Tahun 2021, Pemerintah Bakal Rekrut 1 Juta Guru
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Tahun 2021, Pemerintah Bakal Rekrut 1 Juta Guru

Selasa, 24 November 2020 | 13:32 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan, kompetensi guru sebagai pilar pendidikan menjadi penentu keberhasilan proses pendidikan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM). Oleh sebab itu, diperlukan persyaratan tertentu untuk dapat diangkat menjadi seorang guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa kompetensi guru merupakan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kombinasi dari seluruh kompetensi ini mutlak diperlukan jika kita ingin menghasilkan peserta didik yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif,” kata Wapres saat menghadiri acara Pengumuman Rencana Seleksi Guru PPPK yang berlangsung secara virtual, pada Senin (23/11), di Jakarta.

Seperti diunggah laman Sekretariat Kabinet, Selasa (24/11/2020), acara pengumuman ini juga dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta jajaran pejabat tinggi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara.

Ia mengatakan, pada tahun 2021 pemerintah akan membuka seleksi bagi guru honorer atau non-PNS untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jumlah formasi yang dibuka sebanyak 1 juta guru.

Pertimbangan kompetensi dalam seleksi guru PPPK itu bukan tanpa alasan. Wapres mengatakan, saat ini pemerintah menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas nasional. SDM unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global, dan guru memiliki peran yang sangat penting untuk menghasilkan SDM unggul. Karena itu diperlukan tenaga pendidik dengan kompetensi tinggi yang jumlahnya juga harus sesuai dengan sebaran satuan pendidikan di Tanah Air.

Wapres menjelaskan, saat ini baru sebagian kecil guru honorer yang memiliki sertifikat guru. Guru honorer juga tidak dapat mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas atau kemudahan akses untuk menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi. “Seiring berkembangnya zaman, kompetensi guru honorer juga harus ditingkatkan,” tegasnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membuka jalan untuk mengangkat guru honorer menjadi PPPK. Pengaturan lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Menurut Wapres, dengan terbitnya PP ini dan mengingat kondisi keuangan negara yang telah memungkinkan, sejak tahun lalu ada pengangkatan guru PPPK walaupun dengan jumlah terbatas.

“Tahun 2021 pemerintah merencanakan melakukan seleksi terbuka bagi calon guru PPPK. Diharapkan dengan awal yang baik ini, persoalan status guru honorer secara bertahap dapat terselesaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Wapres menuturkan, untuk membantu persiapan calon guru PPPK menghadapi seleksi, pemerintah melalui Kemendikbud akan menyiapkan materi pembelajaran mandiri secara daring. Para calon guru diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan semaksimal mungkin agar dapat lolos ujian seleksi dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Semua biaya ujian seleksi akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Bahkan setiap pendaftar diberi kesempatan untuk mengikuti ujian hingga tiga kali.

“Jika peserta ujian gagal pada kesempatan pertama, maka peserta dapat mengikuti ujian hingga dua kali lagi,” ujarnya.

Ia berharap, seleksi guru PPPK ini bisa menjadi solusi bagi pembenahan tata kelola guru.

“Ke depan tidak terjadi lagi kekurangan guru yang berkompeten, dan guru dapat berkonsentrasi untuk mengajar penuh,” pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

53.599 Petugas Penyelenggara Pilkada di Bengkulu Jalani Rapid Test Covid-19

Jika dari hasil rapid test yang reaktif, maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan uji swab.

NASIONAL | 24 November 2020

Diduga Curi Star Kampanye, Paslon Cagub Sumatera Barat Dilaporkan ke Bareskrim

"Kami sudah melaporkan hal ini ke Gakkumdu di Bawaslu dan diarahkan ke Bareskrim Polri agar perkara ini ditindaklanjuti dan diproses hukum," kata Maulana.

NASIONAL | 24 November 2020

Pemda DIY dan BP Jamsostek Sepakat Lindungi Hak Pekerja

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan, Pemda DIY menyelenggarakan Penghargaan Sidhakarya di tiap tahun genap.

NASIONAL | 24 November 2020

Cegah Kerumunan, Pemkab Tanjungjabung Timur Tak Izinkan Pesta Pernikahan

Kegiatan pesta pernikahan di daerah itu, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 daerah itu akan membubarkannya.

NASIONAL | 24 November 2020

Pjs Wali Kota Semarang Tegaskan Hak Anak-anak dalam Situasi Rentan Tetap Dijamin

UPKSAI ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Semarang dalam memberikan layanan kepada anak-anak di Kota Semarang.

NASIONAL | 24 November 2020

Pemuda Penghina Brimob di Medsos Terancam 6 Tahun Penjara

Meski sudah meminta maaf, polisi tetap menjerat dengan UU ITE.

NASIONAL | 24 November 2020

Agustinus Woro Kembali Panjat Baliho di Kebayoran Baru

Agustinus beberapa kali melakukan aksi panjat reklame dan baliho di Jakarta.

NASIONAL | 24 November 2020

Sekolah Tunggu Instruksi Gubernur DKI untuk Pembelajaran Tatap Muka

Pihak sekolah sudah tentu mempersiapkan protokol kesehatan Covid-19

NASIONAL | 24 November 2020

Kejaksaan Tangkap Buronan Korupsi Dana Desa

Akibat perbuatannya, Kepala Desa Bulungihit, Sumatera Utara itu, merugikan keuangan negara hingga Rp 960 juta.

NASIONAL | 23 November 2020

Istri Gus Ipul Sekeluarga Terpapar Covid-19

Istri mantan Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf, Fatma Syaifullah Yusuf terpapar Covid-19 dn dirawat di RSU Dr Soetomo, Surabaya.

NASIONAL | 23 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS