Seleksi PNS untuk Guru Honorer Tahun 2021 Resmi Dibuka Wapres, Ini Detailnya
INDEX

BISNIS-27 537.873 (30.05)   |   COMPOSITE 6307.13 (223.75)   |   DBX 1215.21 (4.76)   |   I-GRADE 185.638 (9.62)   |   IDX30 533.814 (34.96)   |   IDX80 142.76 (7.7)   |   IDXBUMN20 425.411 (28.19)   |   IDXESGL 147.067 (6.53)   |   IDXG30 144.927 (6.74)   |   IDXHIDIV20 469.552 (27.52)   |   IDXQ30 151.508 (7.38)   |   IDXSMC-COM 286.952 (4.19)   |   IDXSMC-LIQ 357.858 (10.51)   |   IDXV30 144.532 (5.41)   |   INFOBANK15 1076.36 (63.82)   |   Investor33 457.615 (27.27)   |   ISSI 184.91 (3.57)   |   JII 650.972 (18.12)   |   JII70 227.363 (5.64)   |   KOMPAS100 1270.4 (59.67)   |   LQ45 991.58 (59.46)   |   MBX 1739.82 (70.23)   |   MNC36 337.819 (19.25)   |   PEFINDO25 325.262 (1.45)   |   SMInfra18 322.474 (9.89)   |   SRI-KEHATI 391.563 (25.56)   |  

Seleksi PNS untuk Guru Honorer Tahun 2021 Resmi Dibuka Wapres, Ini Detailnya

Senin, 23 November 2020 | 15:51 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengumumkan rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2021 dalam acara yang digelar secara virtual, Senin (23/11/2020). Wapres menjelaskan bahwa meskipun tugas pengajaran merupakan tugas seluruh anggota masyarakat termasuk keluarga, tetapi para guru memiliki peran yang sangat penting.

Tujuan akhirnya menurut wapres adalah untuk menghasilkan SDM unggul.

"Untuk itu diperlukan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang tinggi dan yang tidak boleh dilupakan adalah jumlahnya harus memadai sesuai dengan sebaran satuan pendidikan di seluruh tanah air," kata Wapres Maruf Amin.

Pada saat ini diperkirakan kebutuhan tambahan tenaga pendidik di sekolah negeri adalah sekitar satu juta guru. Sejak 4 tahun terakhir, jumlah guru menurun sekitar 6 persen setiap tahunnya karena pensiun. Dan penggantiannya tidak dapat mengejar kebutuhan jumlah guru karena meningkatnya jumlah siswa didik. "Kekurangan guru selama ini ditutupi dengan menggunakan tenaga guru honorer," imbuhnya.

Pemerintah melihat bahwa pemanfaataan guru honorer tanpa status yang jelas sangat merugikan bagi yang bersangkutan. Tingkat kesejahteraan para guru honorer berbeda jauh dari rekan mereka yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal banyak dari mereka yang berprestasi dan sudah tahunan mengabdi sebagai tenaga pendidik.

Selain itu, para guru honorer tidak dapat mengikuti berbagai macam kegiatan peningkatan kapasitas. Seperti pelatihan, kursus, ataupun mengikuti pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi. Sehingga baru sebagian kecil guru honorer yang memiliki sertifikat guru.

Padahal, seiring dengan berkembangnya zaman, kompetensi guru perlu untuk terus ditingkatkan. Hambatan-hambatan ini, dalam jangka panjang berakibat pada tertinggalnya kualitas para guru honorer.

Untungnya, dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN, dimungkinkan untuk mengangkat pegawai pemerintah dengan PPPK. Pengaturan lebih rinci dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah ini, serta mengingat kondisi keuangan negara yang telah memungkinkan, sejak tahun lalu telah dilakukan pengangkatan guru PPPK. Walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas.

"Tahun 2021 pemerintah merencanakan untuk melakukan seleksi terbuka bagi calon guru PPPK. Diharapkan dengan awal yang baik ini penyelesaian status guru honorer secara bertahap dapat terselesaikan," katanya.

Dijelaskan Wapres, untuk dapat diangkat menjadi PPPK, diperlukan persyaratan tertentu. Untuk itulah pemerintah mengadakan seleksi ini agar diperoleh guru yang memiliki kompetensi yang memadai melalui proses yang objektif, jujur, dan terbuka.

Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kombinasi dari seluruh kompetensi ini mutlak diperlukan jika kita ingin menghasilkan peserta didik yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

"Selain untuk memenuhi kebutuhan guru yang memiliki kompetensi, diharapkan proses ini menjadi awal dari penyelesaian status para guru honorer di seluruh Tanah Air," katanya.

Seleksi ini dibuka bagi semua yang saat ini berstatus guru honorer. Termasuk mereka yang pada saat ini berstatus Tenaga Honorer Kategori Dua (K2) dan para lulusan Pendidikan Profesi Guru yang pada saat ini belum mengajar. Setiap pendaftar diberikan kesempatan mengikuti ujian sampai tiga kali. Jika peserta ujian gagal pada kesempatan pertama, maka peserta dapat mengikuti ujian hingga dua kali lagi.

Semua biaya ujian seleksi ini ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Dengan demikian, diharapkan para peserta di daerah tidak akan terhambat untuk mengikuti ujian seandainya Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan anggaran. Dengan seluruh dukungan yang diberikan oleh pemerintah saya mengharapkan agar semua calon guru yang berminat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

Pada kesempatan itu, Wapres juga mengatakan Pemerintah telah menyiapkan anggaran bagi mereka yang lulus seleksi tahap pertama. Dan untuk jangka menengah akan disediakan anggaran untuk satu juta formasi guru PPPK.

Wapres mengharapkan agar Menteri Dalam Negeri dapat memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan formasi kebutuhan guru di daerah masing-masing. Selanjutnya, Pemerintah Daerah agar mengajukannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Semoga, pelaksanaan Seleksi Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Komisi X DPR: Sistem Pendidikan Indonesia Perlu Desain Besar

“Kita bukan lagi berada di era mekanik dan era produksi massal, tetapi sudah berada pada era industri 4.0. Ini adalah era inovasi dan kreasi," kata Abdul Fikri.

NASIONAL | 23 November 2020

KPK Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida

KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan stadion Mandala Krida Yogyakarta pada APBD tahun anggaran 2016-2017.

NASIONAL | 23 November 2020

Sekolah Tatap Muka Akan Dimulai, Ini Anjuran Pimpinan DPR

Menurut Dasco, sektor pendidikan termasuk yang paling berat terdampak dalam pandemi Covid-19.

NASIONAL | 23 November 2020

Azis Syamsudin: Tak Mudah Mendagri Copot Kepala Daerah

Pemecatan kepala daerah akan membutuhkan proses yang panjang.

NASIONAL | 23 November 2020

Struktur Baru, KPK Janji Tetap Bertaji Berantas Korupsi

Perubahan struktur ini untuk menyesuaikan kerja-kerja KPK sebagaimana diamanatkan UU Nomor 19 Tahun 2019.

NASIONAL | 23 November 2020

Sindikat Penjualan Madu Palsu Rusak Kehormatan Komunitas Adat Badui

Saija mewakili pemerintah Desa Kanekes dan masyarakat adat Badui menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia.

NASIONAL | 23 November 2020

Dinas TPH Sumut Distribusikan Bantuan Alat Pertanian ke Kabupaten dan Kota

Bantuan alat pertanian antara lain cangkul, garu, parang, kereta sorong (angkong), hand sprayer, perangkap lalat buah.

NASIONAL | 23 November 2020

12 Petugas KPPS di Jambi Positif Covid-19

Belum ditambah sedikitnya 119 orang petugas KPPS di Provinsi Jambi yang sudah menjalani rapid test (tes cepat) Covid-19 pekan lalu dinyatakan reaktif.

NASIONAL | 23 November 2020

Buka Rakernas X PMKRI, Jokowi: Jangan Biarkan Upaya Rusak Toleransi Antarsuku, Ras, dan Agama

Menurut Jokowi, PMKRI telah berpartisipasi aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui berbagai aktivitasnya.

NASIONAL | 23 November 2020

Ketua Satgas Imbau Massa Kerumunan Rizieq Lakukan Tes Swab Gratis

Doni Monardo mengimbau massa berada dalam kerumunan Rizieq Syihab agar melakukan test swab gratis.

NASIONAL | 23 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS