KPK Minta Cakada Jujur Laporkan Sumbangan Kampanye
INDEX

BISNIS-27 537.873 (30.05)   |   COMPOSITE 6307.13 (223.75)   |   DBX 1215.21 (4.76)   |   I-GRADE 185.638 (9.62)   |   IDX30 533.814 (34.96)   |   IDX80 142.76 (7.7)   |   IDXBUMN20 425.411 (28.19)   |   IDXESGL 147.067 (6.53)   |   IDXG30 144.927 (6.74)   |   IDXHIDIV20 469.552 (27.52)   |   IDXQ30 151.508 (7.38)   |   IDXSMC-COM 286.952 (4.19)   |   IDXSMC-LIQ 357.858 (10.51)   |   IDXV30 144.532 (5.41)   |   INFOBANK15 1076.36 (63.82)   |   Investor33 457.615 (27.27)   |   ISSI 184.91 (3.57)   |   JII 650.972 (18.12)   |   JII70 227.363 (5.64)   |   KOMPAS100 1270.4 (59.67)   |   LQ45 991.58 (59.46)   |   MBX 1739.82 (70.23)   |   MNC36 337.819 (19.25)   |   PEFINDO25 325.262 (1.45)   |   SMInfra18 322.474 (9.89)   |   SRI-KEHATI 391.563 (25.56)   |  

KPK Minta Cakada Jujur Laporkan Sumbangan Kampanye

Selasa, 24 November 2020 | 18:33 WIB
Oleh : Fana Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan setiap calon kepala daerah (cakada) jujur, terbuka dan valid dalam melaporkan sumbangan kampanye yang diterimanya. Kejujuran dalam pelaporan setiap sumbangan kampanye merupakan ukuran integritas cakada.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam kegiatan Pembekalan Cakada dan Penyelenggara Pilkada Serentak 2020 di Wilayah Provinsi Jambi, Jawa Tengah (Jateng), Sulawesi Tenggara (Sultra), dan Maluku, yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, Selasa (24/11/2020).

"Salah satu indikator integritas cakada adalah kejujuran melaporkan tiap sumbangan kampanye. Hasil survei KPK tahun 2018 menemukan 82,3 persen cakada menyatakan adanya donatur atau penyumbang dalam pendanaan pilkada,” kata Alex, sapaan Alexander Marwata.

Korupsi kepala daerah, kata Alex, berhubungan erat dengan kecenderungan kepala daerah terpilih untuk membalas jasa atas dukungan dana dari donatur, sejak proses pencalonan, kampanye, sampai pemungutan suara.

Berdasar survei KPK pada 2018, para donatur itu berharap kepala daerah yang disumbangnya memberikan kemudahan perizinan, kemudahan ikut tender proyek pemerintah, keamanan menjalankan bisnis, kemudahan akses donatur atau kolega menjabat di pemerintahan daerah atau BUMD, kemudahan akses menentukan peraturan daerah, prioritas bantuan langsung, serta prioritas dana bantuan sosial (bansos) atau hibah APBD.

Berdasarkan evaluasi KPK, kata Alex, terdapat lima modus korupsi kepala daerah. Pertama, kata, intervensi dalam kegiatan belanja daerah, mulai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), pengelolaan kas daerah, pelaksanaan hibah, bantuan sosial (bansos), dan program, pengelolaan aset, hingga penempatan anggaran pemerintah paerah (pemda) di BUMD.

Kedua, intervensi dalam penerimaan daerah, mulai pajak daerah atau retribusi, pendapatan daerah dari pusat, sampai kerja sama dengan pihak lain. Ketiga, perizinan, mulai dari pemberian rekomendasi, penerbitan perizinan, sampai pemerasan. Kemudian, modus berikutnya benturan kepentingan dalam proses PBJ, mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan perangkapan jabatan.

"Serta, penyalahgunaan wewenang, mulai pengangkatan dan penempatan jabatan orang dekat, hingga pemerasan saat pengurusan rotasi, mutasi, atau promosi ASN,” ungkap Alex.

Dalam kesempatan ini, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga mengharapkan komitmen dan integritas cakada dalam keikutsertaannya dalam pilkada. Selain itu, Kastorius juga mengingatkan ASN agar tetap netral atau tidak berpihak pada salah satu cakada di wilayahnya.

"Perlu komitmen dan integritas para paslon (pasangan calon) serta patuh pada kode etik agar tercipta suasana yang kondusif. Lalu, untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN agar tidak berpihak pada salah satu paslon, dengan melakukan sosialisasi regulasi dan menegakkan kode etik ASN secara tegas dan konsisten,” tutur Kastorius.

Pelaksana Harian (Plh) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra meminta seluruh cakada dan pemilih bersama-sama mewujudkan pilkada berintegritas. Masyarakat, katanya, bisa mengakses data dan informasi pilkada melalui aplikasi infopemilu.kpu.go.id.

Ilham mengatakan, tantangan integritas di tengah pandemi bagi KPU adalah bersikap non-diskriminatif dalam memperlakukan peserta pemilihan, menginformasikan hal-hal baru yang perlu diketahui peserta pemilihan, terutama tahapan kampanye serta sanksi bila melanggar, mendorong peserta pemilihan taat pada protokol kesehatan dan memberikan sanksi yang sesuai pada mereka yang melanggar.

"Juga, merespon dengan baik dan tepat terhadap kecemasan dan ketidakpercayaan masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan di masa pandemi, mendorong partisipasi masyarakat untuk memilih, dengan tetap mengedepankan pentingnya penerapan protokol kesehatan, dan taat terhadap protokol kesehatan dalam setiap penyelenggaraan tahapan pemilihan, agar dapat menjadi teladan bagi peserta dan pemilih,” kata Ilham.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ganjar Usulkan Libur Bersama Akhir Tahun Ditiadakan

Ganjar menerangkan, pada tanggal 10-12 November lalu, peningkatan kasus positif di Jawa Tengah naik drastis dan diduga akibat libur panjang sebelumnya.

NASIONAL | 24 November 2020

Edy Rahmayadi: Pembukaan Sekolah Tidak Boleh Gegabah

Pemprov Sumut akan meminta masukan pakar kesehatan sebelum memutuskan untuk membuka kembali sekolah di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 24 November 2020

Jelang Akhir Tahun, Polri Harus Mewaspadai Munculnya Kembali Aksi Terorisme

Dikhawatirkan dengan meluasnya aksi-aksi kerumunan orang dan gerakan intoleransi belakangan ini mereka kembali bermanuver dan melakukan aksi teror.

NASIONAL | 24 November 2020

Bantu Pelaku UMKM, Vokasi UI Luncurkan Aplikasi Konsultasi Pajak

Aplikasi E-Taxaction menyediakan fitur konsultasi pajak gratis dalam mendukung UMKM memahami pajak.

NASIONAL | 24 November 2020

Gempa di Laut Selatan DIY, Merapi Masih Tenang

BPPTKG Yogyakarta, belum merilis keterangan dampak dari terjadinya gempa di pantai Selatan Gunungkidul tersebut dengan aktivitas Gunung Merapi.

NASIONAL | 24 November 2020

KPK Buka Penyidikan Baru Kasus Korupsi Jasindo

KPK telah membuka penyidikan baru dugaan korupsi pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Jasindo dalam pengadaan asuransi minyak dan gas BP Migas-KKKS.

NASIONAL | 24 November 2020

Personel TNI/Polri dan Satpol PP Turunkan Baliho Rizieq Syihab di Serang

Kapolres Serang AKBP Mariyono menegaskan, penertiban spanduk dan baliho bertujuan untuk menjaga estetika lingkungan serta menjaga keamanan dan ketertiban.

NASIONAL | 24 November 2020

Pemkot Jambi Perpanjang Jam Malam dan Belajar Daring

Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi memperpanjang pemberlakuan jam malam hingga 9 Desember 2020 menyusul masih tingginya kasus Covid-19 di kota itu.

NASIONAL | 24 November 2020

Bobby Nasution Percayakan Ibu Rumah Tangga Jadi Juru Kampanye

Bobby Nasution memberikan kesempatan kepada seorang ibu rumah tangga (IRT) menjadi juru kampanye dalam silaturahmi dengan warga di Jalan Medan Tenggara.

NASIONAL | 24 November 2020

Jalinsum di Kabupaten Madina Tertimbun Longsor

Bencana longsor terjadi akibat tingginya curah hujan.

NASIONAL | 24 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS