Anak dan Menantu Rizieq Tak Datang, Polri: Belum Bisa Dipanggil Paksa

Anak dan Menantu Rizieq Tak Datang, Polri: Belum Bisa Dipanggil Paksa

Senin, 23 November 2020 | 17:21 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mabes Polri mengatakan belum akan memanggil paksa Syarifah Najwa Shihab, beserta suaminya, Irfan Alaydrus, untuk diperiksa dalam dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Anak dan menantu Mohammad Rizieq Syihab itu sedianya akan diperiksa Jumat (20/11/2020) lalu namun mereka berdua tidak hadir.

“Proses ini itu kita namanya masih tahap mengklarifikasi dan mengundang. Jadi memang penyelidikan ini memang belum pro justisia, belum mengikat. (Beda) kalau sudah pro justisia (kalau) dua kali dipanggil (dan tidak datang juga) baru ada perintah membawa (paksa) untuk ketiga kalinya,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Senin (23/11/2020).

Kalau yang bersangkutan memercayai negara ini adalah negara hukum, masih kata Awi, mari kita dudukan masalah ini bersama-sama. Datanglah untuk diklarifikasi karena kesempatan ini untuk membeberkan apa yang terjadi sehingga jangan sampai nanti yang bersangkutan dirugikan sendiri.

“Karena memang saksi ini diundang untuk kesaksian masing masing. Itu yang kita harapkan. (Jadi kalau di tahap ini tidak datang) nggak ada masalah, karena tidak ada konsekuensi hukum tadi. Tapi ingat penyidik (saat ini) membuat konstruksi hukum. Mereka sudah dijadwalkan (diundang lagi), nanti kita sampaikan lagi,” sambungnya.

Seperti diberitakan Polri mengusut dugaan pelanggaran protokol kesehatan terkait acara Mohammad Rizieq Syihab di Jakarta dan di Megamendung, Bogor.

Pelanggar protokol kesehatan diancam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 berbunyi, "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta."



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sekolah Tatap Muka, DIY Masih Tunggu Keputusan Gubernur

Sebelum keluarnya SKB tersebut, DIY telah mendiskusikan kemungkinan dibuka pembelajaran tatap muka, karena desakan orang tua siswa.

NASIONAL | 23 November 2020

Kota Palu Siap Berlakukan Belajar Tatap Muka

Disdikbud Kota Palu melakukan persiapan untuk memulai belajar tatap muka pada Januari 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

NASIONAL | 23 November 2020

Panglima TNI Pimpin Sertijab Komandan Paspampres

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, memimpin upacara sertijab Komandan Paspampres dari Mayjen TNI Maruli Simanjuntak kepada Brigjen TNI Agus Subiyanto.

NASIONAL | 23 November 2020

KPU Medan Pastikan Pasien Covid-19 Bisa Gunakan Hak Pilih

Pasien terkonfirmasi tetap dilayani akan tetapi harus ada pemberitahuan dulu ke KPPS, dan mengurus formulir model A5 atau form pindah memilih.

NASIONAL | 23 November 2020

Jambi Dilanda Longsor dan Banjir, Ribuan Warga Mengungsi

Kepala BPBD Kabupaten Bungo Trobroni Yusuf mengatakan, sedikitnya 1.005 orang dari 335 keluarga di beberapa desa mengungsi karena banjir.

NASIONAL | 23 November 2020

Tiket KA untuk Natal dan Tahun Baru Sudah Dapat Dipesan

PT KAI membuka pemesanan tiket kereta api (KA) jarak jauh untuk periode liburan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

NASIONAL | 23 November 2020

Kapolda Sumut: Kerumunan Massa Akan Kami Bubarkan

Menurut Kapolda, pihak kepolisian akan membubarkan secara paksa setiap acara yang menimbulkan kerumunan massa.

NASIONAL | 23 November 2020

Dankoopssus: TNI Tidak Akan Biarkan Aksi Terorisme Ancam Masyarakat

Ditegaskan, aksi terorisme adalah act of war (bentuk perang), sehingga TNI harus siap mulai dari penangkalan, penindakan, sampai dengan pemulihan.

NASIONAL | 23 November 2020

Pengamanan Pilkada 2020, Polda Sumut Kerahkan 12.350 Personel

Jumlah personel yang dikerahkan belum termasuk bantuan pengamanan dari TNI maupun Satpol PP.

NASIONAL | 23 November 2020

Pemerintah Usulkan 3 RUU Baru ke Prolegnas 2021

Di luar itu, ada 7 RUU yang sebelumnya sudah masuk di Prolegnas Prioritas 2020, dan ingin dipertahankan Pemerintah.

NASIONAL | 23 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS