Azis Syamsudin: Tak Mudah Mendagri Copot Kepala Daerah
INDEX

BISNIS-27 548.602 (-2.05)   |   COMPOSITE 6429.76 (0.29)   |   DBX 1210.46 (12.07)   |   I-GRADE 190.638 (-1.34)   |   IDX30 545.485 (-1.51)   |   IDX80 146.318 (-0.07)   |   IDXBUMN20 442.834 (-1.24)   |   IDXESGL 150.48 (0.29)   |   IDXG30 147.901 (0.37)   |   IDXHIDIV20 478.779 (-0.73)   |   IDXQ30 155.036 (-0.96)   |   IDXSMC-COM 294.681 (0.4)   |   IDXSMC-LIQ 376.202 (-0.55)   |   IDXV30 149.629 (0.56)   |   INFOBANK15 1097.88 (-12.35)   |   Investor33 466.613 (-1.1)   |   ISSI 189.631 (-0.01)   |   JII 670.82 (0.69)   |   JII70 234.975 (-0.16)   |   KOMPAS100 1301.99 (-2.17)   |   LQ45 1014.85 (-1.65)   |   MBX 1779.94 (-2.58)   |   MNC36 344.694 (-0.95)   |   PEFINDO25 341.155 (-2.53)   |   SMInfra18 331.858 (2.19)   |   SRI-KEHATI 398.709 (-1.15)   |  

Azis Syamsudin: Tak Mudah Mendagri Copot Kepala Daerah

Senin, 23 November 2020 | 15:09 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin mengatakan dirinya tak yakin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bisa akan mudah mencopot kepala daerah yang tak menjalankan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020.

Instruksi itu adalah tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk pengendalian Penyebaran Covid-19.

Baginya, Instruksi tersebut merupakan sebuah imbauan kepada seluruh kepala untuk dapat mentaati apa yang telah menjadi sebuah kesepakatan dalam mencegah dan memerangi Covid-19.

"Itu kan imbauan agar ke depannya kepala daerah dapat menjalankan instruksi tersebut. Tentunya pencopotan kepala daerah harus melalui mekanisme dan peraturan perundang undangan yang berlaku," kata Azis Syamsuddin, dalam keterangannya, Senin (23/11/2020).

Baginya, pemecatan kepala daerah membutuhkan waktu yang panjang. Artinya, sulit dilakukan dalam kurun waktu yang singkat. Proses pemberhentian kepala daerah harus berdasarkan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Memang ada aturan yang dapat melakukan pencopotan kepala daerah yang bisa dilakukan. Tentu ada mekanisme dan aturan-aturan yang harus dilalui. SK Kepala Daerah kan presiden, tentu Mendagri akan melakukan rekomendasi usulan kepada presiden untuk melakukan pencopotan. Ya kalau mau cepat melalui mekanisme DPRD yaitu pemakzulan," urainya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Struktur Baru, KPK Janji Tetap Bertaji Berantas Korupsi

Perubahan struktur ini untuk menyesuaikan kerja-kerja KPK sebagaimana diamanatkan UU Nomor 19 Tahun 2019.

NASIONAL | 23 November 2020

Sindikat Penjualan Madu Palsu Rusak Kehormatan Komunitas Adat Badui

Saija mewakili pemerintah Desa Kanekes dan masyarakat adat Badui menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia.

NASIONAL | 23 November 2020

Dinas TPH Sumut Distribusikan Bantuan Alat Pertanian ke Kabupaten dan Kota

Bantuan alat pertanian antara lain cangkul, garu, parang, kereta sorong (angkong), hand sprayer, perangkap lalat buah.

NASIONAL | 23 November 2020

12 Petugas KPPS di Jambi Positif Covid-19

Belum ditambah sedikitnya 119 orang petugas KPPS di Provinsi Jambi yang sudah menjalani rapid test (tes cepat) Covid-19 pekan lalu dinyatakan reaktif.

NASIONAL | 23 November 2020

Buka Rakernas X PMKRI, Jokowi: Jangan Biarkan Upaya Rusak Toleransi Antarsuku, Ras, dan Agama

Menurut Jokowi, PMKRI telah berpartisipasi aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui berbagai aktivitasnya.

NASIONAL | 23 November 2020

Ketua Satgas Imbau Massa Kerumunan Rizieq Lakukan Tes Swab Gratis

Doni Monardo mengimbau massa berada dalam kerumunan Rizieq Syihab agar melakukan test swab gratis.

NASIONAL | 23 November 2020

Hakim Putuskan Lanjutkan Sidang Irjen Napoleon

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan tidak menerima eksepsi atau nota keberatan mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte.

NASIONAL | 23 November 2020

Pakar: Intelijen Kejagung Miliki Peran Amankan Pembangunan Strategis di Indonesia

Fungsi inteligen dalam konteks Kejaksaan Agung mencegah dini, mendeteksi dini dari ancaman terhadap proyek strategis.

NASIONAL | 23 November 2020

Reuni Smandu 90 Ambon Pecahkan Rekor Muri Penanaman Pohon Terbanyak

Penanaman 5.530 mangrove digelar dalam teuni SMA Negeri 2 Ambon dalam rangka hari pohon sedunia, di Pantai Desa Waiheru di Kota Ambon, pada Sabtu (21/11/2020).

NASIONAL | 23 November 2020

TPDI: Presiden Dapat Berhentikan Kepala Daerah Tanpa Proses Politik di DPRD

Secara hukum pemerintah pusat atau presiden dapat memberhentikan kepala daerah yang melanggar sumpah jabatannya.

NASIONAL | 23 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS