Jaksa Agung: Agar Ada Efek Jera, Penegakan Hukum Harus Follow The Asset
INDEX

BISNIS-27 537.873 (30.05)   |   COMPOSITE 6307.13 (223.75)   |   DBX 1215.21 (4.76)   |   I-GRADE 185.638 (9.62)   |   IDX30 533.814 (34.96)   |   IDX80 142.76 (7.7)   |   IDXBUMN20 425.411 (28.19)   |   IDXESGL 147.067 (6.53)   |   IDXG30 144.927 (6.74)   |   IDXHIDIV20 469.552 (27.52)   |   IDXQ30 151.508 (7.38)   |   IDXSMC-COM 286.952 (4.19)   |   IDXSMC-LIQ 357.858 (10.51)   |   IDXV30 144.532 (5.41)   |   INFOBANK15 1076.36 (63.82)   |   Investor33 457.615 (27.27)   |   ISSI 184.91 (3.57)   |   JII 650.972 (18.12)   |   JII70 227.363 (5.64)   |   KOMPAS100 1270.4 (59.67)   |   LQ45 991.58 (59.46)   |   MBX 1739.82 (70.23)   |   MNC36 337.819 (19.25)   |   PEFINDO25 325.262 (1.45)   |   SMInfra18 322.474 (9.89)   |   SRI-KEHATI 391.563 (25.56)   |  

Jaksa Agung: Agar Ada Efek Jera, Penegakan Hukum Harus Follow The Asset

Selasa, 24 November 2020 | 18:37 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta agar aparat penegak hukum mulai menyesuaikan orientasi penegakan hukum yang selama ini dilakukan. Jika sebelumnya menggunakan pendekatan mengejar dan menghukum pelaku melalui pidana penjara (follow the suspect), maka sekarang orientasinya harus dibarengi dengan pendekatan follow the money dan follow the asset.

"Kebijakan penegakan hukum wajib memastikan bahwa hukuman harus dapat memberikan deterrent effect (efek jera), baik di sektor pidana dan perekonomian pelaku," kata Jaksa Agung saat menyampaikan sambutan dalam acara penyerahan barang hasil rampasan negara dari Kementerian Keuangan kepada Kejaksaan di Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Burhanuddin melanjutkan, menggabungkan pendekatan pidana dengan pendekatan ekonomi penting, karena pelaku kejatah kerah putih (white collar crime) memiliki rasio yang tinggi. Ini terlihat dari modus yang kian canggih dan terstruktur, karena dicampur dengan teori-teori ilmu pengetahuan, seperti akuntansi dan statistik.

"Jika diukur dari canggihnya modus operandi, kelas orang yang terlibat dan besaran dana yang dijarah, jelas korupsi merupakan kejahatan kelas tinggi yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang keliru, yaitu keserakahan itu indah (greedy is beautiful)," ucap Burhanuddin.

Para pelaku kejahatan korupsi, kata Jaksa Agung, mempertimbangkan antara biaya (cost) dan keuntungan (benefit) yang dihasilkan. Kalkulasi untung rugi tersebut bertujuan untuk menentukan dan memutuskan pilihan, apakah “melakukan” atau “tidak melakukan” suatu kejahatan.

"Pilihan yang diambil para pelaku adalah “melakukan” karena masih sangat menguntungkan. Tidak sedikit pelaku korupsi yang siap masuk penjara, karena dia dan keluarganya masih akan tetap hidup makmur dari hasil korupsi yang telah dilakukan," papar Burhanuddin.

Jika aparat penegak hukum menerapkan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan pidana dan ekonomi, Jaksa Agung memastikan ada dua hal positif yang dapat diperoleh. Pertama, perampasan aset ingin memberikan pesan yang kuat kepada para pelaku korupsi kejahatan yang mereka lakukan tidak memberikan nilai tambah finansial (crime does not pay), melainkan justru memiskinkan dan menimbulkan kesengsaraan bagi si pelaku.

Kedua, keberadaan benda sitaan, barang rampasan, dan benda sita eksekusi sebagai aset, pada akhirnya akan dipandang sebagai sesuatu yang penting karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan dari penanganan dan penyelesaian suatu perkara pidana.

"Dengan sudut pandang tersebut diharapkan dapat menginisiasi munculnya upaya semaksimal mungkin dan terintegrasi secara baik di setiap tahapan penegakan hukum, agar menjaga dan mempertahankan nilai aset yang berasal dan ada kaitannya dengan tindak pidana tidak berkurang, sehingga aset tersebut dapat segera dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik dan dapat menghadirkan keadilan ekonomi," kata Jaksa Agung.

Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung juga mengapresiasi Kementerian Keuangan dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menyerahkan barang rampasan negara kepada institusi Kejaksaan.

Dua barang rampasan negara yang berasal dari KPK itu berupa satu unit tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan, dan satu unit tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Badung, Bali. Status hukum dua aset itu telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Ini wujud sinergisitas dan koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Keuangan, KPK, dan Kejaksaan," kata Burhanuddin.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Minta Cakada Jujur Laporkan Sumbangan Kampanye

Korupsi kepala daerah, berhubungan erat dengan kecenderungan membalas jasa atas dukungan dana dari donatur.

NASIONAL | 24 November 2020

Ganjar Usulkan Libur Bersama Akhir Tahun Ditiadakan

Ganjar menerangkan, pada tanggal 10-12 November lalu, peningkatan kasus positif di Jawa Tengah naik drastis dan diduga akibat libur panjang sebelumnya.

NASIONAL | 24 November 2020

Edy Rahmayadi: Pembukaan Sekolah Tidak Boleh Gegabah

Pemprov Sumut akan meminta masukan pakar kesehatan sebelum memutuskan untuk membuka kembali sekolah di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 24 November 2020

Jelang Akhir Tahun, Polri Harus Mewaspadai Munculnya Kembali Aksi Terorisme

Dikhawatirkan dengan meluasnya aksi-aksi kerumunan orang dan gerakan intoleransi belakangan ini mereka kembali bermanuver dan melakukan aksi teror.

NASIONAL | 24 November 2020

Bantu Pelaku UMKM, Vokasi UI Luncurkan Aplikasi Konsultasi Pajak

Aplikasi E-Taxaction menyediakan fitur konsultasi pajak gratis dalam mendukung UMKM memahami pajak.

NASIONAL | 24 November 2020

Gempa di Laut Selatan DIY, Merapi Masih Tenang

BPPTKG Yogyakarta, belum merilis keterangan dampak dari terjadinya gempa di pantai Selatan Gunungkidul tersebut dengan aktivitas Gunung Merapi.

NASIONAL | 24 November 2020

KPK Buka Penyidikan Baru Kasus Korupsi Jasindo

KPK telah membuka penyidikan baru dugaan korupsi pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Jasindo dalam pengadaan asuransi minyak dan gas BP Migas-KKKS.

NASIONAL | 24 November 2020

Personel TNI/Polri dan Satpol PP Turunkan Baliho Rizieq Syihab di Serang

Kapolres Serang AKBP Mariyono menegaskan, penertiban spanduk dan baliho bertujuan untuk menjaga estetika lingkungan serta menjaga keamanan dan ketertiban.

NASIONAL | 24 November 2020

Pemkot Jambi Perpanjang Jam Malam dan Belajar Daring

Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi memperpanjang pemberlakuan jam malam hingga 9 Desember 2020 menyusul masih tingginya kasus Covid-19 di kota itu.

NASIONAL | 24 November 2020

Bobby Nasution Percayakan Ibu Rumah Tangga Jadi Juru Kampanye

Bobby Nasution memberikan kesempatan kepada seorang ibu rumah tangga (IRT) menjadi juru kampanye dalam silaturahmi dengan warga di Jalan Medan Tenggara.

NASIONAL | 24 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS