Langkah TNI-Polisi Tertibkan Baliho Provokatif Adalah Teguran Keras
INDEX

BISNIS-27 538.843 (9.76)   |   COMPOSITE 6321.86 (107.9)   |   DBX 1200.53 (9.93)   |   I-GRADE 184.241 (6.4)   |   IDX30 532.439 (13.05)   |   IDX80 142.581 (3.74)   |   IDXBUMN20 424.518 (18.32)   |   IDXESGL 148.639 (1.84)   |   IDXG30 144.207 (3.69)   |   IDXHIDIV20 468.297 (10.48)   |   IDXQ30 151.63 (3.41)   |   IDXSMC-COM 289.047 (5.63)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (16.02)   |   IDXV30 145.782 (3.85)   |   INFOBANK15 1071.04 (26.84)   |   Investor33 457.812 (8.8)   |   ISSI 186.628 (3)   |   JII 657.942 (12.88)   |   JII70 230.141 (4.83)   |   KOMPAS100 1272.98 (29.01)   |   LQ45 989.051 (25.8)   |   MBX 1747.76 (32.18)   |   MNC36 338.242 (6.45)   |   PEFINDO25 338.749 (2.41)   |   SMInfra18 324.227 (7.63)   |   SRI-KEHATI 391.331 (7.38)   |  

Langkah TNI-Polisi Tertibkan Baliho Provokatif Adalah Teguran Keras

Senin, 23 November 2020 | 09:55 WIB
Oleh : Yustinus Paat, Hotman Siregar / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan pihaknya mendukung dan memberikan apresiasi terhadap langkah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran yang menertibkan baliho-baliho provokatif dan tidak berizin di DKI Jakarta.

Menurut Gembong, langkah Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya telah menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum yang sesuai dengan hukum.

"Kami dukung dan apresiasi sepenuhnya langkah tegas Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya berupa penurunan spanduk, baliho dan atribut lainnya yang bersifat provokatif," ujar Gembong dalam keterangannya, Senin (23/11/2020).

Gembong mengatakan seharusnya penurunan baliho tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak dahulu. Namun, menurut dia, tindakan tegas dan berani dari Pangdam Jaya dan Polda Metro Jaya mesti dimaknai sebagai teguran keras atas pelanggaran terhadap pelanggaran hukum yang mensyaratkan izin.

"Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Bab IV Pasal 7 ayat (9) sampai ayat (10) menyebutkan salah satu tugas TNI adalah membantu pemda dan kepolisian dalam ketertiban masyarakat. Artinya dalam hal tugas TNI, selain operasi militer untuk perang, juga dapat melakukan tugas operasi militer selain perang," jelas dia.

Gembong menegaskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selaku kepala daerah harus menjadi panglima dalam penegakan hukum nasional maupun lokal, seperti Peraturan Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, kata dia, Anies harus memastikan organisasi perangkat daerah Satpol PP bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya termasuk menertibkan baliho-baliho tersebut.

"Jadi, kita minta Pemda DKI Jakarta jangan lagi melakukan pembiaran atas segala bentuk pelanggaran hukum daerah, dalam hal ini pendirian, pemasangan spanduk, baliho dan atribut lainnya yang tidak sesuai peraturan," pungkas Gembong.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

UPH Bangga Jerry Sambuaga Jadi Wamendag

Jerry Sambuaga adalah civitas akademika UPH pertama dan satu-satunya untuk saat ini yang ditunjuk sebagai anggota kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi.

NASIONAL | 23 November 2020

Menpora: Kepri Berpotensi Kembangkan Sport Tourism Bahari

Menpora Zainudin Amali menilai Kepulauan Riau (Kepri) berpotensi untuk kembangkan sport tourism bahari.

NASIONAL | 23 November 2020

Wamendes PDTT: Sejarah Jadi Daya Tarik Desa Wisata

Wamendes PDTT meminta pengurus BUMDes dan warga Wakatobi untuk menyusun sejarah desa-desa setempat dan mendokumentasinya.

NASIONAL | 23 November 2020

Mendes PDTT: Babel Akan Alami Kemajuan Signifikan

Menurut Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Babel memiliki potensi yang luar biasa, sehingga diperkirakan akan mengalami kemajuan yang signifikan.

NASIONAL | 23 November 2020

Wamendes PDTT Tinjau Bantuan Kawasan Perdesaan di Pulau Kapota

Wamendes PDTT mengelilingi kawasan perdesaan Pulau Kapota untuk meninjau satu per satu bantuan yang telah diberikan Kemdes PDTT.

NASIONAL | 23 November 2020

Kapolsek Metro Tanah Abang Positif Covid-19

Kemungkinan tertular Covid-19 saat melaksanakan tugas mengawal kegiatan masyarakat.

NASIONAL | 23 November 2020

Vaksin dan Vaksinasi COVID-19, Harapan dan Kesempatan untuk Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit

Kehadiran vaksin disambut positif masyarakat dan dunia usaha, tumbuhkan harapan untuk kembali produktif.

NASIONAL | 23 November 2020

Ombudsman Dorong KPK-BPK Usut Pengelolaan Gili Trawangan

Nilai objek pajak berupa tanah seluas 65 hektar di Gili Trawangan yang dikuasai PT GTI mencapai Rp 2,3 triliun.

NASIONAL | 23 November 2020

Pahlawan Kesehatan Optimistis Cegah Penularan Penyakit Melalui Vaksin

Salah satu jasa yang tidak boleh kita lupakan adalah jasa-jasa para pahlawan kesehatan, karena tidak mengenal kata lelah untuk menyehatkan bangsa, lebih-lebih di masa pandemi seperti ini

NASIONAL | 22 November 2020

Asosiasi Guru Minta Sekolah Dibuka Setelah Vaksin Covid-19 Ada

Pembelajaran jarak jauh sebaiknya diteruskan sampai akhir tahun ajaran baru 2020/2021. Artinya, PJJ dilaksanakan sampai Juli 2021 dengan perbaikan.

NASIONAL | 22 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS