Pemda DIY dan BP Jamsostek Sepakat Lindungi Hak Pekerja
INDEX

BISNIS-27 555.695 (12.56)   |   COMPOSITE 6537.09 (82.91)   |   DBX 1185.45 (4.25)   |   I-GRADE 192.346 (4.58)   |   IDX30 559.887 (14.06)   |   IDX80 149.821 (2.81)   |   IDXBUMN20 454.506 (9.99)   |   IDXESGL 154.417 (2.37)   |   IDXG30 151.04 (3.24)   |   IDXHIDIV20 490.586 (12.63)   |   IDXQ30 156.252 (4.15)   |   IDXSMC-COM 301.613 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 382.211 (0.35)   |   IDXV30 157.186 (1.27)   |   INFOBANK15 1083.88 (30.87)   |   Investor33 472.674 (10.59)   |   ISSI 194.508 (1.25)   |   JII 694.836 (6.78)   |   JII70 242.811 (1.92)   |   KOMPAS100 1324.28 (21.59)   |   LQ45 1037.35 (23.63)   |   MBX 1819.69 (25.48)   |   MNC36 350.082 (7.57)   |   PEFINDO25 343.337 (-0.23)   |   SMInfra18 332.762 (3.61)   |   SRI-KEHATI 404.998 (10)   |  

Pemda DIY dan BP Jamsostek Sepakat Lindungi Hak Pekerja

Selasa, 24 November 2020 | 11:23 WIB
Oleh : Fuska Sani Evani / JEM

Yogyakarta, Beritasatu.com - Gubernur DI Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan di wilayah DIY pada Senin (23/11/2020).

Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto menyampaikan, perjanjian tersebut dijalin agar Pemda DIY bersama dengan BP Jamsostek dapat menjalin sinergitas untuk mewujudkan misi melindungi dan mensejahterakan seluruh pekerja yang ada di DIY melalui optimalisasi fungsi pengawasan untuk mewujudkan kepatuhan pemberi kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan meningkatnya kepatuhan pemberi kerja, tentunya juga dapat berimbas pada peningkatan produktivitas dan mendukung pembangunan serta meningkatkan perekonomian daerah.

Kesepakatan tersebut juga menegaskan bahwa sebagai badan hukum publik, terus memberikan edukasi terkait manfaat dan program BP Jamsostek sebagai wujud kepedulian dan peran aktif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

“Sebagai pengingat, bahwa PP (Peraturan Pemerintah) No. 82 yang terbit pada akhir tahun 2019 yang lalu semakin meningkatkan manfaat program BP Jamsostek tanpa kenaikan iuran. Jika dibandingkan dengan jaminan sosial di luar negeri, manfaat dari BPJAMSOSTEK ini sangat luar biasa, karena ada nilai tambah atau manfaat tambahan juga selain manfaat utama yang disediakan. Hal ini untuk memastikan kesejahteraan bagi pekerja dapat terwujud,” tutur Agus.

Selain itu, Agus juga memaparkan BP Jamsostek memiliki basis data pekerja yang dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat pekerja.

“Kementerian Ketenagakerjaan memberikan Bantuan Subsidi Upah dari Pemerintah RI dengan menggunakan basis data dari BP Jamsostek. Tidak menutup kemungkinan pemerintah akan kembali memberikan bantuan menggunakan basis data dari BP Jamsostek,” tambahnya.

Namun menurutnya, pekerja informal atau kategori Bukan Penerima Upah (BPU) dengan latar belakang pendidikan paling tinggi SMP, masih belum menjadikan perlindungan BP Jamsostek sebagai prioritas karena alasan ekonomi. oleh karena itu, melakukan kerjasama-kerjasama strategis dengan Pemerintah Daerah menjadi pilihan agar perlindungan bagi para pekerja BPU ini dapat terealisasi.

Dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja yang ada di DIY. Agus berpesan dalam kurun waktu 3 tahun ini, pihaknya telah memberikan Penghargaan Paritrana Awards kepada Pemerintah Daerah yang mendukung implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Apresiasi kami bagi seluruh Pemerintah Daerah, khususnya pada hari ini, kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Semoga dengan kerjasama yang dijalin ini, menjadi bukti nyata kepedulian Pemerintah dalam menyediakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, agar selalu fokus dan tenang dalam menjalankan tugasnya,” ucap Agus.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyatakan, Pemda DIY menyelenggarakan Penghargaan Sidhakarya di tiap tahun genap dan diharapkan seluruh perusahaan dan pemerintah daerah berpartisipasi agar produktivitas kerja lebih baik lagi.

Menurut Sultan, pengawasan perlu dilakukan agar seluruh perusahaan formal harus terdaftar dalam program perlindungan BP Jamsostek, dan manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman agar para pekerja dapat fokus dan produktivitas kerja meningkat.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Cegah Kerumunan, Pemkab Tanjungjabung Timur Tak Izinkan Pesta Pernikahan

Kegiatan pesta pernikahan di daerah itu, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 daerah itu akan membubarkannya.

NASIONAL | 24 November 2020

Pjs Wali Kota Semarang Tegaskan Hak Anak-anak dalam Situasi Rentan Tetap Dijamin

UPKSAI ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Semarang dalam memberikan layanan kepada anak-anak di Kota Semarang.

NASIONAL | 24 November 2020

Pemuda Penghina Brimob di Medsos Terancam 6 Tahun Penjara

Meski sudah meminta maaf, polisi tetap menjerat dengan UU ITE.

NASIONAL | 24 November 2020

Agustinus Woro Kembali Panjat Baliho di Kebayoran Baru

Agustinus beberapa kali melakukan aksi panjat reklame dan baliho di Jakarta.

NASIONAL | 24 November 2020

Sekolah Tunggu Instruksi Gubernur DKI untuk Pembelajaran Tatap Muka

Pihak sekolah sudah tentu mempersiapkan protokol kesehatan Covid-19

NASIONAL | 24 November 2020

Kejaksaan Tangkap Buronan Korupsi Dana Desa

Akibat perbuatannya, Kepala Desa Bulungihit, Sumatera Utara itu, merugikan keuangan negara hingga Rp 960 juta.

NASIONAL | 23 November 2020

Istri Gus Ipul Sekeluarga Terpapar Covid-19

Istri mantan Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf, Fatma Syaifullah Yusuf terpapar Covid-19 dn dirawat di RSU Dr Soetomo, Surabaya.

NASIONAL | 23 November 2020

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Ternak di Kemtan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut tuntas kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sapi, kambing, dan pakan ternak di Kementerian Pertanian (Kemt

NASIONAL | 23 November 2020

Kemsos Tambah Kuota 20.000 Penerima Bansos Tunai

Kemsos akan membuka kuota bagi penerima bantuan sosial tunai hingga 20.000 keluarga penerima manfaat pada 2021.

NASIONAL | 23 November 2020

IMM Sumsel Minta Gubernur Evaluasi Kinerja Pjs Bupati Musi Rawas

IMM berharap pilkada serentak ini menjadi ajang tarung ide dan gagasan untuk kemajuan daerah masing-masing bukan menjadi ajang saling membuka aib paslon.

NASIONAL | 23 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS