Pemerintah Pusat Bisa Proses Pemberhentian Kepala Daerah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Pusat Bisa Proses Pemberhentian Kepala Daerah

Minggu, 22 November 2020 | 16:58 WIB
Oleh : Fana Suparman, Willy Masaharu / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat memproses pemberhentian kepala daerah. Hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

"Gubernur (kepala daerah) bisa diberhentikan oleh Presiden," kata Romli kepada SP beberapa waktu lalu.

Proses pemberhentian kepala daerah menjadi perdebatan usai terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Salah satu poin dalam Inmendagri tersebut mengatur soal sanksi pencopotan kepala daerah bagi yang lalai menegakkan protokol kesehatan.

Sebagian kalangan, menyebut Presiden atau Mendagri tidak berwenang mengambil inisiatif memberhentikan kepala daerah. Pendapat itu menyebut mekanisme pemberhentian kepala daerah harus dilakukan melalui DPRD.

Menanggapi pendapat ini, Romli mengatakan, pernyataan yang menyebut mekanisme pemberhentian kepala daerah melalui DPRD tidak keliru lantaran tercantum dalam Pasal 80 UU Pemda, namun pernyataan itu tidak utuh karena tidak membahas Pasal 81 UU Pemda.

Pasal 81 UU Pemda menyebutkan, "Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah; tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b; melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; dan/atau melakukan perbuatan tercela."

Kemudian Pasal 81 ayat (2) hingga ayat (5) mengatur mekanisme pemberhentian kepala daerah melalui prakarsa pemerintah pusat. Disebutkan, pemerintah pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Selanjutnya, hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

"Ini menurut UU, bukan kata pak Romli. Pasal 81 sudah jelas. Jadi bisa ke sana DPRD dulu, kalau DPRD diam walaupun tahu ada pelanggaran (lewat pemerintah pusat)," kata Romli.

Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana DPRD atau pemerintah pusat meyakini adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan sehingga dapat memproses pemberhentian kepala daerah dalam konteks pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19.

Menurut Romli, hal tersebut dapat diketahui dari proses hukum yang sedang ditangani Bareskrim Polri mengenai dugaan pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan sejumlah kegiatan yang dihadiri oleh pemimpin FPI Rizieq Syihab. Salah satunya dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Syihab di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11/2020).

"Kalau polisi lurus kemudian ditemukan adanya pelanggaran, DPRD bisa meminta BAP dari polisi. Dalam kasus (pelanggaran protokol kesehatan) Rizieq, dia (kepala daerah) turut serta, dalam UU Pemda, dia pelaku," katanya.

Romli menegaskan, kepala daerah tidak bisa lepas tangan dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq. Dikatakan, PSBB atau sejenisnya merupakan tanggung jawab kepala daerah. Untuk itu, dengan mendiamkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah secara tidak langsung telah mengizinkan terjadinya pelanggaran.

Padahal UU Pemda mewajibkan setiap kepala daerah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kepala daerah dapat menjadi pihak yang turut serta dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan dan sebagai pelaku utama dalam pelanggaran UU Pemda.

"Dia melanggar UU Pemda, UU Kekarantinaan Kesehatan melanggar lagi Perpres PSBB segala macam. Apalagi jika kepala daerah ikut dalam kerumunan ya kena. Turut serta. Pejabat disuruh mencegah keramaian karena keselamatan masyarakat. Ini tidak mencegah, menegur pun tidak, bahkan terdapat turut dihadiri. Jadi dia menyetujui kerumuman padahal dia tahu kerumuman itu melanggar UU. Jadi kejadian kemarin bukan hanya Rizieq," katanya.

Romli menegaskan, pelanggaran protokol kesehatan lebih jahat dari aksi terorisme. Hal ini lantaran lantaran teroris merupakan kelompok yang dapat diidentifikasi dan targetnya hanya lokasi tertentu. Sementara pelanggaran protokol kesehatan mengancam keselamatan seluruh masyarakat Indonesia.

"Ini 260 juta (penduduk) taruhannya. Untuk apa ikut vaksin kalau kerumuman masih dibiarkan," tegasnya.

Tidak hanya kegiatan di Petamburan, Romli menilai Rizieq menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi saat tiba di Indonesia pada Selasa (10/11/2020). Meski mengklaim tidak meminta pengikutnya untuk menjemput di Bandara Soekarno-Hatta, secara moral Rizieq bertanggung jawab atas kerumuman yang melanggar protokol kesehatan tersebut.

"Rizieq ini datang ke Indonesia dalam kerumunan massa yang banyak itu saja sudah keliru. Sudah nggak bener. Artinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah mengenai PSBB segala macam itu dilanggar sampai ketika acara pernikahan. Jadi bukan hanya ketika pernikahan masalah dia, tapi ketika penjemputan," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Debat Pilwalkot Medan: Akhyar Singgung Nama Jokowi, Bobby Nasution Langsung Ngegas

Debat publik kedua Pilwalkot Medan antara Akhyar Nasution-Salman Alfarisi dan Bobby Nasution-Aulia Rachman berlangsung alot.

NASIONAL | 22 November 2020

Polisi Seiidiki Penembakan Dua Pelajar di Puncak Jaya

Polda Papua menyelidiki pelaku penembakan terhadap dua korban pelajar SMK dan SMA di kota Ilaga Kabupaten Puncak.

NASIONAL | 22 November 2020

3 Anggota Polres Rejang Lebong Terpapar Covid-19

Sebanyak 3 anggota Kepolisian Resor (Polres) Rejang Lebong, Bengkulu positif terpapar virus corona atau Covid-19.

NASIONAL | 22 November 2020

Pandemi, Perumahan Elite dan Apartemen di Malang Banyak Tunggak Pajak

Perlunya penindakan terhadap wajib pajak setelah pandemi ini karena kondisi perekonomian di Kota Malang mulai membaik.

NASIONAL | 22 November 2020

Survei SMRC, 48,5% Warga Surabaya Pilih Eri Cahyadi–Armuji Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya

Mayoritas warga Surabaya, Jawa Timur sebanyak 48,5% memilih Eri Cahyadi dan Armuji.

NASIONAL | 22 November 2020

Empat Jalan Penghubung di Simalungun Terputus Akibat Longsor

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun segera memperbaiki empat ruas jalan yang terputus akibat longsor, Sabtu (21/11/2020) dini hari.

NASIONAL | 22 November 2020

Kejaksaan Tangkap Buronan Korupsi Pelabuhan Awerangne, Sulsel

Program Tangkap Buronan 3.11 digulirkan Bidang Intelijen Kejaksaan untuk memburu buronan, baik yang masuk DPO Kejaksaan maupun penegak hukum lain.

NASIONAL | 22 November 2020

Gubernur Sulsel Hadiri Maulid Nabi Muhammad

Peringatan maulid 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19.

NASIONAL | 22 November 2020

Mendes PDTT Akan Fokus Revitalisasi Kawasan Transmigrasi

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar akan fokus melakukan revitalisasi terhadap kawasan transmigrasi yang sudah ada.

NASIONAL | 22 November 2020

13 Rumah di Kompleks Asrama Brimob Sumut Terbakar

Nurly menyampaikan, persentase rumah yang terbakar di Asrama Brimob Sumut itu, sekitar 70 persen.

NASIONAL | 22 November 2020


TAG POPULER

# Olimpiade Tokyo


# Akidi Tio


# Mafia Tanah


# Kasus Positif Covid-19


# Kartu Vaksin



TERKINI

Terkait Proyek Jembatan WFC Bangkinang Kampar, Eks Pejabat Wika Dijebloskan ke Lapas Cibinong

NASIONAL | 15 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS