknum anggota.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

2 Terdakwa Perkara Pembunuhan Anggota FPI Tidak Ajukan Nota Keberatan

Ipda M Yusmin dan Briptu Fikri Ramadhan, dua anggota Polri yang didakwa membunuh empat anggota Laskar FPI tak mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Inovasi Stiker Hologram Pajak Kendaraan Kemendagri Diapresiasi

Inovasi digitalisasi pajak kendaraan dalam bentuk stiker hologram yang diluncurkan Kemendagri bersama Korlantas Polri dan Jasa Raharja diapresiasi.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Sandiaga Memberdayakan Masyarakat Lewat Konservasi Penyu

Konservasi penyu selain menjadi daya tarik wisata juga menciptakan lapangan kerja di mana masyarakat bisa diberdayakan.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Pemerintah Minta PTM Anak SD Dilaksanakan dengan Hati-hati

Pemerintah secara terbuka meminta agar sekolah tatap muka, khususnya untuk anak usia muda yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan hati-hati.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

2 Oknum Polisi Didakwa Menganiaya dan Membunuh Anggota FPI di KM 50 Tol Japek

Jaksa penuntut umum mendakwa dua anggota polisi, Ipda M Yusmin dan Briptu Fikri Ramadhan telah menganiaya dan membunuh 4 anggota FPI di KM 50 Tol Japek.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Minta Tak Seret Namanya, Azis Syamsuddin Panggil Rita Widyasari dengan Sebutan Bunda

Mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin memanggil Rita Widyasari dengan bunda saat meminta mantan Bupati Kukar itu tak menyeret namanya jika diperiksa KPK.

NASIONAL | 18 Oktober 2021



TAG POPULER

# Jembatan Gantung


# Merah Putih


# Piala Thomas


# Luhut Pandjaitan


# Kasus Covid-19



TERKINI
Persiapan Tersisa 8 Bulan, Wagub DKI Optimistis Formula E Berjalan Lancar

Persiapan Tersisa 8 Bulan, Wagub DKI Optimistis Formula E Berjalan Lancar

MEGAPOLITAN | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings