Benarkah Permen 12/2020 Membuat Menteri Edhy Prabowo Ditangkap KPK?​​
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-5.79)   |   COMPOSITE 6258.57 (-56.46)   |   DBX 1209.79 (-1.54)   |   I-GRADE 185.201 (-1.44)   |   IDX30 531.719 (-6.43)   |   IDX80 142.034 (-1.29)   |   IDXBUMN20 420.424 (-5.86)   |   IDXESGL 146.593 (-1.21)   |   IDXG30 145.132 (-1.32)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-4.47)   |   IDXQ30 151.699 (-1.64)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-2.95)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-2.49)   |   IDXV30 142.342 (-1.61)   |   INFOBANK15 1078.54 (-18.53)   |   Investor33 455.425 (-4.76)   |   ISSI 183.228 (-0.83)   |   JII 646.305 (-1.31)   |   JII70 225.666 (-0.56)   |   KOMPAS100 1262.11 (-10.58)   |   LQ45 987.949 (-11.42)   |   MBX 1725.55 (-17.65)   |   MNC36 336.055 (-3.58)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.21)   |   SMInfra18 316.891 (-0.91)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-4.55)   |  

Benarkah Permen 12/2020 Membuat Menteri Edhy Prabowo Ditangkap KPK?​​

Rabu, 25 November 2020 | 10:11 WIB
Oleh : Heriyanto / HS

Jakarta, Beritasatu.com - Tanggal 5 Mei 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menerbitkan Peraturan Menteri KKP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam Permen 12/2020 itu diuraikan sejumlah hal terkait dengan budidaya dan tentunya juga ekspor. Menariknya, aturan ini mencabut larangan ekspor yang sebelumnya ditetapkan menteri pendahulunya Susi Pudjiastuti.

Dalih Permen itu lalu melonggarkan ekspor benih bening lobster (Puerulus) atau sering disebut benur, lobster muda, lobster (Panulirus spp.), lobster pasir (Panulirus homarus), dan beberapa jenis lainnya. Ada beberapa syarat bagi pihak-pihak yang ingin mengekspor benih lobster. Hal itu khususnya dijabarkan dalam Pasal 5 Ayat 1.

Dalam Pasal 5 Ayat 1 disebutkan pengeluaran benih-benih lobster dengan harmonized system code 0306.31.10 dari wilayah Indonesia hanya dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan. Antara lain, kuota dan lokasi penangkapan benih-benih lobster harus sesuai kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dan eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat.

Selain itu, ekspor benih lobster harus dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan. Benih lobster juga harus diperoleh dari nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan.

Belum sampai dua bulan sejak Permen tersebut keluar, aktivitas ekspor benih lobster sudah berjalan.
Padahal, salah satu ketentuannya adalah ekspor boleh dilakukan setelah ada persentase tertentu yang dibudidayakan. Dalam beberapa kesempatan, Menteri Edhy menegaskan bahwa keputusan itu untuk menyejahterahkan nelayan yang sangat tergantung pada ekspor benih lobster. Jadi, prinsip keberlanjutan harus diimbangi dengan keberlanjutan.

Hanya dalam beberapa pekan kemudian, penetapan 31 eksportir juga diduga penuh unsur KKN.
Edhy Prabowo mengakui ada sejumlah politikus termasuk kader Partai Gerindra yang berafiliasi dengan perusahaan pemegang izin ekspor benih lobster dari kementeriannya. Pengakuan disampaikan dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Senin (6/7) untuk menanggapi pemberitaan soal adanya izin ekspor benih lobster ke perusahaan yang terafiliasi dengan partai politik. Demikian juga pemberian izin sepenuhnya diputuskan bersama oleh tim yang terdiri dari beberapa direktorat KKP.
"Kalau memang ada yang menilai, ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diceritakan itu? Mungkin tidak lebih dari 5 atau 2 orang yang saya kenal. Tapi 26 orang lagi siapa itu? itu semua orang Indonesia," kata Edhy saat itu.

Dalam aktivitas ekspor tersebut, disinyalir juga adanya penunjukan khusus pada perusahaan logistik dalam rangka melakukan ekspor benih lobster. Terkait hal ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU pun menggelar penelitian terhadap dugaan praktik monopoli perusahaan pengiriman atau forwarding ekspor benih lobster. Perbuatan ini disinyalir membuat tarif ekspor menjadi mahal.

“Karena tidak ada pilihan perusahaan lain untuk pengiriman benih. Pengiriman dilakukan melalui satu pihak, sedangkan budidaya BBL (benih bening lobster) tersebar di banyak wilayah,” tutur Direktur Investigasi KPPU Gopera Panggabean Kamis (12/11/2020).

Penelitian ini berangkat dari laporan asosiasi yang bergerak di bidang industri benih lobster kepada KPPU beberapa waktu lalu. Asosiasi yang tak dirincikan namanya tersebut menyatakan bahwa eksportir saat ini hanya bisa mengirimkan komoditasnya lewat satu badan usaha logistik. Titiknya pun diatur melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Padahal, berdasarkan peraturan ekspor benih lobster, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak mengatur adanya penunjukan perusahaan tertentu yang bertindak sebagai penyedia jasa pengirim. Badan karantina perikanan pun disebut sudah merekomendasikan beberapa titik sebagai lokasi pengiriman benih lobster. Dengan begitu, praktik yang hanya melibatkan satu entitas ini tidak memiliki dasar hukum.

KKP pun buka suara soal dugaan praktik monopoli pada bisnis ekspor benih lobster, yang diungkap KPPU.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang UKM dan Dunia Usaha, Andreau Pribadi menegaskan KKP tidak pernah melakukan penunjukan khusus pada perusahaan logistik dalam rangka melakukan ekspor benih lobster. "KKP tidak melakukan penunjukan perusahaan logistik," tegas Andreau kepada sejumlah media.

Namun dia mengakui, pada awal Permen 12/2020 dikeluarkan, terdapat beberapa perusahaan logistik yang memaparkan detail proses dan handling yang dapat dilakukan melalui bandara termasuk proses pengeluaran yang berhubungan Karantina KKP.

Lalu mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan beberapa orang lainnya di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Rabu (25/11/2020) dini hari tadi? Masih ada sejumlah tanda tanya, tetapi berkisar di seputar Permen 12/2020 yang mengatur soal ekspor benih lobster.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BPK: Pengelolaan Keuangan Daerah Harus Sejahterakan Rakyat

Anggota VI BPK Harry Azhar Azis berharap pengelolaan keuangan daerah tidak hanya fokus pada transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga kesejahteraan rakyat.

NASIONAL | 25 November 2020

Kejaksaan Tangkap Buronan Korupsi Pembangunan Auditorium UIN di Jambi

Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan sebesar Rp 12,8 miliar.

NASIONAL | 25 November 2020

Ditangkap KPK, Ini Harta Menteri Edhy Prabowo

Edhy dan sejumlah pihak lain ditangkap tim Satgas KPK lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap terkait penetapan izin ekspor benur.

NASIONAL | 25 November 2020

Menteri Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Elite Gerindra Masih Enggan Berkomentar

Tak hanya Edhy, terdapat sejumlah pihak lainnya yang turut diringkus dalam operasi senyap tersebut.

NASIONAL | 25 November 2020

Kena OTT, Menteri KKP Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK

Edhy dan para pihak itu ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap terkait ekspor benur.

NASIONAL | 25 November 2020

KPK Juga Tangkap Keluarga Edhy Prabowo dan Pegawai KKP

KPK menangkap Edhy Prabowo dan para pihak lainnya di Bandara Soekarno-Hatta setibanya dari lawatan ke Amerika Serikat.

NASIONAL | 25 November 2020

OTT Menteri KKP Terkait Ekspor Benur

Edhy dan sejumlah pihak lain ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap terkait ekspor benur.

NASIONAL | 25 November 2020

KPK Benarkan Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo

Edhy Prabowo ditangkap terkait dugaan tindak pidana korupsi mengenai ekspor benur.

NASIONAL | 25 November 2020

Potensi Rokan Masih Jadi Andalan SKK Migas Menuju Produksi 1 Juta Barel

WK Rokan yang akan dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina Hulu Rokan pada Agustus 2021 masih memiliki potensi cadangan yang besar.

NASIONAL | 25 November 2020

Tingkatkan Transparansi, Kempupera Gandeng KPK dalam PBJ

Untuk meningkatkan transparansi PBJ, Kempupera melibatkan KPK dan meluncurkan instrument digital Sistem Informasi Pengalaman (Simpan).

NASIONAL | 25 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS