Ahli Epidemologi Minta Pemerintah Awasi Potensi Vaksin Covid-19 Ilegal
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Ahli Epidemologi Minta Pemerintah Awasi Potensi Vaksin Covid-19 Ilegal

Selasa, 24 November 2020 | 13:40 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengingatkan potensi adanya vaksin Covid-19 ilegal yang diperjualbelikan di pasar gelap (black market). Hal tersebut dapat terjadi seiring dengan upaya distribusi vaksin kepada masyarakat yang dilakukan direncanakan pada tahun 2021 mendatang.

Erick mewanti-wanti perihal perdagangan vaksin ilegal ini karena berkaca pada saat awal pandemi juga terjadi perdagangan ilegal Alat Pelindung Diri (APD), polymerase chain reaction (PCR), dan alat kesehatan lain yang justru merugikan masyarakat itu sendiri.

Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Hariadi Wibisono meminta pemerintah harus melakukan pengawasan secara ketat dan menindak secara tegas para pelaku untuk mencegah beredarnya vaksin Covid-19 ilegal di masyarakat.

“Menurut saya ilegal itu kan antara pengawas dan penyelundunya itu kan selalu adu pintar, jadi pengawasnya mesti ketat betul kalau kita bisa melihat ada sesuatu yang tidak beres, yang namanya ilegal harus bisa ditemukan, harus diberikan tindakan jangan sampai ilegal dibiarkan,” ungkap Hariadi, Selasa (24/11/2020).

Hariadi menambahkan, vaksin ilegal tentunya akan merugikan dan membahayakan masyarakat, untuk itu vaksin yang akan digunakan harus mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

“Namanya saja ilegal ya kan, nah kalau ilegal dia bisa membahayakan pemakai. Maka harus ada izin BPOM,” katanya.

Menurut Hariadi, seluruh dunia produksi vaksin Covid-19 baru sampai tahap uji klinis III, kalau sudah ada yang menawarkan vaksin dan beredar di pasar, maka masyarakat patut mencurigai keamanan dan efektivitas vaksin tersebut.

“Yang paling maju adalah vaksin-vaksin yang sedang tahap uji fase III semua itu vaksin kan harus melalui tahapan itu, setelah fase III baru akan dilihat sensitifitasnya seperti apa, fase I, II dan III itu melihat keamanan efektivitas nanti, sensitivitasnya sampai apa, baru bisa dipasarkan, baru ada lisensi gitu,” bebernya.

Lebih lanjut Hariadi menyarankan untuk melakukan distribusi vaksin ke masyarakat harus dilakukan secara hati-hati, sebab distribusi vaksin berbeda dengan obat. Distribusi vaksin melalui proses manufaktur yang tidak sederhana.

“Kalau distribusi obat selama bungkusnya masih bagus sampai ke ujung sana tidak ada masalah, tapi kalau vaksin selama proses distribusi ini kan harus terpantau suhunya sesuai dengan yang disaratkan yang disebut cool chain atau rantai dingin, gitu lho,” jelasnya.

Sebelumnya, Erick Thohir menegaskan bahwa vaksin ini menyangkut nyawa manusia sehingga tidak bisa main-main. Jadi tingkat keamanannya harus benar-benar diperhatikan, bahkan dari mulai distribusi awal nanti TNI/Polri akan langsung mengawal demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Erick juga menekankan pentingnya data. Pihaknya mengutamakan Satu Data seperti pemilu, yang mana setiap pengiriman data, dalam hal ini vaksin ke sebuah titik itu sudah ada nama dan alamat pemakainya.

Dengan demikian, vaksin akan aman, terpantau, dan nanti setelah beberapa bulan penyuntikan bisa dilihat perkembangannya.

"Dan ini juga menekan kasus-kasus awal pada saat pandemi Covid-19, adanya black market APD, black market PCR. Nah kalau PCR, APD mungkin ya oke, tapi kalau (vaksin) ini kan nyawa manusia," katanya.

Selebihnya, Erick menilai distribusi vaksin di Indonesia bukan sesuatu yang baru. Sebab, Indonesia adalah negara produsen vaksin, salah satunya Bio Farma. Kata dia sudah ada 15 macam vaksin yang diproduksi di dalam negeri.

"Distribusinya juga sudah di seluruh Indonesia, baik yang dimiliki oleh pemerintah, Kemenkes, ataupun yang dimiliki oleh BUMN ataupun swasta. Jadi distribusi bisa," bebernya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tahun 2021, Pemerintah Bakal Rekrut 1 Juta Guru

“Ke depan tidak terjadi lagi kekurangan guru yang berkompeten, dan guru dapat berkonsentrasi untuk mengajar penuh,” kata Ma'ruf Amin.

NASIONAL | 24 November 2020

53.599 Petugas Penyelenggara Pilkada di Bengkulu Jalani Rapid Test Covid-19

Jika dari hasil rapid test yang reaktif, maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan uji swab.

NASIONAL | 24 November 2020

Diduga Curi Star Kampanye, Paslon Cagub Sumatera Barat Dilaporkan ke Bareskrim

"Kami sudah melaporkan hal ini ke Gakkumdu di Bawaslu dan diarahkan ke Bareskrim Polri agar perkara ini ditindaklanjuti dan diproses hukum," kata Maulana.

NASIONAL | 24 November 2020

Pemda DIY dan BP Jamsostek Sepakat Lindungi Hak Pekerja

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan, Pemda DIY menyelenggarakan Penghargaan Sidhakarya di tiap tahun genap.

NASIONAL | 24 November 2020

Cegah Kerumunan, Pemkab Tanjungjabung Timur Tak Izinkan Pesta Pernikahan

Kegiatan pesta pernikahan di daerah itu, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 daerah itu akan membubarkannya.

NASIONAL | 24 November 2020

Pjs Wali Kota Semarang Tegaskan Hak Anak-anak dalam Situasi Rentan Tetap Dijamin

UPKSAI ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Semarang dalam memberikan layanan kepada anak-anak di Kota Semarang.

NASIONAL | 24 November 2020

Pemuda Penghina Brimob di Medsos Terancam 6 Tahun Penjara

Meski sudah meminta maaf, polisi tetap menjerat dengan UU ITE.

NASIONAL | 24 November 2020

Agustinus Woro Kembali Panjat Baliho di Kebayoran Baru

Agustinus beberapa kali melakukan aksi panjat reklame dan baliho di Jakarta.

NASIONAL | 24 November 2020

Sekolah Tunggu Instruksi Gubernur DKI untuk Pembelajaran Tatap Muka

Pihak sekolah sudah tentu mempersiapkan protokol kesehatan Covid-19

NASIONAL | 24 November 2020

Kejaksaan Tangkap Buronan Korupsi Dana Desa

Akibat perbuatannya, Kepala Desa Bulungihit, Sumatera Utara itu, merugikan keuangan negara hingga Rp 960 juta.

NASIONAL | 23 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS