Kemdagri: FPI Ormas Tidak Terdaftar
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemdagri: FPI Ormas Tidak Terdaftar

Sabtu, 21 November 2020 | 17:37 WIB
Oleh : Robertus Wardy / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Benni Irwan mengemukakan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi massa (ormas) yang tidak terdaftar di Kemdagri. Implikasinya, ormas tersebut keberadaanya tidak diakui oleh negara.

"Pernah terdaftar sebagai salah satu ormas di Kementerian Dalam Negeri, status terdaftarnya berakhir pada Juni 2019," kata Benni di Jakarta, Sabtu (21/11/2020).

Ia menjelaskan FPI pernah mengajukan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemdagri. Namun SKT belum bisa diperpanjang karena masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi.

"Awalnya ada dua persyaratan, tapi terakhir tinggal satu persyaratan yaitu AD/ART yang belum serahkan pada Kemdagri sebagai persyaratan," ungkap Benni.

"Karena itu belum ada, dan biasanya menyusun AD/ART itu kan saat Munas. Jadi karena FPI tidak bisa memenuhi persyaratan itu, mereka mengatakan sementara tidak memperpanjang dulu karena enggak mungkin memenuhi itu karena belum Munas. Kalau sudah Munas baru lah memenuhi itu," jelas Benni.

Dia tidak mengetahui apakah FPI sudah berbadan hukum atau tidak. Pasalnya, status berbadan hukum atau tidak merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham).

"Saya enggak tahu apakah dia sudah berbadan hukum. Tapi waktu berproses dengan kita, tidak berbadan hukum karena berbadan hukum itu kan izinnya dari Kemkumham (Kementerian Hukum dan HAM). Seperti ormas yang lain, perusahaan dan yang lain, urusannya dengan Kemkumham. Tapi kondisinya di Kemdagri seperti itu ya," ujar Benni.

Menurutnya, jika FPI sudah tidak terdaftar, ditambah lagi jika belum berbadan hukum maka tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Berbagai kegiatan atas nama organisasi harusnya tidak ada jika belum memiliki keduanya.

"Sebenarnya ormas itu enggak ada. Tidak terdaftar tidak diakui sebagai ormas yang mengikuti aturan. Idealnya kalau mereka memahami itu enggak boleh ada apa-apa, tidak boleh ada kegiatan, tidak boleh ada apa-apa sebagai ormas. Harusnya kan begitu," tutup Benni.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polda Jawa Barat Tegaskan Tidak Izinkan Acara Pemicu Kerumunan

Polda Jawa Barat menegaskan tak bakal mengizinkan acara yang menyebabkan kerumunan.

NASIONAL | 21 November 2020

Peran Orang Tua Penting dalam Persiapan Pembelajaran Tatap Muka

Menurut Mendagri Tito Karnavian, orang tua memegang peran penting dalam mengajarkan anaknya disiplin menerapkan protokol kesehatan.

NASIONAL | 21 November 2020

Jadi Pencontohan Pulau Wisata, Lanjukang Dilengkapi Berbagai Fasilitas

Pemerintah berharap, dengan pembenahan ini makin banyak wisatawan datang ke Lanjukang, sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga sekitar.

NASIONAL | 21 November 2020

Sekolah Dibuka 2021, Mendagri Minta Sosialisasi Protokol Kesehatan Masif

Mendagri meminta agar diskominfo dan humas dari setiap daerah untuk mengedukasi orang tua agar anak-anaknya patuh terhadap protokol kesehatan.

NASIONAL | 21 November 2020

Sejumlah Pejabat Pemkab Teluk Wondama Terpapar Covid-19

Sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, terkonfirmasi positif Covid-19 dan satu di antaranya meninggal dunia.

NASIONAL | 21 November 2020

Keterbukaan Informasi Cegah Eksklusifisme dan Intoleransi

Keterbukaan informasi mencegah eksklusifisme, prasangka, intoleransi dan sikap radikalisme.

NASIONAL | 21 November 2020

Panglima TNI: Media Sosial Dijadikan Media Propaganda

Aksi separatisme tidak hanya berupa pemberontakan bersenjata, tetapi sudah berkembang melalui kampanye internasional.

NASIONAL | 21 November 2020

Pedagang Makanan Keliling Picu Klaster Baru Covid-19 di Yogyakarta

Satu keluarga pedagang makanan keliling menjadi pemicu klaster Covid-19 baru di Yogyakarta.

NASIONAL | 21 November 2020

Tumbuhkan Kreativitas Anak dengan Faber-Castell Creative Art Set

Perkembangan anak akan optimal bila memperoleh stimulasi yang bervariatif, seperti misalnya stimulasi yang bersifat motorik, emosi, sosial, serta pengamatan.

NASIONAL | 21 November 2020

Pekan Ini Terjadi 31 Gempa di Sumut dan Aceh

Dari 31 kejadian gempa bumi tersebut, terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat.

NASIONAL | 21 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS